Kategori: s1_ep

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, mengadakan The 1st International Conference on Sustainable Business and Economic Environment (ICSBEE) pada Rabu, 12/8/2020 secara daring.

Acara tersebut menghadirkan Prof. Arif Anshory Yusuf dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai keynote speaker dan tiga plenary speaker yaitu Prof. Ruhul Salim dari Curtin University yang saat ini menjabat sebagai Director of Graduate Research in Economics and Finance Curtin University, Associate Prof. Tamat Tarmizi dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), saat ini menjabat sebagai Deputy Dean of the Faculty of Economics and Management in Research and Innovation, Wakil President of the Persatuan Econometrics Malaysia serta menjadi editorial board di dua jurnal internasional Jurnal Ekonomi Malaysia and International Journal of Economics and Management, dan juga  Dr. Vincent Hadi Wiyono,  akademisi FEB UNS.

Dr. Izza Mafruhah, Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UNS dalam sambutan membuka acara menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para pembicara yang telah bersedia hadir, serta para peserta ICSBEE.

“ICSBEE 2020 bertujuan untuk menumbuhkan ide-ide dan inovasi sebagai kontribusi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa target SDG (Sustainable Development Goals) Indonesia di tahun 2020 tetap tercapai meski ditengah kondisi Pademi Covid-19,” ungkap Dr. Izza.

Lebih lanjut, Dr. Izza berharap supaya ICSBEE dapat meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah di FEB UNS,  dari target 50 publikasi internasional, saat ini sudah ada 35 artikel yang terpublikasi di jurnal internasional ter-index scopus.

Keynote speech oleh Prof. Arif Anshory Yusuf membahas SDG di Indonesia, dampak dan penyesuaian selama pandemi.

Dalam presentasinya, Dr. Arif yang saat ini menjabat sebagai President of Indonesian Regional Science Association, menyoroti dampak pandemic Covid-19 pada dua aspek SDG yaitu SDG 1 Kemiskinan dan SDG 10 Kesenjangan Ekonomi.

Salah satu temuan dalam penelitian beliau mengenai SDG Indonesia adalah bahwa penurunan mobilitas penduduk di Indonesia selama pandemi telah meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Menginjak ke sesi plenary, terdapat tiga pembicara yang juga menyoroti berbagai permasalahan terkait kondisi perkembangan SDG di tengah pandemi Covid-19, Prof. Ruhul Salim menyampaikan presentasi berjudul “SDG Pattern in Asia After the Pandemic”, Associate Prof. Tamat Tarmizi dengan judul “Which Macroeconomic Model Fit During and After Pandemic?”, dan Dr. Vincent Hadi Wiyono menyampaikan materi berjudul “How Does Social Capital Affect the Achievement of SDG’s During and After Pandemic in Indonesia”.

Acara dilanjutkan dengan parallel session, peserta konferensi dibagi kedalam sesi presentasi untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang dikirimkan ke ICSBEE 2020. Setiap peserta diberi waktu 10 menit untuk mempresentasikan artikelnya yang kemudian akan mendapatkan komentar dan saran perbaikan, oleh Chairman yang bertugas di setiap ruang paralel.  (Aulia/Humas)

Menuju adaptasi kebiasaan baru (new normal) secara otomatis kita harus masuk ke dalam situasi yang selalu menjaga jarak atau mengurangi kontak, istilah yang digunakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dikenal dengan  less contact economy.  Perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemi mempengaruhi bagaimana bentuk new normal, adanya pergeseran pola bisnis, ketahanan dan efisiensi, pergeseran struktur industri, pergeseran perilaku masyakarat, revolusi industri 4.0, serta ekosistem digital yang terhubung antar sektor.

New normal akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau less contact economy. Less contact economy ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa contoh hyperconnectivity yang sudah diterapkan selama pandemi diantaranya e-commerce dan logistik.

Hal itu disampaikan Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) saat menjadi salah satu narasumber pada Webinar bertajuk Penanganan Dampak Covid 19 Terhadap Pelaku UMKM di Jawa Tengah yang digelar oleh  Bappeda Jawa Tengah, Senin 27 Juli 2020.

Selanjutnya disampaikan, pemerintah telah melakukan  langkah-langkah  penanganan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca Covid 19 diantaranya penangguhan pajak, penangguhan pembayaran jaminan sosial, penangguhan pembayaran angsuran hutang dan sewa yang berfokus pada wirausaha untuk meringankan kendala likuiditas,  pemberian jaminan pinjaman berupa Government Guarantee  untuk usaha-usaha baru dengan modal yang kecil, penyediaan hibah dan subsidi pasca Covid 19 untuk memulai usaha lagi, meningkatkan pinjaman dengan bunga bersubsidi, meningkatkan kemampuan UMKM di bidang teknologi untuk mengadopsi munculnya new normality  yang memaksa UMKM mengubah pola produksi dan pemasaran serta skema dan pendampingan khusus  dalam penyiapan pengembangan usaha pasca Covid 19.

Bagaimana kondisi Jawa Tengah untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru tersebut?. Perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana fase-fase kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari krisis, depresi, recovery, development.

“Kita perlu mengidentifikasi secara detil pada level kabupaten kota, sehingga nanti kabupaten kota punya data yang akurat kira-kira siapa yang akan dibantu,  bagaimana model bantuannya dan seperti apa pendampingan yang akan dilakukan, kemudian identifikasi aturan pendukungnya baik pada level pemerintah pusat, kementerian/ lembaga maupun level daerah. Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan usaha dan implementasi new normal’ paparnya.

Dr. Izza memberikan usulan aspek kelembagaan untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sehingga akan muncul konsep siapa melakukan apa,  agar tidak tumpang tindih.  Jika tidak terkonsep maka masing-masing akan bergerak sendiri-sendiri.

Menurutnya, stakeholder dipilahkan ke dalam 4 kelompok yakni regulator, eksekutor, supporting institution dan target atau end user.  Aspek regulatornya berada pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dinas terkait. Dari regulasi yang sudah diterapkan kemudian di eksekusi  oleh dinas-dinas terkait, lalu harus ada supporting institution oleh perbankan, akademisi dan juga masyarakat. Target atau end usernya adalah UMKM atau pelaku usaha.

“Kami juga mengusulkan semacam rumah virtual UMKM, yang disana terdapat virtual community untuk  memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana penggunaan virtual yang mendukung rumah virtual UMKM” jelasnya.

Rumah virtual UMKM mendukung UMKM dari aspek produksi, masyarakat memproduksi apa saja kemudian mereka menciptakan pasarnya sendiri (supply created own demand). Selain itu juga ada  pendidikan dan pelatihan pendampingan dan pengembangan ekonomi, pemasaran dan trading house, serta bantuan alat dan permodalan.

Dukungan dan kerjasama yang baik semua pihak terhadap konsep aspek kelembagaan untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sangat diperlukan agar proses recovery kita berjalan dengan lancar dan cepat. (Humas)

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) Surakarta bekerjasama dengan pemerintah Desa Karangpatihan Ponorogo menggelar Webinar bertema Implementasi Pembelajaran Batik Ciprat bagi Penyandang Disabilitas sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian di Kampung Idiot Ponorogo, Selasa 22 Juli 2020.

Ketua Pengabdian Masyarakat, Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si. dalam sambutannya mengatakan webinar ini adalah satu rangkaian acara dari Program Pengabdian Masyarakat yang beranggotakan dosen FEB UNS yakni Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si,. Ph.D., Prof. Dr. Mugi Rahardjo, M.S, Prof. Dr. Julianus Johnny Sarungu, M.S serta Rochmat Aldy Purnomo, M.Si. mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Menurut Dr. Evi, program pengabdian masyarakat ini, persiapannya telah dilakukan sejak bulan Maret. Satu buku tentang Batik Ciprat sedang dalam proses editing dan tim bersyukur sudah memperoleh 3 HAKI dan ada 2 paper pengabdian yang sudah di submit ke jurnal pengabdian.

Selain Bhimo Rizky, PhD, narasumber lainnya adalah Eko Mulyadi, Kepala Desa Karangpatihan Ponorogo dan Samuji, pelaku sekaligus sebagai pendamping dari warga tuna grahita yang memproduksi batik ciprat.

Dalam paparan yang bertajuk Humanomics dalam Pembangunan Berkelanjutan, Belajar dari Batik Ciprat di Kampung Idiot Ponorogo, Bhimo mengangkat konsep bagaimana agar bisnis Batik Ciprat tetap berjalan dan bahkan meningkat namun juga tetap menghargai sisi kemanusiaan warga di sana yang melakukan proses produksi. Karena ada keterbatasan, kita perlu membantu mereka dalam memasarkan dan memantaunya serta menjaga kualitasnya dan menjaga sisi keamanan dari bahan bakunya.

Terlebih di masa pandemi, dimana pekerja juga dikenalkan dengan teknologi, maka perlu pendampingan yang lebih intensif.

“Kita mendorong pekerja yang memiliki kebutuhan khusus tersebut agar mampu berkembang, mereka tidak diperlakukan sekedar sebagai pekerja namun juga menjaga keberlangsungan sosialnya. Kita sebagai penyangga produk mereka sehingga ada yang menampung dan mereka tinggal menunggu feedbacknya, tidak harus mereka yang memasarkan atau mempromosikannya. Perlu diperhatikan pula bagaimana kualitas hidup mereka apakah semakin berkembang”, jelas Bhimo.

Sementara itu Eko Mulyadi mengatakan warga yang memiliki keterbatasan, khususnya tunagrahita diberi keterampilan Batik Ciprat hingga mereka benar-benar menguasainya.

Upaya ini dilakukan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, selain memberdayakan ekonomi sekaligus mengangkat strata mereka.

Warga memiliki pendapatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan. Dengan keempat pendapatan yang mereka terima, kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Secara umum kebebasan finansial dapat diartikan dengan memiliki tabungan, investasi, dan uang tunai untuk membiayai hidup yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Untuk mendapatkan kebebasan finansial dapat dimulai dengan menetapkan target, lalu mengidentifikasi situasi, menganalisis kesenjangan dan terakhir merencanakan pencapaian tujuan.

Penetapan target dapat ditentukan apakah pada tahapan  passive income seseorang dapat mencukupi semua kebutuhan pokok, ataukah passive income dapat memenuhi sampai dengan kebutuhan sekunder atau hingga memenuhi kebutuhan tersier.

Hal itu disampaikan Hery Sulistio Jati Nugroho Sriwiyanto, S.E., M.S.E, dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) pada Webinar Pengabdian kepada Masyarakat Prodi EP dengan tema Perencanaan dan Kebebasan Finansial di Era Kenormalan Baru, Sabtu 11 Juli 2020.

Selanjutnya Hery menyampaikan usai penetapan target perlu juga mengidentifikasikan kondisi yang sedang berjalan saat ini bagaimana kondisi pekerjaan, usia, keluarga, kesehatan maupun perubahan kebutuhan pokok di masa new normal.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan direncanakan mulai dengan tetapkanlah life style Anda lalu buat anggaran bulanan dengan mengidentifikasikan pengeluaran dan pemasukan, hentikan pengeluaran yang tidak diperlukan seperti belanja yang tidak terencana dan hutang tidak produktif. Selanjutnya tingkatkan alokasi tabungan dan investasi yang menghasilkan pendapatan pasif.

“Pastikan kebutuhan akan fungsi kendaraan, rumah, liburan dan  ada aksesoris diri sesuai dengan fungsinya, hindari gengsi. Terkadang kita memaksakan kebutuhan yang sebenarnya tidak memiliki fungsi lebih. Aktifitas liburan yang diutamakan sering hanya sekedar  untuk update status media sosial atau memiliki jam olah raga padahal tidak benar-benar berolahraga dan lainnya” tegasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Devi Anggraini dari BNI Sekuritas Surakarta menyatakan di masa pandemi, masyarakat harus belajar untuk mengatur keuangan karena saat ini dalam kondisi ketidakpastian. Detoksi finansial perlu untuk menyehatkan kondisi keuangan kita.

Memasuki new normal, hal yang perlu dilakukan adalah menghentikan pengeluaran yang tidak penting, membuat skala prioritas kebutuhan, memisahkan dana darurat dan tabungan.

Dana darurat sendiri sifatnya harus mudah dikeluarkan, biasanya rata-rata 6 hingga 12 bulan ke depan. Hal ini untuk antisipasi misal kondisi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kerja tidak penuh dengan gaji separuh untuk selanjutnya diatur lagi hingga kondisi membaik.  Tabungan untuk melakukan diversifikasi investasi diantaranya deposito, emas , properti, surat utang negara, reksadana dan saham.

Di akhir paparannya, Devi mengingatkan agar masyarakat memilih investasi mana yang baik untuk pengelolaan keuangannya dan dapat mengenali ciri-ciri investasi bodong agar tidak mudah tertipu. Beberapa ciri investasi bodong yakni memberikan imbal hasil yang menggiurkan dalam waktu singkat dan tidak rasional, tidak memiliki ijin resmi dan kelengkapan legal,  tidak berada dibawah naungan OJK meskipun terkadang sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya, tidak dijelaskan struktur kepengurusannya, struktur kepemilikan, jenis kegiatan usaha dan alamat domisili, kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi (MLM) yang menyebabkan kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan serta  menggandeng orang terkenal untuk mengaburkan tipuan. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Memasuki tatanan kehidupan baru, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi mengubah perilaku keseharian,  termasuk juga bagi kalangan perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah menyiapkan protokol kesehatan untuk kembali mengoperasikan sektor usahanya di tengah pandemi Covid-19. Secara bertahap, hotel mulai buka kembali setelah beberapa waktu berhenti beroperasi dan banyak yang merumahkan karyawannya.

Drs. Bambang Irawan, M.Si,  Pengamat  Ekonomi  dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan  pihak PHRI yang menjemput bola untuk mulai menghidupkan kembali hotel dan restoran.

Menyongsong new normal, PHRI jauh lebih siap untuk mulai  menggiatkan kembali  industri perhotelan. Namun, pariwisata tidak hanya hotel, ada atraksi wisata  yang menjadi daya tarik kota Solo,  selain itu juga ada kuliner dan pasar tradisional.

Pemerintah pusat melalui PHRI perlu mendorong pemerintah kota untuk mendorong atraksi wisata atau produk-produk wisata lain untuk segera mempersiapkan diri menuju new normal sehingga bisa berakselerasi.

“Jika ada  meeting di hotel Solo, tentunya peserta tidak akan melulu tinggal di hotel  saja, mereka akan berjalan-jalan mengunjungi pasar tradisonal ataupun  menikmati kuliner yang banyak disuguhkan di kota Solo. Dan untuk hal ini,  sangat perlu dipersiapkan protokol kesehatan yang baru sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah. Harus ada akselerasi yang saling terkait antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah” tegasnya.

Di tingkat nasional, Solo berada diperingkat delapan dalam hal  MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). Hanya dalam konteks exhibition saja yang kurang, Solo belum mempunyai ruang yang memadai.  Solo memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kawasan MICE City. Potensi yang dimiliki Solo diantaranya keragaman budaya, obyek wisata yang beragam, dan hotel bertaraf internasional.

Pendapatan dari hotel kebanyakan dengan menjual mice-nya. Hotel perlu mempersiapkan diri di setiap event-event yang diselenggarakannya agar tidak menabrak protokol kesehatan, misalnya dengan pembatasan tamu yang berkunjung. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Akibat pandemi Covid-19, mulai tahun 2021, Indonesia diperkirakan mengalami defisit energi dan ini kali pertama sepanjang sejarah. Dengan keadaan ini, jika tidak segera melakukan langkah-langkah darurat dari sekarang, maka di tahun 2040 defisit energi Indonesia mencapai 80 miliar USD.

Ada upaya untuk mengurangi tekanan defisit energi dengan mengintrodusir biodiesel. Disetiap liter bensin atau solar, 30%-nya dicampur dengan minyak sawit yang diolah. Namun, hal ini menimbukan masalah baru, subsidi BBM turun, tapi ada subsidi lain yang sangat besar bagi pengelolaan sawit. Diprediksi tahun 2025 terjadi defisit sawit, sehingga dibutuhkan 5 hingga 9 juta hektar lahan sawit baru, hal ini bisa merusak hutan. Ongkos untuk energi ini akan sangat mahal.

Pernyataan ini disampaikan Faisal Basri, SE, MA, Ekonom Indonesia pada Webinar Seri Diskusi Kebangsaan bertema Defisit Energi di Era Pandemi yang digelar Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Senin, 6 Juli 2020.

Kepada peserta webinar yang sebagian besar adalah dosen dan mahasiswa, Faisal Basri menyarankan agar bisa menggunakan energi yang ramah lingkungan dan juga secara teknis lebih murah.

Lebih lanjut disampaikan, masa pandemi ini menjadi momen bagi generasi muda, generasi milineal untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Generasi muda memiliki hak mendapatkan lingkungan yang baik di masa kini dan mendatang.

Sementara itu, Hery Sulistyo Jati N, S, S.E., MSE., Dosen FEB UNS mengatakan menurut data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) defisit listrik akan terjadi sekitar tahun 2022 dan 2023 jika tidak ada komitmen baru dalam jangka dekat dan tidak ada upaya dalam mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dengan pandemi ini, energi terbesar yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah listrik. Hal ini akan mendorong defisit yang lebih cepat jika tidak ada komitmen baru dalam pembangkitan energi. Di struktur pasar energi kita, meskipun harga energi primer jatuh kita tetap membayar sesuai harga yang ditetapkan (administered price), industri pun tetap membayar pada harga minimum untuk listrik.

”Saat ini, transisi energi kita menghadapi tantangan besar. Dalam RUPTL, kita sudah merancang transisi energi dan harapannya di tahun 2022 atau 2023 kita akan punya investasi-investasi baru yang berkaitan dengan energi baru terbarukan sebagai bagian dari komitmen kita terhadap transisi energi. Apapun kondisinya, saat ini upaya untuk investasi EBT rasanya sangat berat, disatu sisi kita sudah mulai stop menggunakan energi fosil karena memang dalam perencananaannya kita sudah mengarah kepada transisi energi” jelas Hery.

Sasaran pengelolaan dalam tatanan ke depan, kita butuh ketahanan energi, utamanya energi listrik karena landscape-nya berubah, sebagian besar orang kembali ke rumah. Aktivitas akan dilakukan dari rumah seperti bekerja, sekolah dan kuliah dari rumah. Dalam tatanan normal baru, energi listrik memiliki kontribusi signifikan dan mulai menggeser peran BBM khususnya pada rumah tangga.

Tantangan energi kita adalah disinsentif terhadap pengembangan EBT, yang dulu investasinya mahal dan akan disubsidi pemerintah, sekarang pemerintah tidak akan fokus ke arah itu karena harus mengalokasikan sebagian besar dana untuk penanganan pandemi ini. Meskipun demikian, disatu sisi kita juga punya target pencapaian penurunan emisi, semuanya mengarahkan kita kepada transisi energi. (Humas FEB).

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan,  M.Si.

Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menghadapi Covid-19. Bagaimana dengan perusahaan yang bertindak sebagai private business economy? Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang terkena imbas berat dalam Pandemi Covid-19 ini, bahkan peran UMKM di krisis yang sekarang berbeda dengan krisis 1998.

Akibat daya beli masyarakat yang menurun, maka perusahaan harus melakukan keputusan sulit untuk melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Selain itu juga diakibatkan karena rantai suplainya terganggu baik dari sisi produksi maupun penjualan, maupun di ekspor dan impor.

Perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran biasanya sudah mempunyai masalah sebelum adanya Covid-19 tersebut. Sehingga Covid-19 hanya sebagai pemicu adanya bom waktu yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Tetapi, jika kondisi perusahaannya sehat maka adanya Covid-19 ini membuat tujuan perusahaan yang profit oriented bertindak pula sebagai “corporate citizen”, yaitu memberikan manfaat atau pelayanan kepada anggotanya dan bergerak meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendapat itu disampaikan pakar ekonomi, Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Perbankan FEB UNS.

Dikatakan, banyak perusahaan yang akhirnya merubah produk yang dihasilkannya untuk mendukung program pemerintah, baik pada lini kesehatan, serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang garmen akhirnya memproduksi APD untuk memenuhi keperluan garda depan sektor kesehatan untuk mengatasi Covid-19 supaya angka kematian petugas kesehatan tidak tinggi.

Persentase kematian tenaga kesehatan akibat Covid-19 di Indonesia adalah sebesar 6,5 % dan merupakan angka yang memprihatinkan karena berada jauh di atas angka kematian tenaga kesehatan global yang sebesar 0,37 %. Tingkat kematian tenaga kesehatan di Inggris saja hanya sebesar 0,5 %; di Amerika Serikat yang mempunyai jumlah penduduk terpapar Covid-19 terbesar pun hanya sebesar 0,16 % (The Conversation). Hal ini disebabkan masih minimnya APD yang digunakan para tenaga kesehatan serta kualitasnya mungkin belum sesuai dengan yang diterapakan dalam standar kesehatan.

“Keikutsertaan perusahaan dalam menjalankan fungsinya pada masa pandemi sekarang  ini tidak semata untuk mencari keuntungan saja, melainkan untuk membantu pemerintah untuk memerangi wabah Covid-19 dan juga untuk membangun citra positif di mata publik. Citra baik bagi perusahaan adalah aset, karena nantinya brand image memiliki dampak pada persepsi konsumen” paparnya

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam bentuk empati, yaitu membuat atau membagikan produk untuk menopang kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. Jika terdapat perusahaan yang beralih untuk memproduksi barang-barang tersebut (masker dan hand sanitizer), maka merupakan salah satu bentuk jalan keluar jangka pendek untuk mempertahankan supaya usahanya tetap berjalan guna menyelamatkan karyawannya dari gelombang PHK.

Peran lain yang dilakukan perusahaan adalah memberikan solusi. Ketika semua sistem yang biasa terjadi dalam kehidupan berubah tatanannya, dari kegiatan yang bersifat luring menjadi daring maka kita melihat banyak perusahaan yang ikut terjun untuk memberikan solusi, beberapa lembaga pendidikan online akhirnya mengratiskan pembelajaran supaya bisa dinikmati lebih banyak pelajar di Indonesia.

Perusahaan juga memberikan dukungan akses internet serta sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk rumah sakit guna mempermudah para petugas dan relawan untuk berkoordinasi, demikian juga pengantaran makanan serta barang online mempunyai peran yang besar untuk mengurangi kerumunan masyarakat di tempat-tempat publik.

Pada masa pandemi sekarang ini memang waktunya untuk memberi, aksi nyata yang telah dilakukan perusahaan adalah membantu pemerintah dalam memberikan aksi sosial kepada masyarakat, yaitu pemberian paket bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.

Diharapkan bantuan yang diberikan dapat mengurangi dampak sosial akibat adanya pandemic Covid-19, sehingga beberapa hal buruk misalkan angka kriminalitas bisa ditekan. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan,  M.Si.

Sumber: Nurul Istiqomah, SE, M.Si.

Pakar Ekonomi,  Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) berpendapat bawah krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini adalah krisis kesehatan publik serta humanitarian terbesar, dimana tidak saja menimbulkan kedaruratan kesehatan melainkan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar.

Hampir semua sektor terkena imbasnya, dan sektor yang paling berat terkena pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata karena terhentinya usaha disebabkan social distancing. Sektor tersebut diprediksikan baru pulih pada tahun 2022. Sedangkan di sektor keuangan, terdapat ancaman ketidakmampuan dunia usaha untuk melakukan pembayaran pinjaman.

Oleh karena itu, OJK melakukan monitoring terhadap sektor produktif yang paling terkena dampak dari Covid-19. Walaupun komposisi pembiayaan terhadap sektor produktif hanya berkisar 28-30 %, sedangkan pembiayaan konsumtif berkisar 70-72% tetapi sektor tersebut yang memberikan efek multiplier yang lebih banyak ke perekonomian dibandingkan pembiayaan konsumtif.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh OJK yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian adalah dengan Relaksasi Kredit untuk menekan resiko kredit macet perbankan, sehingga perbankan tidak perlu menambah Non Performing Loan (NPL) guna menambah cadangan kerugian akibat kredit macet.

Hal ini dilakukan untuk menambah daya tahan dari dunia usaha dalam menghadapi Covid-19. Permintaan agregat yang menurun dari masyarakat, karena adanya ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang menyebabkan masyarakat melakukan langkah aman dengan mengurangi permintaan akan barang di lini sekunder dan tersier. Konsumsi yang tetap dilakukan oleh masyarakat adalah pada basic need, seperti pada produk bahan makanan, sedangkan permintaan pada produk sekunder dan tersier mengalami kelesuan.

Rentetan akibat penurunan permintaan agregat dari masyarakat selain berdampak kepada kedua sektor tersebut, ternyata juga berdampak ke sektor lainnya seperti sektor transportasi dan otomotif karena penurunan mobilitas manusia, sektor pertambangan karena adanya kelebihan produksi, sektor konstruksi disebabkan adanya potensi kenaikan pembangunan serta sektor UMKM.

Pada krisis ekonomi tahun 1998, UMKM bertindak sebagai penyelamat perekonomian Indonesia tapi pada krisis kesehatan publik sekarang ini justru UMKM yang menderita paling berat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) mengatakan bahwa masyarakat golongan rentan dan hampir miskin yang mempunyai potensi kehilangan pekerjaan yang paling besar karena umumnya mereka bekerja pada sektor informal, serta banyak usaha yang harus ditutup sementara karena adanya kebijakan PSBB.

Ketika permintaan agregat masyarakat mengalami penurunan maka gelombang PHK pun mulai melanda Indonesia. Berdasarkan data (Mei 2020) dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, terdapat 6 juta tenaga kerja yang terkena dampak dan 90 % dalam status dirumahkan sedangkan sisanya di PHK. Angka tersebut baru bisa dilacak dari sektor formal saja, sedangkan di sektor informal terdapat 314.883 orang (CNN Indonesia). Jika jumlah pengangguran bertambah, maka bisa dipastikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan dan berakibat terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan catatan dari BPS menyatakan bahwa inflasi Indonesia pada bulan April 2020 mencapai titik terendah yaitu sebesar 0,08 %. Ini merupakan penggambaran anomali yang terjadi di Indonesia ketika menjelang lebaran, dimana inflasi biasanya mengalami peningkatan karena adanya peningkatan permintaan barang dan jasa.

Disisi lain, ketika daya beli masyarakat menurun karena adanya PHK serta penerapan PSBB, konsumsi aoutonomus yang dikeluarkan masyarakat tetap ada, bahkan kewajiban pembayaran yang bersifat wajib tetap harus dilakukan masyarakat. Ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat, diantaranya adalah peningkatan tingkat kriminalitas, karena ketika perut butuh sesuatu untuk dimakan sedangkan uang yang ada dalam genggaman mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak ada pemasukan, maka hal tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya angka kriminalitas yang tinggi.

 “Negara Harus Hadir” dilakukan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Beberapa program yang dilakukan tersebut adalah bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah (pengamat ekonomi Indef) menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak Covid-19 melakukan stimulus fiskal disektor kesehatan, pengurangan dampak negatif dari Covid-19 serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemik.

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 triliun yang akan diberikan kepada sektor kesehatan sebesar Rp. 75 triliun untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan.

 Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu pra kerja, serta insentif cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp. 75,1 triliun serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM. (Humas FEB).

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Sumber: Nurul Istiqomah, SE, M.Si.

Software R (Virtual) merupakan bahasa pemrograman untuk komputasi statistik dan grafik. Ada beberapa hal yang menjadikan pertimbangan mengapa kita sebagai peneliti menggunakan Shotware R, R itu gratis, open- source software. R adalah pilihan yang sangat baik bagi pengguna yang sering berurusan dengan statistik yang lebih luas dan tidak ingin dibatasi oleh program statistik.

R ditemukan oleh Ikaha dan Gentleman pada tahun 1995 di University of Auckland dan dikembangkan sebagai bahasa pemrograman untuk komputasi statistik. Sejak itu R telah menjadi software yang dominan khususnya untuk data analisis dan digunakan oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu tanah, ekologi, dan geoinformatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Yayan Satyakti, SE, M.Si, Ph.D. dari FEB UNPAD saat menjadi narasumber di Workshop Shoftware R (Virtual) yang diselenggarakan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Senin-Selasa, 22-23 Juni 2020.

“Di jaman yang serba digital dan memerlukan big data, R sangat bermanfaat, bahkan google dan microsoft menggunakan R karena R bisa melakukan analisis dari data yang besar dan dengan R, peneliti bisa melakukan melakukan update dan mengkritisi. Updatenya dari user dan bukan dari perusahaannya” jelasnya.

Menurutnya, R menjadi semakin populer tidak hanya dilihat dari komputasi statistiknya saja tetapi juga karena kemampuan Geographic Information System (GIS) yang membuatnya relatif mudah untuk menghasilkan model berbasis raster. Yang dikembangkan R adalah pada bahasa fungsi, matematika dan logika. Dengan R, peneliti bisa mengolah data lebih dari 10 fungsi dengan cepat bahkan ratusan.

Kelemahan R karena sifatnya menggunakan bahasa pemrograman, berbeda dengan Stata atau Eviews, sehingga menjadi tampak sulit bagi yang tidak terbiasa. Peneliti harus memiliki pemahaman yang lebih di bahasa matematika, statistik dan ilmu logika. Kelemahan lainnya, dari sisi stabilitas, datanya kurang stabil, harus ada trik agar bisa di baca oleh R.

Awalnya, R hanya alternatif berbiaya rendah bagi mereka yang tidak mampu membeli program statistik komersial. R telah melampaui persepsi ini dan sekarang mengalahkan persaingan komersial dalam hal fungsionalitas, fleksibilitas, dan keterpaduan dengan aplikasi lain. Banyak pesaing, misalnya SPSS bereaksi dengan mengintegrasikan R ke dalam program mereka.

Usai menjelaskan detil tentang R, Yayan melatih para peserta untuk langsung praktik mengaplikasikan penggunaan software R. (Humas FEB)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Dalam rangka turut berpartisipasi pada Program UNS Mengajar, empat Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) kunjungi almamaternya di SMPN 8 Yogyakarta, Rabu, 4 Maret 2020 .

Keempat dosen yang merupakan alumni SMPN 8 Yogyakarta yakni Bhimo Rizky Samudro, SE, M.Si.Ph.D., Dr. Tetuko Rawidyo Putro, S.E.,M.Si., Dr. Suryanto, SE,M.Si., dan Danur Condro Guritno, S.E., M.E diterima langsung oleh Wakil Kepala Sekolah dan para guru.

Tim Dosen FEB mengajar secara terpisah di kelas 7C, 7D, 7E dan 7F dengan materi yang berlainan. Dr. Bhimo menyampaikan materi dasar-dasar ilmu ekonomi dan kebangsaan, Dr. Tetuko tentang konsep pilihan rasional, Dr.Suryanto tentang simulasi kesehatan dan pencegahan covid 19 dan Danur, M.E. tentang motivasi diri.

Dr. Bhimo menjelaskan kepada siswa tentang pemahaman bagaimana mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dengan optimal untuk kepentingan bersama terutama kepentingan bangsa.

“Kita harus lebih bangga untuk menggunakan produk bangsa sendiri karena berasal dari sumber daya lokal, misalnya, makanan tradisional” jelasnya kepada siswa.

Suasana kelas dibuat menyenangkan. Selain menyampaikan materinya, Dr. Bhimo juga mengajak siswa berdiskusi yang melibatkan seluruh kelas, sesekali siswa diberi pertanyaan. Dan menariknya, ada hadiah 4 buku bagi siswa yang menjawab pertanyaan.

Di tengah-tengah diskusi, siswa juga diminta bercerita tentang cita-cita mereka dan apa yang bisa disumbangkan dari cita-cita tersebut.

Di kelas terpisah, Dr Tetuko dan Dr Suryanto memberikan wacana, simulasi dan games menarik tentang pilihan rasional serta pentingnya kesehatan lingkungan terutama pencegahan terhadap virus Covid 19.

Dr. Bhimo dan tim merasa sangat senang bisa berada disekolahnya dulu, mentransfer ilmu yang dimiliki kepada adik-adik kelas. Bagi keempat Dosen FEB, SMPN 8 Yogyakarta merupakan bagian dari proses hidup dan pendidikan sehingga mampu pada pencapaian saat ini. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.