Penulis: admin

PP 45 th 2019 berkaitan dengan apabila di perusahaan ada kegiatan magang, praktek kerja yang berkaitan dengan pengembanhan sumber daya manusia (sdm) akan diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Misal perusahaan mengeluarkan uang 100 juta untuk kegiatan magang atau pengembangan sdm lainnya, bisa dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 200%.

Pernyataan itu disampaikan Sri Suranta, akademisi FEB UNS di acara seminar yang bertema Peran Insentif Perpajakan (PPN &PPNBM) Dalam Rangka Mendorong Investasi di Indonesia, Kamis, 3/10/2019.

Dikatakannya, adanya insentif sangat bermanfaat untuk meringankan perusahaan untuk meringankan pajak. Dengan insentif ini harusnya perusahaan berlomba-lomba untuk mulai memikirkan kualitas skill sdm yang mereka miliki.

Insentif juga diberikan untuk riset and development dengan syarat harus di Indonesia.

Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Izza Mafruhah, Wakil Dekan Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) juga menghadirkan nara sumber dari Badan Kebijakan Fiskal yakni Rustam Effendi, M.Si, Wawan Juswanto, Ph.D. dan Joni Kiswanto, M.M,Ak (BKF).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) mendatangkan Dr. Candra Chahyadi, dosen tamu dari Eastern Illinois University untuk berdiskusi dengan dosen dan mahasiswa Pascasarjana FEB UNS, Kamis 26 September 2019.

Dr. Izza Mafruhah, Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UNS menyambut baik diskusi akademik ini dan berharap akan menjadi pengungkit dalam bidang penelitian yang lebih baik khususnya dibidang finansial inklusi, sebuah topik yang sedang in, sifatnya lebih membumi, merakyat.

“Persaingan di Dikti memang semakin ketat. Kolabroasi riset dengan Pak Candra akan memperkaya wacana kita, lebih memperdalam tema yang selama ini ada, dengan berbagai masukan, metode, data dan alat analisis yg beda bisa
memperkuat proposal dan hasil riset kita” katanya.

Prof. Candra di awal paparannya menyatakan finansial inklusi adalah
satu topik yang sangat menarik , relevan utk pemerintahan karena pemerintah punya kepedulian yang besar utk mengentaskan kemiskinan, dan cara yang paling efektif adalah memasukkan mereka ke dalam sistem keuangan yang formal.

Lebih lanjut disampaikan, banyak produk finansial dan jasa keuangan yang sangat berguna bagi masyarakat. Namun masalahnya masyarakat tidak memiliki akses yang untuk mendapatkan jasa dan produk keuangan itu.

Banyak yang berasumsi, masalah kemiskinan terjadi karena masyarakat masih buta atau tidak mempunyai literasi keuangan. Pendapat itu tidak sepenuhya benar, masyarakat sebenarnya sudah punya pengetahuan dan intuisi untuk menyimpan uangnya atau membuat perencanaan, mempersiapkan masa depan dalam bentuk yang sederhana walaupun tidak belajar keuangan secara lengkap misalnya dengan melalui arisan, menyimpan dalam celengan.

Sebanyak 31% populasi di dunia tidak memiliki akun bank, sekitar 1, 7 milyar orang tidak punya akun bank, sisanya sudah punya tapi tidak aktif menggunakannya.

Jika kita bisa menolong mereka untuk punya akses ke bank, masyarakat bisa melaksanakan transaksi keuangan secara mudah, cepat dan aman.

Kita harus mulai mendorong masyarakat untuk memiliki tabungan yang dijamin oleh pemerintah, menolong membiayai UMKM, untuk mensupport membayar kebutuhan bulanan secara tertata, resiko jika terjadi musibah yang tidak diinginkan, dan memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin.

Dikatakannya, sistem perbankan konvensional masih sangat kaku dan rigit, sehingga masyarakat menjadi kesulitan untuk mengakses produk atau jasa keuangan yang kompetitif.

Korupsi menjadi salah satu masalah yang sangat serius di negara kita dan dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Perhatian masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi sangat besar dan berharap penanganannya dapat diselesaikan dengan cepat.

Penanganan perkara korupsi yang kerap lebih menekankan magnitude-nya sebagai ‘berita besar’ merupakan sebuah keprihatinan, belum secara efektif pada pemberantasan akar dari korupsi itu sendiri.

Hal itu diungkapkan Prof. Dr. R Widyo Pramono, dalam Seminar Bedah Buku “Melawan Korupsi Tanpa Gaduh”, Memoar dan Perspektif Seorang Jaksa dan Guru Besar, Kamis, 26 September 2019, di Aula Gedung III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS).

Lebih lanjut dikatakan, tanpa Gaduh artinya melawan korupsi melalui penegakan hukum yang sesuai dengan rule of the game, tata krama, adat istiadat, dan ajaran agama yang menuntun umatnya untuk berpikiran jernih, amanah, adil dan jujur, gelar perkara secara transparan dan penentuan langkah yang tegas, jelas dan tidak ada beban.

“Penanganan korupsi tanpa gaduh, dengan melalui pendekatan-pendekatan, misalnya ketika penyidik melakukan penyelidikan perkara korupsi harus benar-benar berdasarkan pada rule of the game, perhatikan pula hati nurani yang diperiksa, tidak kita dolimi, tidak kita rekayasa dan tidak kita mencari-cari perkara. Pun juga publikasi oleh wartawan mestinya tidak perlu gaduh, sejak penyelidikan atupun ketika proses seseorang dijadikan tersangka” papar Widyo, penulis buku yang pernah menjadi jaksa selama 32 tahun.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk dapat melawan korupsi tanpa gaduh dan tanpa tergoda untuk populer, aparat penegak hukum, baik jaksa, hakim, polisi maupun aparatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus terlebih dahulu dapat meyakinkan publik akan integritas dan rekam jejak mereka. Aparat penegak hukum harus dapat meraih kepercayaan masyarakat.

Dukungan publik terhadap pemberantasan korupsi sepatutnya diperoleh dengan cara penegakan hukum yang benar, adil, transparan, akuntabel dan sesuai dengan norma-norma, walaupun mungkin harus dengan langkah yang tidak populer.

Penanganan perkara korupsi seyogyanya dilakukan dengan cepat dan tidak dilama-lamakan. Melama-lamakan perkara menjadikannya semakin susah ditangani atau ‘masuk angin.’ Semakin tidak cepat ditangani semakin berat untuk mengendalikannya.

Diakhir paparannya, Prof. Widyo menekankan perlu adanya peningkatan sinergitas aparat penegak hukum baik secara individu maupun kelembagaan. MoU antar lembaga penegak hukum dalam penanganan korupsi diharapkan mendorong sinergitas tersebut dalam bentuk saling koordinasi dan menghormati diantara lembaga yang menandatanganinya.

Selain Prof. Widyo Pramono, seminar yang dibuka oleh Prof. Jamal Wiwoho, Rektor UNS, juga menghadirkan tiga narasumber lain yakni Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, Dr. Bandi, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNS dan Dr. Hari Purwadi, akademisi FH UNS.

Buku yang dibedah di seminar, kolaborasi FEB dan Fakultas Hukum UNS, adalah edisi ke 9. Haparan penulis, dengan acara ini akan ada masukan-masukan dalam tulisannya, kritik dan saran yang lebih komperehensif sehingga mampu menyempurnakan buku dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas.