FEB

Penulis: admin

  • Mahasiswa FEB Ikuti Kuliah Umum Kewirausahaan di Era Industri 4.0

    Mahasiswa FEB Ikuti Kuliah Umum Kewirausahaan di Era Industri 4.0

    Di era Industri 4.0, perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kewirausahaan. Digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi berbasis data telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara bisnis dijalankan.

    Dalam konteks ini, penting bagi para calon wirausahawan untuk memahami bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang bisnis yang inovatif dan berkelanjutan.

    Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Kuliah Umum, Selasa 19 November 2024 di Aula Konimex Gedung Bachtiar Effendi FEB UNS.

    Dalam kuliah umum itu menghadirkan Prof. Dr. Dra. Endang Dwi Amperawati, M.M sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.

    Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kewirausahaan di era Industri 4.0 dan bagaimana para mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk sukses di dunia bisnis yang semakin digital dan terhubung.

    Materi yang diangkat dalam kuliah umum ini mencakup berbagai topik yang relevan dengan kewirausahaan dan perkembangan teknologi.

    Narasumber menjelaskan konsep dan perkembangan kewirausahaan, definisi kewirausahaan serta evolusinya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi.

    Ia menjelaskan  teknologi dan inovasi dalam bisnis, yang membahas berbagai teknologi yang mendukung perkembangan bisnis, seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), big data, dan blockchain.

    Lebih lanjut peluang bisnis di era industri 4.0, mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang pesat akibat teknologi baru, seperti e-commerce, fintech, dan startup teknologi.

    Juga  menerangkan strategi bisnis digital, pembahasan mengenai penerapan strategi pemasaran digital, model bisnis berbasis platform, dan pengelolaan sumber daya digital.

    Dan terakhir, menguraikan tentang keterampilan wirausahawan di era digital,  Keterampilan yang perlu dimiliki oleh wirausahawan untuk sukses di dunia bisnis modern, seperti keterampilan analisis data, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi.

    Usai paparan materi, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi terkait tema kuliah umum.

     

     

     

  • Company Visit APM BEM FEB, Tingkatan Pemahaman Keuangan Digital

    Company Visit APM BEM FEB, Tingkatan Pemahaman Keuangan Digital

    Akademi Pemimpin Muda (APM) adalah program kerja kaderisasi kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk melahirkan sosok pemimpin yang dapat bermanfaat di dalam organisasi, lingkungan perkuliahan, masyarakat, serta saat di dunia kerja. yang didasarkan pada anak magang BEM FEB UNS.

    APM memiliki beberapa rangkaian kegiatan yakni Grand Opening, Kelas Besar, Kelas Besar 2, Pengkaryaan dan Company Visit.

    Salah satu kegiatan APM yang baru saja dilaksanakan adalah Company Visit, 19 November 2024 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo.

    Peserta Company Visit APM BEM FEB UNS yakni seluruh peserta magang, panitia APM, Presiden dan Wakil Presiden BEM FEB UNS 2024, Surya Azhar dan Faiq Aqil Murtadlo.

    Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB UNS juga turut mendampingi Company Visit APM.

    Tujuan yang diharapkan dapat tercapai di Company Visit APM ke OJK ini diantaranya menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan inovasi di era digital, meningkatkan pemahaman tentang keuangan digital, serta membangun kesadaran akan pentingnya regulasi keuangan

    Di kegiatan tersebut, peserta mengikuti seminar interaktif bertemakan Keuangan Digital dengan pemateri Aji Bagus Wardhana dan Fauzan Widodo dari OJK Solo.

    Narasumber mengingatkan peserta untuk berhati-hati dalam menghadapi kejahatan keuangan digital.

    Fahrunisa Oktaningrum, penanggung jawab APM BEM FEB UNS menyampaikan, dengan tema seminar Keuangan Digital, company visit ini membuka wawasan tentang peran OJK dalam mengawasi sektor keuangan di era digital.

    “Para peserta APM mendapatkan pemahaman mendalam tentang inovasi keuangan digital, regulasi untuk melindungi konsumen, dan pentingnya literasi keuangan dalam menghadapi tantangan teknologi. Selain itu, peserta APM juga memperoleh inspirasi untuk menjadi pemimpin muda yang adaptif dan visioner dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Diskusi interaktif dengan para ahli di OJK memperkaya perspektif mereka tentang peran institusi keuangan dalam mendukung ekonomi digital yang berkelanjutan” tuturnya.

    Kegiatan ini menjadi pengalaman yang berkesan untuk membangun kompetensi kepemimpinan berbasis pemahaman sektor keuangan modern.

     

  • Senat Akademik FEB UNS Adakan Evaluasi Kinerja Lembaga dan Susun Rencana Kerja Tahun 2025

    Senat Akademik FEB UNS Adakan Evaluasi Kinerja Lembaga dan Susun Rencana Kerja Tahun 2025

    Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Evaluasi Kinerja Lembaga FEB UNS Akhir Tahun 2024 dan Penyusunan Rencana Kerja Senat Akademik Fakultas Tahun 2025 di Gedung UNS Tower Ki Hadjar Dewantoro.

    Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek, Ketua Senat FEB dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tugas Senat Akademik Fakultas (SAF) adalah meminta laporan dari fakultas maupun unit pendukung di fakultas untuk mendapat gambaran secara umum apa yang sudah dilakukan dalam mengelola lembaga .

    Dikatakan, SAF akan memberikan saran dan masukan agar FEB semakin maju.

    Kegiatan yang diikuti oleh 29 anggota SAF berlangsung selama dua hari, 22-23 November 2024.

    Agenda di hari pertama, paparan dari Dekanat, Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM),  Pusat Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P4M) dengan moderator Dr. Joko Suyono, S.E.,M.Si. Setelah itu paparan dari Ketua Program Studi (Kaprodi) S-1 dengan moderator Dr. Mulyanto, ME. Usai paparan materi dilanjutkan diskusi dan Evaluasi SAF.

    Di hari kedua, paparan Kaprodi S-2 dan S-3 dimoderatori oleh Dr. Sri Hartoko, MBA., Ak., CACP.  Selanjutnya diadakan rapat perencanaan program kerja komisi-komisi SAF tahun 2025 dan paparan hasil rapat komisi SAF oleh Ketua Komisi  yang dimoderaori oleh Dila Maghrifani, S.E., B.Sc., M.Sc.,Ph. D. Dilanjutkan Diskusi dan Evaluasi SAF.

    Prof. Tulus juga menyampaikan usulan Anggota Komisi SAF Pergantian Antar Waktu (PAW) terbaru dari 4 komisi yang telah disusun.

    Komisi A, Komisi Akademik dan Penelitian dengan ketua Prof. Doddy Setiawan, SE.,M.Si,Ak,Ph.D.; Komisi B, Komisi Non Akademik dengan ketua Prof. Dr. Yunastiti Purwaningsih, MP; Komisi C, Komisi Kemahasiswaan dan Alumni dengan Ketua Prof. Dr.Budi Haryanto, MM; Komisi D, Komisi Profesor/Guru Besar dengan ketua Prof. Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si.

    Di penghujung acara, Prof. Tulus menyampaikan bahwa hasil akhir dari rumusan setiap Komisi SAF agar dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan fakultas dan prodi.

    “Telah menjadi tugas pimpinan fakultas dan prodi-prodi untuk menjalankan apa yang nantinya  dihasilkan dari  komisi A, B, C, dan D.  Nanti dari hasil komisi ini akan kami rangkum, kami buat   satu progam kerja SAF yang sekaligus akan jadi dokumen kita pada hari ini dan kita tambahkan kepada fakultas untuk menyiapkan timeline dari  program yang telah dibuat oleh SAF” pungkasnya.

  • UNS Lecturer: Tightening Tobacco Industry Regulations May Hampers Central Java’s Economic Growth

    UNS Lecturer: Tightening Tobacco Industry Regulations May Hampers Central Java’s Economic Growth

    Central Java is one of Indonesia’s major tobacco-producing provinces, alongside East Java, West Nusa Tenggara, West Java, and Aceh. Key tobacco-producing regions in Central Java include Temanggung, Rembang, Magelang, Boyolali, Wonosobo, and Grobogan. According to Central Java Governor Regulation No. 38 of 2021 (Cigarette Excise 2022), the province received IDR 879.96 billion in tobacco excise allocations. This figure increased to IDR 1.2 trillion in 2023 under Regulation No. 38 of 2022 (Cigarette Excise 2023)—an increase of over IDR 327 billion in just one year.
    These figures were presented by Malik Cahyadin, S.E., M.Si., Ph.D., a lecturer from the Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS), during a discussion forum titled “The Impact of National Regulatory Controversies on the Tobacco Ecosystem in Central Java,” held on Thursday, November 14, 2024, at Kulonuwun Kopi, Solo. Dr. Malik, who teaches in the Development Economics Program, also explained how non-tariff regulations—such as plain cigarette packaging—affect both producer and consumer surplus in the tobacco industry.
    “When non-tariff regulations like packaging standardization are enforced, they reduce the producer surplus through a loss in brand valuation. This acts as a disincentive for businesses,” he noted. “At the same time, consumer surplus—linked to product trust and pride, which can be monetarily valued—also tends to decrease.”
    He further warned that plain packaging could lead to a rise in black market and illegal cigarette products, as branding no longer creates consumer attachment, even if cigarette prices remain elastic. In addition to lost consumer and producer surplus, such regulations may cause a drop in excise and tax revenues, job losses, and disruptions to the packaging industry’s supply chain. Without an increase in tobacco exports, these ripple effects could also dampen farmer enthusiasm to continue tobacco cultivation.
    Dr. Malik argued that the tightening of tobacco industry regulations could hinder Central Java’s economic growth. The region’s economy relies heavily on three sectors: agriculture (including plantations and fisheries), manufacturing, and services. “If agricultural innovation—apart from tobacco—remains limited, then the sector’s total value is likely to decline due to tighter tobacco industry regulations,” he explained.
    He added that the domestic tobacco supply chain would also shrink, resulting in lower excise and tax revenues and eroding the industry’s motivation to compete, particularly as branding—once a core marketing tool—is stripped away.
    Large-scale investments in the tobacco sector may also become less attractive. Furthermore, if regulatory tightening, especially concerning packaging design, is not matched by improvements in global supply chain integration, the market share of Indonesia’s (and Central Java’s) tobacco industry could decline. Collectively, these impacts could significantly impair Central Java’s ability to achieve high economic growth targets—such as surpassing the 7% threshold.
    In response to these challenges, Dr. Malik proposed several solutions. From a regulatory perspective, he emphasized the need for oversight and evaluation of the economic and social impacts of Government Regulation No. 28 of 2024, which implements Law No. 17 of 2023 on Health, particularly in tobacco-producing areas.
    He also recommended that derivative regulations aimed at tightening the tobacco industry undergo public consultation and impact evaluation. “If the negative economic effects of a regulation outweigh the intended benefits, the regulation should be reconsidered, postponed, or revoked,” he said.
    Additionally, tobacco farmers and their associations should receive excise revenue incentives to improve the quality of their crops, helping them meet both domestic and international market demands.
    Dr. Malik also urged the tobacco industry to pivot more strongly toward global markets as a substitute for a shrinking domestic market. He called for greater collaboration between the industry, tobacco associations, and the government to curb illegal cigarette production and mitigate the negative effects of tighter regulations.

  • Dosen FEB UNS: Pengetatan Regulasi Industri Hasil Tembakau Jadi Kendala Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

    Dosen FEB UNS: Pengetatan Regulasi Industri Hasil Tembakau Jadi Kendala Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

    Jawa Tengah adalah salah satu produsen tembakau utama di Indonesia selain Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Aceh.

    Beberapa daerah penghasil tembakau utama di Jawa Tengah yakni Temanggung, Rembang, Magelang, Boyolali, Wonosobo dan Grobogan.

    Penerimaan cukai rokok Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 (Cukai 2022), total alokasi cukai tembakau Rp879.960.583.000 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 (Cukai 2023), total alokasi cukai tembakau Rp1.207.312.334.000. Terjadi peningkatan alokasi cukai dalam 1 tahun yakni Rp 327.351.751.000.

    Peryataan itu disampaikan Malik Cahyadin, S.E., M.Si.,Ph.D, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) saat menjadi narasumber di Forum Diskusi: Dampak Polemik Regulasi Nasional terhadap Ekosistem Pertambakauan Jawa Tengah, Kamis 14 November 2024 di Kulonuwun Kopi, Solo.

    Lebih lanjut dijelaskan bagaimana regulasi non-tarif  (kemasan polos) menentukan perilaku surplus produsen dan konsumen produk hasil tembakau.

    “Ketika regulasi non-tarif seperti penyeragaman kemasan diberlakukan maka akan timbul kerugian (penurunan) atas surplus produsen dalam bentuk valuasi branding produk rokok. Kondisi ini menjadi disinsentif pelaku usaha; Surplus konsumen dalam bentuk kepercayaan dan kebanggaan (yang diekuivalenkan dengan satuan moneter) akan produk rokok yang diminatinya cenderung turun; Potensi pasar gelap atau produk ilegal dapat meningkat karena tidak ada kebanggaan terhadap kemasan meskipun tingkat harga bersifat elastis terhadap konsumsi rokok; Kerugian atas penyeragaman kemasan selain kecenderungan penurunan surplus produsen dan konsumen: Potensi penurunan pendapatan cukai dan pajak, Potensi penurunan penyerapan tenaga kerja (pengangguran) dan nilai rantai pasok bisnis pembuatan kemasan rokok, ketika kemampuan ekspor Industri Hasil Tembakau (IHT) tetap maka kecenderungan minat petani tembakau” jelasnya.

    Menurutnya, pengetatan regulasi industri hasil tembakau akan menjadi kendala pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

    Beberapa dampak pengetatan IHT terhadap ekonomi Jateng dijabarkan sebagai berikut:

    Perekonomian Provinsi Jawa Tengah tergantung pada Sektor Pertanian-Perikanan-Perkebunan, Manufaktur (Industri), dan Jasa. Ketika tidak ada inovasi bisnis yang signifikan pada Sektor Pertanian (selain tembakau) maka secara total nilai sektor ini akan berkurang sebagai akibat pengetatan non-tariff IHT.

    Demikian juga nilai rantai pasok IHT dalam negeri akan cenderung menurun yang berkonskuensi terhadap penurunan penerimaan cukai dan pajak IHT serta motivasi IHT untuk berkompetisi dan berdaya saing dapat menurun karena branding rokok yang menjadi kebanggaan tidak dapat digunakan lagi sebagai instrumen pemasaran.

    Selain itu, investasi skala besar di sektor IHT dapat cenderung kurang menarik serta ketika pengetatan IHT sampai pada desain/layout kemasan tidak diimbangi dengan kemampuan global supply (value) chain maka pangsa pasar IHT Indonesia (Jawa Tengah) akan menurun.

    Konsekuensi dampak-dampak tersebut dapat mempersulit pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada level yang lebih tinggi (misal diatas 7%)

    Terhadap permasalahan tersebut, Dr. Malik memberikan solusi. Dari sisi regulasi, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu ada proses pengawasan dan evaluasi atas dampak ekonomi dan sosial kawasan penghasil tembakau dan produk tembakau.

    Selain itu, Peraturan turunan PP dalam rangka pengetatan IHT perlu uji publik dan evaluasi sehingga tidak berdampak luas terhadap perekonomian daerah dan nasional. Ketika dampak negatif atas regulasi terhadap perekonomian lebih besar maka regulasi tersebut dapat ditangguhkan/ dibatalkan

    Lebih lanjut, petani (asosiasi tembakau) perlu mendapat insentif hasil cukai untuk peningkatan kualitas tembakau sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.

    Pelaku IHT dapat meningkatkan orientasi bisnis pada pasar global sebagai substitusi pasar domestik. Pelaku IHT dan Asosiasi Tembakau bekerjasama dengan pemerintah untuk memangkas produk rokok ilegal dalam rangka menahan dampak negatif regulasi pengetatan IHT

  • 18 Students from SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Participate in ‘Sit-in University’ Program at FEB UNS

    18 Students from SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Participate in ‘Sit-in University’ Program at FEB UNS

    Eighteen 9th Grade students from the SMA Muhammadiyah Special Program (Program Khusus/PK) Kota Barat Surakarta took part in the ‘Sit-in University’ program at the Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS). The program lasted for two weeks, beginning on Monday, November 11, 2024. The opening and handover session was held in Meeting Room 1, Soeharno TS Building, and attended by the FEB UNS leadership, Study Program Heads, teachers, and participating students.

    Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., PhD., Vice Dean for Student Affairs and Alumni of FEB UNS, expressed appreciation to the accompanying teachers and students for joining the program, particularly in the S-1 Study Programs of Accounting, Management, and Digital Business.

    “We sincerely thank the teachers and students from SMA Muhammadiyah PK Kota Barat for joining this experience at FEB UNS. It’s a valuable opportunity for students to experience university life and be inspired for the future,” he said.

    Tastaftiyan also provided a brief overview of student admissions and program competitiveness at UNS. He encouraged the students to consider the level of competitiveness of each Study Program, which can be accessed via spmb.uns.ac.id, as a reference in planning their university path. He added that starting next year, the Sit-in University program will be open to the public, and related announcements will be shared through official channels. “God willing, next year this program will be publicly available. Please stay updated through FEB’s Instagram account,” he concluded.

    Following the Vice Dean’s remarks, the heads of the participating Study Programs provided an introduction to each program at FEB UNS. Meanwhile, Siyami Koestimawati, the supervising teacher from SMA Muhammadiyah PK Kota Barat, expressed gratitude for the opportunity given to her students. “We are very thankful to FEB UNS for allowing our students to learn and explore what FEB is like. The students joined the program voluntarily, and we truly appreciate the guidance provided,” she stated.

    In addition to attending lectures, the 18 students were assigned to keep daily journals and observe student associations relevant to their chosen Study Programs. She added that since its first cohort, SMA Muhammadiyah PK has consistently participated in the ‘Sit-in University’ program each year, with FEB UNS being a constant destination due to high interest from students.

    “Alhamdulillah, some of the students who joined this program in previous years were later admitted to FEB. That brings us great joy. We hope that students participating this year will also enroll in FEB and be accepted into the programs they aspire to in the next two years,” she concluded.

  • 18 Siswa SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Ikuti Sit in University di FEB UNS

    18 Siswa SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Ikuti Sit in University di FEB UNS

    18 Siswa Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kota Barat Surakarta mengikuti Sit in University di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) selama dua pekan, dimulai pada Senin 11 November 2024.

    Acara penyerahan para siswa berlangsung di Ruang Sidang 1 Gedung Soeharno TS FEB UNS diikuti oleh Dekanat dan Kaprodi FEB serta Guru Pendamping dan siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah PK Kota Barat.

    Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB UNS menyampaikan ucapan terima kasih guru pendamping dan para siswa yang ikut dalam sit in university di FEB UNS, khususnya di Prodi S-1 Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru dan juga siswa-siswi  dari SMA Muhammadiyah PK Kota Barat yang telah ikut menyelami pendidikan, merasakan perkuliahan di FEB UNS itu seperti apa. Ini sangat baik sekali bagi adik-adik semua, bisa menjadi motivasi” ungkapnya.

    Tastaftiyan juga menjelaskan sekilas terkait proses penerimaan mahasiswa dan tingkat keketatan prodi di UNS.

    Ketika akan masuk ke perguruan tinggi, para siswa diharapkan bisa mempertimbangkan tingkat keketatan prodi sebagai gambaran awal peluang masuk yang bisa diakses melalui spmb.uns.ac.id.

    Disampaikan pula, tahun depan, kegiatan sit in university akan diselenggarakan secara open. FEB UNS akan menyampaikan informasi ini ke sekolah-sekolah secara terbuka.

    “InsyaAllah tahun depan kita akan buka kegiatan seperti ini secara umum, pantau IG nya FEB” paparnya menutup sambutan.

    Usai sambutan Wakil Dekan FEB , para kepala prodi yang hadir menjelaskan profil prodi yang ada di FEB UNS.

    Sementara itu, guru pendamping SMA PK Muhammadiyah Kota Barat, Siyami Koestimawati mengucapkan banyak terima kasih karena siswa-siswinya  sudah diberi kesempatan untuk belajar di FEB.

    “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada FEB karena siswa-siswi kami diberi kesempatan belajar, mengenal lebih dalam, FEB itu seperti apa, dan anak-anak masuk ke sini atas keinginan mereka sendiri. Kami menitipkan 18 siswa-siswi kami untuk mengikuti perkuliahan di FEB dan mohon bimbingannya” ucapnya.

    Dikatakan, selain mengikuti perkuliahan, 18 siswa tersebut juga bertugas untuk mengisi jurnal harian, observasi ke himpunan mahasiswa yang ada di FEB sesuai dengan prodi yang diminati.

    Dilaporkan pula, mulai dari angkatan  I dan VIII, SMA Muhammadiyah PK rutin mengadakan sit in university setiap tahun dan di FEB tidak pernah absen karena peminatnya sangat banyak sekali.

    “Alhamdulillah anak-anak yang sit in tahun sebelumnya, waktu lulus masuk juga ke FEB dan itu sebuah kebahagiaan. Kami harapkan juga, yang sit in saat ini di FEB, 2 tahun ke depan bisa masuk ke FEB, masuk ke prodi yang diminati” ungkapnya kemudian.

  • Accelerating University-Guided Startup Businesses: A Collaboration Between the Behavioral Marketing Research Group of FEB UNS and IBISMA UII

    Accelerating University-Guided Startup Businesses: A Collaboration Between the Behavioral Marketing Research Group of FEB UNS and IBISMA UII

    Student-led startups play a strategic role in driving national economic growth. The increasing number of university-initiated businesses fosters the emergence of young entrepreneurs equipped with knowledge of business theory and applied technology. These entrepreneurs are expected to develop businesses with competitive advantages and adaptability, enabling them to continuously innovate and thrive in dynamic market conditions.

    In response to this, the Behavioral Marketing Research Group (RG Pemasaran Keperilakuan) FEB UNS, in collaboration with the Business Incubation and Innovation Center (IBISMA) of Universitas Islam Indonesia (UII), organized a workshop and focus group discussion (FGD) on November 13, 2024. The event aimed to identify key success factors for student-led startups and provide recommendations to relevant stakeholders to enhance business development.

    According to Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, S.E., M.T., Chair of the Behavioral Marketing Research Group, the low success rate of startups presents a significant challenge. He emphasized that only business models with specific characteristics can sustain themselves in an increasingly competitive environment. Meanwhile, Prof. Dr. Budhi Haryanto, M.M., highlighted in his presentation that scaling up a startup requires technological excellence, strong competencies, and well-structured organizational capabilities.

    From the perspective of business incubation, Bagus Panuntun, S.E., MBA., an IBISMA expert, explained that the integration of student startups into the broader business ecosystem is a key determinant of their success. He introduced the penta-helix framework, which underscores the collaboration among entrepreneurs, universities, government, communities, and media in fostering a supportive startup environment.

    The workshop, held at UII, was attended by 25 IBISMA-supported startups. Participants collectively agreed to establish further collaborative initiatives aimed at enhancing student startups at UNS through research and community engagement programs.

  • Akselerasi Bisnis Startup Binaan Perguruan Tinggi, Kolaborasi RG Pemasaran Keperilakuan FEB UNS dan IBISMA UII

    Akselerasi Bisnis Startup Binaan Perguruan Tinggi, Kolaborasi RG Pemasaran Keperilakuan FEB UNS dan IBISMA UII

    Startup mahasiswa mempunyai peran strategik dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Tumbuhnya banyak bisnis yang diiniasi perguruan tinggi mendukung munculnya banyak wirausaha muda yang mempunyai kemampuan penguasaan teori bisnis dan teknologi terapan. Mereka diharapkan mampu membuat usaha yang mempunyai keunggulan bersaing dan stamina untuk selalu beradapatasi dan berinovasi.

    Riset Grup (RG) Pemasaran Keperilakukan FEB UNS bekerjasama dengan Inkubasi Bisnis dan Inovasi Bersama (IBISMA) UII pada tanggal 13 Nopember 2024 mengadakan workshop dan FGD untuk mengidetikasi faktor keberhasilan bisnis start-up mahasiswa dan memberikan rekomendasi ke stakeholder bagi peningkatan bisnis.

    Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan S.E., M.T., ketua RG Pemasaran Keperilakuan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan start-up yang relatif kecil merupakan suatu tantangan bahwa hanya model bisnis startup yang berkarakter khusus yang mampu bertahan dalam lingkungan persaingan bisnis yang ketat.

    Sedangkan Prof. Dr. Budhi Haryanto, M.M dalam paparannya mengatakan bisnis startup memerlukan kemampuan yang tangguh dalam memperbesar usahanya yaitu keunggulan teknologi, kompetensi dan organisasi.

    Staf ahli IBISMA, Bagus Panuntun, SE.MBA dalam penjelasannya mengatakan bahwa keterkaitan bisnis startup mahasiswa dengan ekosistem bisnis sangat menentukan kesuksesannya yang dipandang sebagai penta helix : pengusaha, perguruan tinggi, pemerintah, komunitas dan media.

    Workshop yang berlangsung di UII dan dihadiri oleh 25 start-up binaan IBISMA sepakat untuk mengadakan kerja sama bagi peningkatan startup bagi mahasiswa di UNS melalui program riset dan pengabdian.

  • Fiscal Corner FEB UNS Hosted Workshop on Enriching Semester Learning Plans through Integration with the Ministry of Finance Learning Center

    Fiscal Corner FEB UNS Hosted Workshop on Enriching Semester Learning Plans through Integration with the Ministry of Finance Learning Center

    Fiscal Corner of the Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS), hosted a Workshop on Semester Learning Plans (RPS) Enrichment through Integration with the Ministry of Finance Learning Center (Kemenkeu Learning Center/KLC) on Wednesday, November 13, 2024, in Meeting Room 1, Soeharno TS Building, FEB UNS.
    The workshop featured Puji Agus, SST., Ak., M.Ak., CA., from the Center for Education and Training in Budgeting and Treasury, Ministry of Finance, who delivered a presentation on Public Sector Accounting and Government Accounting. The session followed with a moderated discussion led by Dr. Jaka Winarna, M.Si., Ak., a lecturer at FEB UNS.
    In the afternoon session, Risky Sulistyanto, S.E., M.M., from the Ministry of Finance’s General Bureau, presented material on the courses Development Planning and Budgeting (PPP) and Regional Financial Analysis (AKD). This session was moderated by Dr. Mulyanto, M.E.
    In her opening remarks, Prof. Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., Vice Dean for Academic and Research Affairs at FEB UNS, expressed her appreciation to the Fiscal Corner team, chaired by Dr. Mulyanto, M.E. She emphasized that this workshop aims to ensure that teaching materials at FEB remain up to date and aligned with current developments in the financial sector, particularly those under the authority of the Ministry of Finance.
    On this occasion, Prof. Tri expressed her belief that there is much to learn from the Ministry of Finance, which will help enhance the quality of learning materials at FEB. She also noted that the initiative seeks to introduce varied teaching methods to avoid monotonous approaches.
    “The aim of this initiative is to diversify teaching methods. Traditionally, learning has been conducted in a classical format, where lecturers explain and students passively listen. Sometimes, the material delivered is no longer relevant. Today’s students learn differently. I believe that we can gain valuable knowledge from Mr. Puji and Mr. Risky so that we can enrich our teaching approaches. We want UNS to move beyond conventional methods toward more collaborative and participatory models,” she explained.
    The university has also adopted Key Performance Indicators (IKU) that encourage project-based and case-based learning, with a strong emphasis on collaboration and participation in the classroom. The ultimate goal of this two-day event is for FEB UNS to develop RPS documents that integrate FEB’s existing curriculum with content provided by the Ministry of Finance Learning Center (KLC).
    Meanwhile, Dr. Mulyanto, M.E., Chair of Fiscal Corner FEB UNS, reported the progress of ongoing collaboration between FEB UNS and the Ministry of Finance. Fiscal Corner FEB UNS is organizing a series of initiatives divided into two main activities. The first activity involves Focus Group Discussions (FGDs) for drafting RPS documents integrated with KLC content. These FGDs are planned to take place in three sessions. The first session was held on Wednesday, October 30, 2024, followed by the second on Tuesday, November 19, 2024, and the final session is scheduled for Tuesday, December 3, 2024.
    The second activity is the RPS Enrichment Workshop for the Accounting Study Program, focusing on Public Sector Accounting and Government Accounting, and for the Undergraduate Development Economics Program, focusing on Regional Financial Analysis (AKD) and Development Planning and Budgeting (PPP).
    “There is a significant amount of material in the KLC that we can adopt and disseminate. We will continue to coordinate with the Ministry of Finance to determine effective ways of transferring knowledge,” he stated.
    Dr. Mulyanto further emphasized that the expected output from the RPS Enrichment Workshop for the Accounting and Development Economics Study Programs is a set of integrated RPS documents that can be implemented starting next semester. He also outlined Fiscal Corner’s future direction in collaboration with the Ministry of Finance.
    First, there are strategic plans to build a finance-related database and secure access rights from the Ministry for the purpose of academic research, including undergraduate theses, master’s theses, and dissertations.
    Second, as already outlined, is the development of integrated RPS content. Currently, four prototype courses are being developed: Regional Financial Analysis and Development Planning and Budgeting for the Development Economics Study Program, and Government Accounting and Public Accounting for the Accounting Study Program. In the future, similar efforts will be extended to the Management and Digital Business Programs.
    Third, there will be activities such as Kemenkeu Goes to Campus, seminars, and workshops on specific themes, including events held in conjunction with UNS’s anniversary or other Ministry of Finance programs such as State Budget Simulations and research collaborations.
    “We hope for the support of all colleagues so that together we can advance FEB by expanding external partnerships. This activity is only the beginning and not the end—there will be continuous improvements and positive developments, with benefits that extend to many parties,” he concluded.
    The workshop was attended by lecturers involved in the Fiscal Corner team representing undergraduate study programs at FEB. The following day, further activities were scheduled, including a discussion at Fiscal Corner FEB UNS regarding the dynamics of program and activity planning within the Ministry of Finance, followed by Kemenkeu Corpu Goes to Campus (a guest lecture for the Development Planning and Budgeting course) held in the Soedarah Soepono Auditorium, FEB. The program concluded with a discussion between Ministry of Finance representatives and the FEB Dean’s Office concerning the coordination and harmonization of public financial management materials.