Kategori: s1_ep

Jawa Tengah adalah salah satu produsen tembakau utama di Indonesia selain Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Aceh.

Beberapa daerah penghasil tembakau utama di Jawa Tengah yakni Temanggung, Rembang, Magelang, Boyolali, Wonosobo dan Grobogan.

Penerimaan cukai rokok Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 (Cukai 2022), total alokasi cukai tembakau Rp879.960.583.000 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 (Cukai 2023), total alokasi cukai tembakau Rp1.207.312.334.000. Terjadi peningkatan alokasi cukai dalam 1 tahun yakni Rp 327.351.751.000.

Peryataan itu disampaikan Malik Cahyadin, S.E., M.Si.,Ph.D, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) saat menjadi narasumber di Forum Diskusi: Dampak Polemik Regulasi Nasional terhadap Ekosistem Pertambakauan Jawa Tengah, Kamis 14 November 2024 di Kulonuwun Kopi, Solo.

Lebih lanjut dijelaskan bagaimana regulasi non-tarif  (kemasan polos) menentukan perilaku surplus produsen dan konsumen produk hasil tembakau.

“Ketika regulasi non-tarif seperti penyeragaman kemasan diberlakukan maka akan timbul kerugian (penurunan) atas surplus produsen dalam bentuk valuasi branding produk rokok. Kondisi ini menjadi disinsentif pelaku usaha; Surplus konsumen dalam bentuk kepercayaan dan kebanggaan (yang diekuivalenkan dengan satuan moneter) akan produk rokok yang diminatinya cenderung turun; Potensi pasar gelap atau produk ilegal dapat meningkat karena tidak ada kebanggaan terhadap kemasan meskipun tingkat harga bersifat elastis terhadap konsumsi rokok; Kerugian atas penyeragaman kemasan selain kecenderungan penurunan surplus produsen dan konsumen: Potensi penurunan pendapatan cukai dan pajak, Potensi penurunan penyerapan tenaga kerja (pengangguran) dan nilai rantai pasok bisnis pembuatan kemasan rokok, ketika kemampuan ekspor Industri Hasil Tembakau (IHT) tetap maka kecenderungan minat petani tembakau” jelasnya.

Menurutnya, pengetatan regulasi industri hasil tembakau akan menjadi kendala pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Beberapa dampak pengetatan IHT terhadap ekonomi Jateng dijabarkan sebagai berikut:

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah tergantung pada Sektor Pertanian-Perikanan-Perkebunan, Manufaktur (Industri), dan Jasa. Ketika tidak ada inovasi bisnis yang signifikan pada Sektor Pertanian (selain tembakau) maka secara total nilai sektor ini akan berkurang sebagai akibat pengetatan non-tariff IHT.

Demikian juga nilai rantai pasok IHT dalam negeri akan cenderung menurun yang berkonskuensi terhadap penurunan penerimaan cukai dan pajak IHT serta motivasi IHT untuk berkompetisi dan berdaya saing dapat menurun karena branding rokok yang menjadi kebanggaan tidak dapat digunakan lagi sebagai instrumen pemasaran.

Selain itu, investasi skala besar di sektor IHT dapat cenderung kurang menarik serta ketika pengetatan IHT sampai pada desain/layout kemasan tidak diimbangi dengan kemampuan global supply (value) chain maka pangsa pasar IHT Indonesia (Jawa Tengah) akan menurun.

Konsekuensi dampak-dampak tersebut dapat mempersulit pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada level yang lebih tinggi (misal diatas 7%)

Terhadap permasalahan tersebut, Dr. Malik memberikan solusi. Dari sisi regulasi, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu ada proses pengawasan dan evaluasi atas dampak ekonomi dan sosial kawasan penghasil tembakau dan produk tembakau.

Selain itu, Peraturan turunan PP dalam rangka pengetatan IHT perlu uji publik dan evaluasi sehingga tidak berdampak luas terhadap perekonomian daerah dan nasional. Ketika dampak negatif atas regulasi terhadap perekonomian lebih besar maka regulasi tersebut dapat ditangguhkan/ dibatalkan

Lebih lanjut, petani (asosiasi tembakau) perlu mendapat insentif hasil cukai untuk peningkatan kualitas tembakau sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.

Pelaku IHT dapat meningkatkan orientasi bisnis pada pasar global sebagai substitusi pasar domestik. Pelaku IHT dan Asosiasi Tembakau bekerjasama dengan pemerintah untuk memangkas produk rokok ilegal dalam rangka menahan dampak negatif regulasi pengetatan IHT

Program Studi S-1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan kuliah praktisi yang membahas Corporate Social Responsibility (CSR), Selasa 5 November 2024 di Aula Konimex Gedung Bachtiar Effendi.

Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa semester 5 Program Studi (Prodi) S-1 Ekonomi Pembangunan menghadirkan Bobby Derrick Andre Joris, Group Head HCCS PT Eagle High Plantations Tbk (Rajawali Group).

Dr. Dwi Prasetyani, S.E., M.Si., dosen pengampu mata kuliah Bisnis dan Masyarakat FEB dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kuliah praktisi ini membahas seputar ruang lingkup bisnis dan masyarakat (business and society) dan penerapan praktis oleh entitas bisnis, salah satunya melalui program CSR.

Selain itu, di kegiatan ini juga dibahas peluang kerja dan magang pada perusahaan.

“Harapannya apa yang disampaikan narasumber di kuliah praktisi ini, para mahasiswa bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan terkait CSR. Mahasiswa juga akan mendapatkan wawasan terkait peluang kerja dan magang perusahaan. Kami sangat beruntung karena dari praktisi akan dapat cerita tentang CSR yang lebih lengkap dan lebih update. Mahasiswa harus menggunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya” ungkapnya.

Kepada narasumber, Dr. Dwi Prasetyani melaporkan bahwa mata kuliah Bisnis dan Masyarakat yang diampunya merupakan mata kuliah pilihan wajib yang ditawarkan kepada mahasiswa. Di dalam perkuliahan ini, pengampu mendesain agar mahasiswa mengubah mindset-nya menjadi mindset orang bisnis.

Bobby Derrick dalam paparan materinya menjelaskan bahwa CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan dalam jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar probability.

“CSR merupakan satu hal yang memiliki peranan cukup penting dalam hal keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Apabila perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal tersebut dapat mengganggu perusahaan yang berupa tuntutan dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan” jelasnya.

Untuk mengantisipasi terganggunya kegiatan perusahaan maka perlu sikap yang tegas dan komitmen yang tinggi dari pihak perusahaan untuk menjaga hubungan baik dan berkesinambungan terhadap stakeholdernya.

Dikatakan, dalam melaksanakan kegiatannya, CSR harus memperhatikan 3 elemen yang menjadi kunci pembangunan berkelanjutan yaitu people, plant dan profit.

CSR pada dasarnya adalah menyatukan dan menggerakan elemen people, planet dan profit. Artinya setiap isu yang terkait CSR harus dikaji dari perspekif people, planet dan profit dalam satu kesatuan.

Perusahaan harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Selanjutnya dijelaskan prinsip-prinsip CSR yakni voluntarism, merupakan kegiatan yang bersifat suka rela; fluidity, konsep yang mengalir, berubah sesuai dengan perkembangan dalam ide dan inisiatif baru; flexibility, kegiatan dapat disesuaikan terhadap perubahan keadaan serta harapan dari pemangku kepentingan; responsibility, mempunyai rencana kerja yang dapat dipertanggungjawabkan; communication, kegiatan ini mengomunikasikan nilai kepercayaan dan etika perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Di kegiatan itu, narasumber juga berbagi tentang capaian karirnya hingga saat ini serta pengalamannya dalam memimpin dan mengoordinasikan berbagai tim atau departemen dalam bidang HCCS, memastikan strategi dan kebijakan yang relevan diimplementasikan dengan baik untuk mendukung tujuan perusahaan.

Usai paparan materi, Bobby Derrick memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk aktif  di sesi diskusi.

Di penghujung acara, Ia juga menyemangati mahasiswa untuk berjuang keras dalam menggapai cita-citanya.

“Mahasiswa harus punya daya juang yang tinggi, pantang menyerah dan semangat, pasti bisa!” pungkasnya.

Program Studi (Prodi) S-1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan workshop dan rapat dosen dengan tema “Workshop Persiapan Pengajaran dan Sosialisasi Rumpun Ilmu”, Selasa  6 Agustus 2024 di  Hotel Adhiwangsa Solo.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Program Studi, Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.S.i., Ph.D.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memperkuat pemahaman tentang rumpun ilmu di kalangan staf pengajar.

Acara berlangsung dengan sangat antusias, ditandai dengan interaksi aktif dari para dosen anggota program studi.

“Kami sangat puas dengan tingkat partisipasi dan antusiasme yang ditunjukkan oleh para dosen dalam workshop ini,” ujar Bhimo Rizky Samudro.

Dikatakan, ini mencerminkan komitmen para dosen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Prodi S1 Ekonomi Pembangunan FEB UNS

Workshop ini mencakup berbagai topik penting, termasuk metode pengajaran terkini, pengembangan kurikulum, dan penyelarasan materi kuliah dengan perkembangan terbaru dalam bidang ekonomi pembangunan.

Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Prodi S-1 Ekonomi Pembangunan FEB UNS untuk memastikan bahwa para mahasiswa mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.