Kategori: s1_mnj

Sebanyak 63 peserta dari rumah sakit negeri dan swasta serta puskemas dari seluruh Indonesia mengikuti Lokakarya Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS).

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hons).Ph.D.,Ak, Dekan FEB UNS dalam sambutannya mengatakan PPK BLUD kini menjadi sebuah sistem yang ingin diterapkan oleh banyak unit kerja. Alasan utamanya adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan  yang berbeda dari keuangan daerah. Banyak unit kerja di beberapa daerah yang hendak menerapkan PPK BLUD tapi tidak tahu apa manfaatnya dan kenapa harus diterapkan sistem tersebut.

Terbitnya Permendagri no 79 tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri 61 tahun 2007 adalah upaya untuk lebih meningkatkan kinerja BLUD baik berkaitan dengan tata kelola, pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Permendagri ini telah merubah paradigma pengelolaan dari pengelolaan yang tadinya statis menjadi fleksibel, dari birokratis menjadi lebih leluasa.

Kebijakan penerapan BLUD disebutkan pada Permendagri 79 tahun 2018 pasal 31 bahwa penerapan BLUD diutamakan untuk pelayanan kesehatan yaitu RSUD, puskesmas, dan balkesmas.

“Kendala yang dirasakan puskesmas dalam memberikan layanan sebelum menerapkan BLUD adalah terkait dengan pengelolaan keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, SDM dll. Oleh karena itu, BLUD memiliki konsep dasar adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga dengan pengelolaan keuangan yang mandiri, akan menghasilkan meningkatnya pelayanan dan efisiensi anggaran” ungkapnya.

Selanjutnya dikatakan, seringkali terjadi ketakutan di daerah untuk menerapkan fleksibilitas dalam penganggaran, misalnya penerapan ambang batas, menggeser anggaran, tidak merinci anggaran berdasarkan rincian objek, Dalam pengadaan barang dan jasa masih menerapkan mekanisme yang ribet, ketakutan untuk perekrutan tenaga non ASN dan sebagainya.

Dari kondisi-kondisi inilah yang melatarbelakangi FEB untuk menginisiasi terselenggaranya  Lokakarya Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui PPK-BLUD. Harapannya, kegiatan ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih khususnya bagi peningkatan kinerja dan  pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit ataupun puskesmas.

Lokakarya digelar selama 2 hari, dari tanggal 8 hingga 9 April 2021 di Solo Paragon Hotel dengan menghadirkan 3 narasumber yakni  R. Wisnu Saputro (Kepala Seksi BLUD Wil.2, Subdit BLUD, Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuda, Kementerian Dalam Negeri); Drs. Syahrudin Hamzah, SE., MM (Ex Wadir Keuangan RSUD dr. Moewardi Prov Jateng, Pengurus Pusat ARSADA dan PERSI, Tim Penyusun dan Narasumber Nasional BLUD) serta Drs. Wartono, MSi, AK, CPA, CA (Anggota tim penyusun Permendagri tentang BLUD, Dosen FEB UNS, Dewan Pengawas beberapa RSUD, Narasumber Nasional BLUD di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Cipta Karya Kementerian P.U, dan ARSADA & Adinkes). (Humas-FEB)

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas adakan Workshop secara daring bertajuk Analisis Ekonometrika Spasial Menggunakan Software Stata, Sabtu 27 Maret 2021 dengan narasumber,  Randi Kurniawan, SE, MSC, Dosen FEB Universitas Hasanuddin.

Sebelum paparan materi meliputi pengenalan konsep ekonometika spasial dan dilanjutkan dengan aplikasinya, narasumber memberikan kuesioner kepada peserta untuk gambaran  seberapa banyak peserta yang telah mengetahui software stata untuk analisis ekonometrika.

Di awal materinya, disampaikan bahwa secara umum, ekonometrika spasial merupakan bagian dari ekonometrika yang mempertimbangkan aspek spasial yaitu adanya keterkaitan antar wilayah (autocorrelation) dan variasi struktur wilayah (spatial heterogeneity) dalam regresi, baik pada data cross section maupun panel.

“Untuk menjalankan ekonometika spasial dibutuhkan data yang memiliki identitas lokasi,  seperti koordinat. Garis lintang, garis bujur adalah indikator untuk menentukan titik koordinat  dari suatu area” katanya.

Mengutip dari Anselin pada tahun 1998, munculnya aspek spasial dalam ekonometrika teori dan terapan dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu muncul perhatian dalam teori ekonomi untuk memodelkan interaksi antar agen ekonomi dalam suatu sistem.

Oleh karena itu,  dibutuhkan suatu spesifikasi model ekonometrika yang dapat mengestimasi pengaruh suatu variabel di suatu wilayah terhadap variabel yang sama di wilayah lainnya. Contoh, tingkat kriminalitas di suatu wilayah kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas di wilayah tetangganya. Dalam hal ini, model ekonometrika standar yang biasa kita pelajari tidak mampu menjawabnya sehingga membutuhkan teknik tersendiri untuk mengatasi  hal tersebut.

Juga munculnya banyak data-data spasial yang memiliki identitas lokasi. Sekarang sudah banyak data yang didapatkan secara gratis maupun berbayar, yang  spasialnya didapatkan titik koordinatnya.

“Misalkan, kita tidak hanya bicara kemiskinan di satu kabupaten, tapi kita tahu bahwa kabupaten itu memiliki titik koordinat sekian-sekian, kemudian kita bisa melihat keterkaitan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten lain dari bantuan titik koordinat. Dari itu, maka kita bisa melakukan analisis dengan ekonometrika spasial” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tahapan analisisnya, pertama dengan menyusun spesifikasi model ekonometri yang mempertimbangkan efek spasial. Lalu melakukan estimasi model ekonometri yang mempertimbangkan efek spasial dan melakukan uji spesifikasi serta diagnostik model terkait keberadaan efek spasial (Humas FEB)

Sifat alami dalam sebuah bisnis ritel modern yaitu meliputi skala ekonomi, jumlah outlet dan efiensi.  Bisnis ritel adalah bisnis uang  receh yang dikumpulkan seperak demi seperak, untungnya sangat kecil maka harus memiliki jumlah outlet banyak,  jika hanya punya satu outlet maka akan rugi.

Dalam hal skala ekonomi, jumlah outlet dan efisiensi, maka pihak manajemen harus melakukan kontrol terhadap banyak faktor, misalnya pada saat menambah outlet, ada penambahan investasi,  inventori, orang, penjualan. Sehingga dalam bisnis ritel ini, kekuatan yang paling penting adalah kontrol. Bagaimana me-record semua transaksi, melakukan kontrol terhadap seluruh aktifitas, memanage sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Pernyataan itu disampaikan I Nyoman Sugiarta, Retail and Distribution Business Consultant saat menjadi narasumber pada Guest Lecture Mata Kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Sabtu 27 Maret 2021.

Selanjutnya dikatakan, bisnis ritel itu sangat dinamis, pada saat ada perubahan sedikit saja di teknologi, perubahan lifestyle, perubahan lingkungan maka bisnis ritel juga harus berubah dan menyesuaikan. Apa yang direncanakan hari ini, belum tentu 6 bulan lagi dipakai, mungkin  ada perubahan yang memaksa perusahaan untuk merubah strateginya. Dinamika bisnis ritel juga dipengaruhi oleh dinamika persaingan.

“Di dalam bisnis ritel, memilih lokasi juga sangat penting.  Dalam hal ini,  ada dua pendekatan, kita melihat outlet-outlet mana yang bagus yang telah kita buka, sehingga pada saat buka outlet berikutnya kita sudah ada pola yang tepat. Jika belum memiliki outlet maka dengan melihat dan amati kompetitor kita,  amati trafiknya bagus atau tidak, pelajari tipe lokasinya juga” tuturnya.

Menurutnya, kontrol atau proses pengendalian yang paling tepat adalah 75% dilakukan pada fase eksekusi atau pada saat berproses. Dan 25 % nya setelah hasilnya. Bagaimana manajemen memastikan proses eksekusi berjalan dengan tepat. Sebagus apapun strateginya jika tidak kontrol eksekusinya maka performance tidak maksimal. Performance adalah keberhasilan dari para eksekutor dalam menjalankan strategi perusahaan.

Dalam manajemen ritel, inventori adalah bagian yang biasa ditangani oleh divisi logistik atau warehouse. Secara garis besar, inventori adalah bagian besar dari supply chain management, ada supply dan demand.  Pada prinsipnya, bagian inventori ini sederhana,  bagaimana kita bisa menyiapkan barang dagangan, waktunya tepat, dari sumber yang tepat, jumlahnya tepat, harganya tepat dan kualitasnya bagus. Kelihatan sederhana, tapi didalamnya seperti benang kusut, bagaimana kita harus melakukan kontrol terhadap inventori.

Inventori merupakan salah satu bagian di dalam bisnis ritel yang membutuhkan kontrol yang luar biasa ketat. Manajemen banyak mengalokasikan waktu cukup besar untuk melakukan kontrol terhadap inventori. Berapa Day SaIes Inventory (DSI) nya, berapa tinggi Inventory Turn Over-nya, Ratio inventory terhadap Top of Payment, bagaimana service level-nya, product loss, bad stock, undelivered goods, stock out dan masih banyak lainnya.

“Butuh energi khusus yang dikeluarkan untuk pengendalian inventori dari bisnis ritel. Inventori yang over atau berlebihan akan mengakibatkan barang rusak, resiko di likuiditas perusahaan akan terganggu. Sebaliknya,  jika inventori di bawah atau persediaannya kurang maka kemungkinan konsumen akan beralih ke pesaing Anda, Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Masalah inventori sangat pelik, over salah under juga salah, bagaimana bisa menyeimbangkan antara supply dan demand. Ini kontrol yang paling rumit di bisnis ritel” jelasnya.

Dihadapan lebih dari lebih dari 100 mahasiswa peserta kuliah umum, I Nyoman menjelaskan sangat detil tentang bisnis ritel modern mulai dari gambaran umum mengenai bisnis ritel modern  hingga strategi dalam membangun sebuah bisnis ritel modern. (Humas FEB)

Pengesahan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini merupakan upaya untuk menyederhanakan, menyinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan seringkali menimbulkan masalah dalam investasi.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,  Dr. (HC) Airlangga Hartanto, M.BA., M.M.T saat menjadi Keynote Speaker pada Forum Diskusi Publik “Transformasi Ekonomi: Optimalisasi UU Cipta Kerja sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia”, Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Selasa, 30 Maret 2021.

UU Cipta kerja beserta turunannya mereformasi dalam pemulihan izin usaha yang  sebelumnya menggunakan berbasis perizinan, sehingga berbasis pada resiko. Hal ini mendorong untuk lebih efisien, mudah dan transparan. Proses perizinan juga akan dilakukan secara online single submission yang akan dimulai pada bulan Juni 2021.

Lebih lanjut, Airlangga Hartanto mengajak seluruh stakeholder termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan  dapat terlaksana dengan baik, sehingga penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster dapat berlangsung optimal, mengakselerasi peningkatan investasi serta kewirausahaan.

Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum dalam Opening Remaks menegaskan terbitnya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah salah satu bukti pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui berbagai kemudahan perizinan terutama bagi para investor.

“Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan pusat dan  daerah serta kementerian atau lembaga telah menjadi penyebab sulitnya proses perizinan bagi investor yang akan masuk ke Indonesia. Tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga calon investor harus melalui  proses yang berlarut-larut dan cukup panjang” ungkapnya.

Kehadiran Omnibus Law diharapkan dapat memberikan ruang yang luas bagi UMKM, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan, meskipun pada saat ini harus diakui,  UMKM dalam menjalankan aktifitasnya masih berada pada sektor informal. Tugas pemerintah harus selalu mendorong agar keberadaan  UMKM berubah menjadi sektor formal. Sehingga bisa memperoleh perizinan dan mendapatkan akses kredit dari perbankan Indonesia. Hadirnya UU ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi UMKM dalam hilirisasi riset dan inovasi di daerah.

Perguruan Tinggi sangat mengharapkan agar UU Cipta Kerja dapat membuat sebuah pola untuk hilirisasi riset menjadi inovasi semakin mudah, cepat dan menarik sehingga dapat mendorong semangat berinovasi bagi para riset dan inovator yang ada di perguruan tinggi khususnya di UNS. Dengan semakin meningkatnya hilirisasi hasil riset dan inovasi yang dapat digunakan oleh industri dan masyarakat maka akan meningkatkan perekonomian Indonesia  dan berujung pada terciptanya lapangan kerja.

Prof. Jamal juga berharap agar acara yang digelar secara luring dan daring itu memberikan hasil dan rekomendasi serta rumusan-rumusan penting  dalam membantu mendorong percepatan investasi di Indonesia melalui implementasi UU Cipta kerja yang efektif.

Di acara itu, juga hadir sebagai Pengantar Diskusi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, S.E., M.E. Dan tiga narasumber lainnya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, I Ktut Hadi Prianta, SH, LL.M., Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FEB Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Izza Mafruhah, S.E, M.Si serta Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta, Tulus Widajat, S.E., M.Si.  (Humas FEB)

Tipe karyawan  atau staf yang sangat diharapkan oleh sebuah organisasi adalah yang dalam menjalankan tugasnya tidak hanya memandang sebagai pekerjaan, namun lebih kepada bentuk pelayanan. Karyawan harus mampu membedakan antara pekerjaan dan pelayanan.

Jika seorang staf hanya memandang tugasnya sebagai pekerjaan,  maka akan timbul perasaan terbebani, underpressure, kecewa bila tidak ada yang berterima kasih, berhenti jika dikritik, merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, melakukan pekerjaan untuk diri sendiri, dan berorientasi pada kaya harta.

Lain halnya ketika dalam menjalankan tugasnya sebagai bentuk pelayanan, maka akan dijalani dengan suka cita, terus bekerja meskipun tidak dikenal siapapun, berlapang dada. Staf merasa belum cukup memberi dan terus ingin  melakukan lebih,  dan melakukan pekerjaan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain dan Tuhannya .

Hal itu disampaikan Joko Siswanto, S.Pd, M.Si, General Manager PT Intan Pariwara saat memberikan motivasi dan semangat kerja kepada staf di Bagian Akademik, Riset dan Kemahasiswaan (AKRIMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret,  Selasa 23 Maret 2021 di UNS Inn.

Selanjutnya disampaikan, setiap staf di sebuah organisasi memiliki tipe yang bermacam-macam dalam menjalankan aktifitasnya, ada yang kontra, cuek, tidak fokus, egois, kurang cerdas, kurang beruntung, sedang berjuang, kurang maksimal, berhasil dan sukses.

Dalam hal ini, harus ada evaluasi dan pembinaan secara periodik yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap perilaku,  hasil kerja dan juga berupaya untuk meng-upgrade skill para staf. Selain itu, organisasi juga perlu memberikan penghargaan terhadap keberhasilan kerja yang dicapai oleh staf.

Kegiatan yang bertema Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Monitoring Kinerja Sub Bagian AKRIMA diikuti oleh 26 peserta. Untuk memeriahkan suasana, sesekali diselingi “ice breaking” oleh pemateri.

Usai mengikuti paparan materi motivasi kerja, seluruh staf di Bagian AKRIMA melakukan diskusi kerja internal yang dipandu Wakil Dekan AKRIMA, Prof, Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si, Koordinator Tata Usaha, Tunggul Ardhi, S.Si. dan Sub Koordinator Akademik, Nur Hariawan, SH.

Pada diskusi tersebut, terbagi dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan jabatan dalam pekerjaannya. Berbagai program, masukan dan juga kendala yang dihadapi selama bekerja dibahas untuk memperbaiki kinerja ke depan yang lebih baik (Humas FEB).

Sebanyak 42 peserta mengikuti Pelatihan Brevet A dan B  yang diadakan oleh  Divisi Pengembangan Kerjasama Ekonomi dan Akuntansi (DPKEA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS).

Kegiatan berlangsung secara daring sejak 22 Februari 2021 dan akan berakhir hingga 16 April 2021 mendatang. Pelatihan ada 36 sesi,  terdiri dari 26 sesi materi dan 9 kali ujian.

Setianingtyas Honggowati, MM, Ak, Ketua DPKEA FEB menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang perpajakan yang komprehensif  dan terbaru. Selain itu, juga memberikan keahlian dan keterampilan mengenai perencanaan, perhitungan dan pelaporan pajak sehingga bermanfaat baik individu, institusi ataupun perusahaan.

Peserta pelatihan sebagian besar adalah mahasiswa aktif yang ada di Solo Raya. Selebihnya adalah fresh graduate, para pegawai di BUMN, advokat serta wiraswasta. Adapun untuk instrukturnya terdiri atas dosen UNS, konsultan pajak dan pegawai kantor wilayah DJP Jawa Tengah.

Menurut Dr. Setianingtyas, antusias  peserta brevet semakin meningkat setiap periodenya. Bahkan ketika kegiatan sudah berlangsung pun masih ada yang menginginkan untuk mengikuti, dan akhirnya didaftarkan untuk angkatan berikutnya.

“Kami sangat senang karena pelatihan brevet ini ternyata cukup banyak diminati. Bagi yang tidak bisa mengikuti karena keterlambatan mendaftar, kami ikutkan pada pelatihan berikutnya” katanya.

Setiap periode pelatihan, DPKEA melakukan evaluasi untuk perbaikan, termasuk dari sisi instrukturnya. Agar paparannya lebih berkualitas dan mengena, di pelatihan ini, hampir separuhnya instruktur adalah dari konsultan pajak. (Humas FEB)

Tugas Bank Indonesia selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudential yang efektif, juga mengembangkan ekonomi dan keuangan digital.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI),  Doni P Juwono, SE, M.Si dalam webinar yang diselenggarakan Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (MESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin,  15 Maret 2021.

Selanjutnya disampaikan, BI telah menerbitkan Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BPSPI) 2025 untuk menyikapi perkembangan digital yang sangat cepat  diantaranya integrasi ekonomi- keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank dalam mendorong inklusi keuangan. Digitalisasi perbankan juga dilakukan melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keungan. Dan interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari shadow – banking melalui pengaturan teknologi digital seperti API, kerjasama binis maupun kepemilikan perusahaan.

“Kita perlu untuk melakukan reborn karena inovasi digital itu sangat cepat.  Bank Indonesia juga ikut mendorong terciptanya ekonomi keuangan digital, tidak hanya di financing, di payment dan di lending, tapi juga disektor riil. Mari kita bersama membangun ekonomi keuangan digital untuk membantu pemulihan ekonomi nasional” paparnya.

Sementara itu, narasumber lain, Prof. Izza Mafruhah, SE, M.Si., Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyampaikan Implementasi Pemanfaatan Inklusi Keuangan pada Masyarakat yang Rentan.

Diawal dijelaskan, inklusi keuangan merupakan upaya mengurangi segala hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga  terhadap akses masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan, termasuk hambatan geografis dan administratif. Di beberapa wilayah, masalah administrasi masih jadi kendala. Belum semua masyarakat memiliki KTP sehingga untuk masuk ke lembaga perbankan secara formal masih jadi kendala. Di banyak wilayah  juga masih menjadi kendala  dari aspek komunikasi.

Merupakan bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara  tepat waktu, nyaman, informatif, terjangkau biayanya egan penghormatan penuh kepada harakat dan martabat.

Selanjutnya dikatakan, berdasarkan data Financial Index dari  World Bank pada tahun 2011, masyarakat Indonesia dewasa yang mempunyai akun bank masih sekitar 20% dan pada tahun 2014 meningkat sekitar 30-an%.  Hal ini menunjukkan, belum banyak masyarakat Indonesia yang melek perbankan.

Masyarakat yang  memanfaatkan perbankan baru sebagian kecil saja dan berada di area perkotaan. Sedangkan untuk masyarakat yang rentan, yang  berada di  wilayah-wilayah kecil,  yang terpelosok atau area perbatasan, masih banyak yang belum memanfaatkan.

Keuntungan keuangan inklusi adalah terjadi efisiensi ekonomi. Dengan masuknya masyarakat pada lembaga keuangan perbankan, efisiensi ekonomi akan terjadi, masyarakat akan menabung dan memanfaatkan kredit. (Humas FEB)