[PENGUMUMAN INTERNSHIP AND CAREER DEVELOPMENT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNS]
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa S1 dan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pelayanan terkait administrasi pendaftaran magang dan kegiatan lain yang berhubungan dengan unit ICD FEB UNS dilaksanakan secara daring sampai menunggu kondisi kampus yang stabil. Bagi mahasiswa yang hendak berkonsultasi mengenai magang, dimohon untuk menghubungi Ibu Juliati sebagai PIC Magang di nomor berikut pada jam kerja : +6285290441553.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian yang Anda berikan, kami mengucapkan terimakasih.
Filosofi dalam publikasi seperti mengukur baju sendiri, riset sejauh apa dan dapat publikasi dimana, jangan karena publikasi, author melakukan tindakan unethical yang dapat merusak reputasi author.
Pernyataan itu disampaikan Rayenda Khresna Brahmana, Ph.D., Associate Managing Editor fo Internatiopnal Joural of Business and society Scopus H-Index:5; Documents:44 Universiti Malaysia Serawak, mengawali presentasinya pada Webinar Strategi Publikasi Jurnal Internasional, Selasa, 30/6/2020.
Rayenda Khresna Brahmana, Ph.D
Selanjutnya dikatakan, strategi publikasi bisa dalam kuantitas dan kualitas. Untuk earlier researcher biasanya memilih salah satu. Dari segi kuantitas adalah dengan menggunakan kolaborasi. Semakin banyak orang yang berkolaborasi, maka semakin banyak kuantitasnya.
“Bagi yang expert researcher dapat mengkombinasi. Agar menghasilkan publikasi 8-10 tahun depan, paling tidak submit 15 paper tahun ini. Untuk mengejar kuantitas, perlu pendampingan sejumlah paper yang disubmit di beberapa jurnal” papar Rayenda
Dari segi kualitas, perlu dilakukan training dalam pembuatan paper berkualitas, faktor lingkungan, resource (software proofread, gramarly, software statistic, mendeley) pengukuran melihat ABDC list, ABS list dan menggunakan metode kolaborasi dan benchmarking dengan membaca paper-paper yang relevan.
Sementara itu, Prof. Doddy Setiawan, SE.,MSi,. Ph.D, Ak menyarankan untuk earlier researcher dapat mencari mentor atau senior yang bisa membimbing, “do not work alone” karena di jurnal top-tier sangat jarang ditulis hanya untuk 1 penulis. Cara mencari partner adalah dengan menghubungi partner yang mempunyai keahlian di bidang tertentu.
Dijelaskan pula bahwa proses publikasi di jurnal terindeks scopus bukan merupakan proses instan. Untuk mencari jurnal internasional yang tepat pastikan jurnal yang di tuju tidak di blacklist oleh DIKTI, hindari predatory journal, perhatikan jumlah issue yang diterbitkan dalam 1 tahun dan jumlah artikel dalam satu kali terbit, apakah jurnal tersebut pernah mempublikasikan artikel dengan topik yang sama.
Prof. Doddy juga menyarankan untuk mengacu ke artikel yang relevan yang telah terbit di jurnal yang dituju, cek kualitas terbitan jurnal dan forth coming article, cek submission/publication fee. Submit artikel secara bertahap, cari call of paper yang fokusnya pada tema paper author. (Humas)
Setidaknya, ada empat tren baru dalam penelitian intellectual capital (IC) yakni 1) mengembangkan pengukuran intellectual capital pada industri yang spesifik (misalnya industri perhotelan, perbankan, dan sektor industri non profit), 2) inovasi dalam menganalisis interaksi antar komponen intellectual capital, 3) peran intellectual capital dalam model bisnis yang baru (misalnya start-ups), dan 4) pengambilan keputusan dalam pengungkapan modal intelektual atau Intellectual Capital Disclosure (ICD).
Bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia, intellectual capital belum diakui sebagai aset perusahaan sehingga ICD menjadi alternatif dalam menyampaikan informasi IC perusahaan kepada stakehoder. Oleh karena itu, muncul agenda-agenda riset yang tren tentang ICD.
Berdasarkan hasil reviu literatur yang dilakukan Cuozzo et al. (2019) selama periode tahun 2000-2017 pada 246 artikel yang masuk dalam 10 top tier journal (JIC, JHRCA, AAR, AAAJ, AF, BAR, AOS, CPA, EAR, MAR), ternyata penelitian Intellectual Capital Disclosure (ICD) mendapatkan beberapa kritik, penelitian ini dinilai kurang inovatif karena sebagian besar berdasarkan laporan keuangan tahunan. Sebaiknya menggunakan media yang lain. Selain itu riset ICD berkutat di second stage, sebagian besar menggunakan konten analisis, sehingga tidak berkembang. Trennya akan lebih bagus dan menarik jika peneliti bisa datang langsung ke lokasi perusahaan dan melakukan wawancara kepada stakeholder di perusahaan.
Kritik lain terhadap penelitian ICD adalah terjebak dalam istilah intellectual capital versus Intangible assets. Para praktisi lebih familiar dengan intangible assets daripada intellectual capital.
Hal ini disampaikan Dr. Wahyu Widarjo , dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Akuntansi FEB UNS bertema Tren Riset Intellectual Capital Selasa, 30/6/2020.
“Untuk peneltian ICD, yang harus kita lakukan adalah perlu inovatif dalam mencari media pelaporan informasi bukan hanya laporan keuangan, namun bisa melalui website atau media yang lain. Perlu mencari alternatif metode pengumpulan data, bisa survei atau wawancara langsung untuk memperkaya wawasan kita, sehingga kita tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Kita juga perlu mengeksplorasi, memperbanyak diskusi terkait istilah intellectual capital dan intangible assets” jelasnya.
Sementara itu, narasumber lain, Prof. Dr. Ihyaul Ulum, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Muhammadiyah Malang mengambil dari pendapat Bontis, 1998 bahwa secara umum, para peneliti mengidentifikasi IC disangga oleh tiga pilar yakni human capital, structural capital dan customer capital. Penelitian IC yang banyak dilakukan di Indonesia adalah IC performance dan IC disclosure. Karena IC tidak bisa diukur secara langsung, beberapa penelitian mengukur dampaknya, bukan IC-nya . (Humas)
Istilah fraud lebih dari sekedar kecurangan, fraud terdiri dari korupsi, penyalahgunaan aset, dan manipulasi laporan keuangan. Fraud dalam laporan keuangan biasanya dilakukan dengan menurunkan nilai, me-markup nilai, memanipulasi revenue dan banyak lagi.
Peran utama auditor sangat strategis sebagai penjaga utama terjadinya fraud, karena akan memantau operasional hingga memantau kepatuhan, dan tingkah laku sebuah perusahaan atau instansi yang diaudit. Audit internal paling berperan dalam pencegahan penyalahgunaan aset dan korupsi sedangkan audit eksternal berperan dalam pencegahan manipulasi laporan keuangan. Audit internal dan eksternal, keduanya memiliki peran dalam mendeteksi fraud.
Hal itu disampaikan Budi Santoso, SE, Ak, MFA, PGCS, CA, CPA, CFE, Senior Director, Business Intelligence & Investigations Kroll, Dhuff & Phelps mengawali presentasinya di kegiatan Webinar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) bertema Kerja Bersama dalam Akuntabilitas Publik untuk Mengawal Pemberantasan Korupsi (Peran Profesi Akuntan), Senin, 29/6/ 2020.
Selanjutnya dikatakan, sesuai dengan regulasi terkini di dunia dari Statement on Auditing Standars (SAS) 99, auditor eksternal akuntan publik ketika melakukan audit laporan keuangan perusahaan harus berusaha mendeteksi adanya fraud terkait laporan keuangan. Jangan sampai ada kejadian, laporan keuangan dimanipulasi tapi akuntan tidak dapat mendeteksi, tidak mengetahui adanya manipulasi laporan keuangan sehingga investor dan pemegang saham tertipu, perusahaan collapse hingga merugikan banyak orang.
“Tren dunia dari perhitungan kerugian fraud mencapai 5% dari pendapatan perusahaan. Jenis fraud yang paling sering dilakukan adalah penyalahgunaan aset. Kerugiannya paling sering dilakukan kedua adalah korupsi. Sedangkan untuk manipulasi laporan keuangan paling jarang terjadi, hanya 10% kejadiannya, akan tetapi kerugiannya yang paling besar mencapai 954 ribu US$” jelasnya.
Budi menilai banyak kelalaian auditor dalam memeriksa laporan keuangan, diantaranya auditor kurang skeptis, kurang curiga, dan audit prosesnya kurang efektif.
Budi Santoso, SH, LL, M,
Sementara itu, narasumber lain, Budi Santoso, SH, LL, M, Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dalam hal implementasi pemberatasan korupsi, KPK melakukan intervensi ke perguruan tinggi dengan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat). KPK mendorong agar akademisi turut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap perguruan tinggi diharapkan mempunyai kurikulum anti korupsi atau dilakukan sisipan di mata kuliah wajib. Kampus sebagai pusat riset, data dan berbagai kajian anti korupsi serta menjadi rumah bagi para ahli untuk berkontribusi sesuai dengan keilmuannya dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
KPK juga mendorong agar setiap kampus mengembangkan model Kampus Bersih yaitu dengan penerapan keterbukaan informasi publik misalnya transparansi anggaran dan belanja kampus dan complaint handling system yang kredibel whistle blower system, system penanganan konflik kepentingan di bidang akademik maupun non akademik serta system pengelolaan gratifikasi.
Dua pembicara lain, Agung Nur Probohudono, SE, M.Si, Ph.D., Ak, CA, CfrA. Kepala Program Studi Akuntansi FEB UNS dan Khresna Bayu Sangka, SE, MM, Ph.D, Kepala Pusat Studi Transparansi dan Antikorupsi UNS lebih menyoroti tentang langkah nyata UNS turut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
Beberapa hal yang telah dilakukan UNS yakni dalam hal tata kelola lembaga pendidikan yang transparan dan akuntabel, mengevaluasi sistem pendidikan tinggi dengan menyisipkan anti korupsi pada kurikulum. Matakuliah dalam kurikulum Prodi Akuntansi mendukung upaya pencegahan korupsi yakni pengauditan, akuntansi forensik dan audit investigasi, pengauditan internal, pengauditan berbasis komputer, analisis informasi keuangan, dan akuntansi sektor publik.
Selain itu, UNS juga telah melakukan internalisasi pendidikan karakter dan integritas antikorupsi dan sinergitas semua civitas akademika untuk berkomitmen bersikap jujur, berintegritas dan menjalankan fungsinya secara aktif. Dukungan lain dengan reformasi birokrasi, satuan pengawas internal, pustapako, sekolah anti korupsi dan kampanye anti korupsi. (Humas)
Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menghadapi Covid-19. Bagaimana dengan perusahaan yang bertindak sebagai private business economy? Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang terkena imbas berat dalam Pandemi Covid-19 ini, bahkan peran UMKM di krisis yang sekarang berbeda dengan krisis 1998.
Akibat daya beli masyarakat yang menurun, maka perusahaan harus melakukan keputusan sulit untuk melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Selain itu juga diakibatkan karena rantai suplainya terganggu baik dari sisi produksi maupun penjualan, maupun di ekspor dan impor.
Perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran biasanya sudah mempunyai masalah sebelum adanya Covid-19 tersebut. Sehingga Covid-19 hanya sebagai pemicu adanya bom waktu yang terjadi pada perusahaan tersebut.
Tetapi, jika kondisi perusahaannya sehat maka adanya Covid-19 ini membuat tujuan perusahaan yang profit oriented bertindak pula sebagai “corporate citizen”, yaitu memberikan manfaat atau pelayanan kepada anggotanya dan bergerak meningkatkan kesejahteraan sosial.
Pendapat itu disampaikan pakar ekonomi, Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Perbankan FEB UNS.
Dikatakan, banyak perusahaan yang akhirnya merubah produk yang dihasilkannya untuk mendukung program pemerintah, baik pada lini kesehatan, serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang garmen akhirnya memproduksi APD untuk memenuhi keperluan garda depan sektor kesehatan untuk mengatasi Covid-19 supaya angka kematian petugas kesehatan tidak tinggi.
Persentase kematian tenaga kesehatan akibat Covid-19 di Indonesia adalah sebesar 6,5 % dan merupakan angka yang memprihatinkan karena berada jauh di atas angka kematian tenaga kesehatan global yang sebesar 0,37 %. Tingkat kematian tenaga kesehatan di Inggris saja hanya sebesar 0,5 %; di Amerika Serikat yang mempunyai jumlah penduduk terpapar Covid-19 terbesar pun hanya sebesar 0,16 % (The Conversation). Hal ini disebabkan masih minimnya APD yang digunakan para tenaga kesehatan serta kualitasnya mungkin belum sesuai dengan yang diterapakan dalam standar kesehatan.
“Keikutsertaan perusahaan dalam menjalankan fungsinya pada masa pandemi sekarang ini tidak semata untuk mencari keuntungan saja, melainkan untuk membantu pemerintah untuk memerangi wabah Covid-19 dan juga untuk membangun citra positif di mata publik. Citra baik bagi perusahaan adalah aset, karena nantinya brand image memiliki dampak pada persepsi konsumen” paparnya
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam bentuk empati, yaitu membuat atau membagikan produk untuk menopang kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. Jika terdapat perusahaan yang beralih untuk memproduksi barang-barang tersebut (masker dan hand sanitizer), maka merupakan salah satu bentuk jalan keluar jangka pendek untuk mempertahankan supaya usahanya tetap berjalan guna menyelamatkan karyawannya dari gelombang PHK.
Peran lain yang dilakukan perusahaan adalah memberikan solusi. Ketika semua sistem yang biasa terjadi dalam kehidupan berubah tatanannya, dari kegiatan yang bersifat luring menjadi daring maka kita melihat banyak perusahaan yang ikut terjun untuk memberikan solusi, beberapa lembaga pendidikan online akhirnya mengratiskan pembelajaran supaya bisa dinikmati lebih banyak pelajar di Indonesia.
Perusahaan juga memberikan dukungan akses internet serta sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk rumah sakit guna mempermudah para petugas dan relawan untuk berkoordinasi, demikian juga pengantaran makanan serta barang online mempunyai peran yang besar untuk mengurangi kerumunan masyarakat di tempat-tempat publik.
Pada masa pandemi sekarang ini memang waktunya untuk memberi, aksi nyata yang telah dilakukan perusahaan adalah membantu pemerintah dalam memberikan aksi sosial kepada masyarakat, yaitu pemberian paket bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.
Diharapkan bantuan yang diberikan dapat mengurangi dampak sosial akibat adanya pandemic Covid-19, sehingga beberapa hal buruk misalkan angka kriminalitas bisa ditekan. (Humas)
Pakar Ekonomi, Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) berpendapat bawah krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini adalah krisis kesehatan publik serta humanitarian terbesar, dimana tidak saja menimbulkan kedaruratan kesehatan melainkan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar.
Hampir semua sektor terkena imbasnya, dan sektor yang paling berat terkena pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata karena terhentinya usaha disebabkan social distancing. Sektor tersebut diprediksikan baru pulih pada tahun 2022. Sedangkan di sektor keuangan, terdapat ancaman ketidakmampuan dunia usaha untuk melakukan pembayaran pinjaman.
Oleh karena itu, OJK melakukan monitoring terhadap sektor produktif yang paling terkena dampak dari Covid-19. Walaupun komposisi pembiayaan terhadap sektor produktif hanya berkisar 28-30 %, sedangkan pembiayaan konsumtif berkisar 70-72% tetapi sektor tersebut yang memberikan efek multiplier yang lebih banyak ke perekonomian dibandingkan pembiayaan konsumtif.
Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh OJK yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian adalah dengan Relaksasi Kredit untuk menekan resiko kredit macet perbankan, sehingga perbankan tidak perlu menambah Non Performing Loan (NPL) guna menambah cadangan kerugian akibat kredit macet.
Hal ini dilakukan untuk menambah daya tahan dari dunia usaha dalam menghadapi Covid-19. Permintaan agregat yang menurun dari masyarakat, karena adanya ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang menyebabkan masyarakat melakukan langkah aman dengan mengurangi permintaan akan barang di lini sekunder dan tersier. Konsumsi yang tetap dilakukan oleh masyarakat adalah pada basic need, seperti pada produk bahan makanan, sedangkan permintaan pada produk sekunder dan tersier mengalami kelesuan.
Rentetan akibat penurunan permintaan agregat dari masyarakat selain berdampak kepada kedua sektor tersebut, ternyata juga berdampak ke sektor lainnya seperti sektor transportasi dan otomotif karena penurunan mobilitas manusia, sektor pertambangan karena adanya kelebihan produksi, sektor konstruksi disebabkan adanya potensi kenaikan pembangunan serta sektor UMKM.
Pada krisis ekonomi tahun 1998, UMKM bertindak sebagai penyelamat perekonomian Indonesia tapi pada krisis kesehatan publik sekarang ini justru UMKM yang menderita paling berat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) mengatakan bahwa masyarakat golongan rentan dan hampir miskin yang mempunyai potensi kehilangan pekerjaan yang paling besar karena umumnya mereka bekerja pada sektor informal, serta banyak usaha yang harus ditutup sementara karena adanya kebijakan PSBB.
Ketika permintaan agregat masyarakat mengalami penurunan maka gelombang PHK pun mulai melanda Indonesia. Berdasarkan data (Mei 2020) dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, terdapat 6 juta tenaga kerja yang terkena dampak dan 90 % dalam status dirumahkan sedangkan sisanya di PHK. Angka tersebut baru bisa dilacak dari sektor formal saja, sedangkan di sektor informal terdapat 314.883 orang (CNN Indonesia). Jika jumlah pengangguran bertambah, maka bisa dipastikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan dan berakibat terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan catatan dari BPS menyatakan bahwa inflasi Indonesia pada bulan April 2020 mencapai titik terendah yaitu sebesar 0,08 %. Ini merupakan penggambaran anomali yang terjadi di Indonesia ketika menjelang lebaran, dimana inflasi biasanya mengalami peningkatan karena adanya peningkatan permintaan barang dan jasa.
Disisi lain, ketika daya beli masyarakat menurun karena adanya PHK serta penerapan PSBB, konsumsi aoutonomus yang dikeluarkan masyarakat tetap ada, bahkan kewajiban pembayaran yang bersifat wajib tetap harus dilakukan masyarakat. Ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat, diantaranya adalah peningkatan tingkat kriminalitas, karena ketika perut butuh sesuatu untuk dimakan sedangkan uang yang ada dalam genggaman mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak ada pemasukan, maka hal tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya angka kriminalitas yang tinggi.
“Negara Harus Hadir” dilakukan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Beberapa program yang dilakukan tersebut adalah bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah (pengamat ekonomi Indef) menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak Covid-19 melakukan stimulus fiskal disektor kesehatan, pengurangan dampak negatif dari Covid-19 serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemik.
Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 triliun yang akan diberikan kepada sektor kesehatan sebesar Rp. 75 triliun untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan.
Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu pra kerja, serta insentif cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp. 75,1 triliun serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM. (Humas FEB).
Pemagangan mahasiswa merupakan bentuk sinergi dan dukungan semua pihak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 36 tahun 2016 tentang Pemagangan di dalam negeri. Tujuan dari pemagangan adalah untuk pengayaan wawasan dan keterampilan mahasiswa serta untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global.
Bagi perguruan tinggi, pemagangan berguna sebagai kalibrasi link dan match kurikulum serta silabus antara yang disampaikan di perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan oleh industri sedangkan bagi industri, pemagangan menjadi sumber rekrutasi karyawan sesuai kebutuhan serta untuk meningkatkan company branding bagi perusahaan.
Hal itu disampaikan Dewi Kurnia Salwa, SH, M.Psi T, Vice President Human Capital PT Pertamina Hulu Indonesia, salah satu narasumber Webinar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maret (FEB UNS), Selasa 23/6/2020.
Selanjutnya disampaikan, PT Pertamina memiliki dua program pemagangan, yakni pemagangan kerja untuk mahasiswa yang telah lulus selama 6 bulan dan kerja praktek untuk mahasiswa yang belum lulus , basisnya adalah untuk mensupport penulisan tugas akhir. Di tahun 2020, Pertamina menerima 20000 mahasiswa untuk mengikuti magang. Pertamina juga menerbitkan sertifikat magang berguna untuk membekali mahasiswa untuk mencari pekerjaan usai lulus studi.
“Banyak mahasiswa yang secara nilai akademik tinggi, pada saat intereview bagus, namun ketika masuk dalam dunia kerja, masuk ke dalam tim kerja mengalami kendala . Dengan magang, mahasiswa banyak memperoleh pengalaman, dikenalkan dengan dunia kerja untuk pengembangan individual competency dan organizational competency. ” paparnya.
Dua pembicara lain, Ubaidi Socheh Hamidi yang diwakili oleh Fathul Kamil Tumbriyantoro dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Eny Rahma Zaenah, SE, MM, CEP PT tiga Serangkai Inti Corpora menjelaskan tentang program pemagangan mahasiswa di di pemerintahan dan swasta. (Humas)
Mengangkat isu seputar kondisi dan inovasi finansial di era pandemi COVID-19, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) menyelenggarakan webinar bertemakan “Digital Transformation, Covid-10, and the Future of Financial Services” pada Kamis (25/6/2020).
Webinar yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube UNS Fintech Center tersebut mengundang para pakar finansial berskala internasional, yakni Sukarela Batunanggar (OJK), Johan Sulaeman (National University of Singapore), dan Larisa Yarovaya (University of Southampton).
Acara tersebut dibuka oleh Prof. Djoko Suhardjanto selaku Dekan FEB UNS yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sektor ekonomi secara global. Tak hanya itu, interaksi fisik pada layanan finansial di Indonesia yang ikut terdampak pun kini telah bergeser menjadi aktivitas digital. Berangkat dari hal tersebut, webinar ini diselenggarakan untuk menjadi wadah diskusi mengenai transformasi digital di era pandemi yang berpengaruh pada layanan finansial.
Dari sudut pandang transformasi digital, Sukarela Batunanggar menyoroti strategi yang harus dilakukan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk menyikapi perubahan ini di masa depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh model bisnis, perilaku konsumen, dan pola persaingan yang kian berubah.
“Perubahan di tingkat pendidikan juga harus bertransformasi menjadi lebih internasional, integratif, interdisiplin, inklusif, dan inovatif sebagai bentuk persiapan sumber daya manusia. UNS sudah ambil langkah tepat melalui UNS Fintech Center untuk mempersiapkan talent dan keterampilan baru dalam menghadapi digitalisasi di sektor finansial,” paparnya.
Selain itu, strategi transformasi yang harus dilakukan saat ini terkait dengan Covid-19 juga dijelaskan oleh Johan Sulaeman. Salah satunya yaitu peningkatan pengalaman para pengguna jasa seperti digital banking.
Para penyedia jasa finansial harus beradaptasi dengan teknologi agar tak ditinggalkan para pelanggannya. Adapun produk finansial juga perlu diperbarui agar dapat bersaing di tengah menjamurnya start-up di Indonesia.
Lebih lanjut, Larisa Yarovaya menyebut bahwa krisis akibat Covid-19 merupakan black swan di pasar cyrptocurrency yakni kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang berdampak pada resiko manajemen. Namun, pada akhirnya cryptocurrency tersebut dianggap gagal untuk mengembalikan situasi terburuk di sektor ekonomi saat ini. (FEB UNS)
Software R (Virtual) merupakan bahasa pemrograman untuk komputasi statistik dan grafik. Ada beberapa hal yang menjadikan pertimbangan mengapa kita sebagai peneliti menggunakan Shotware R, R itu gratis, open- source software. R adalah pilihan yang sangat baik bagi pengguna yang sering berurusan dengan statistik yang lebih luas dan tidak ingin dibatasi oleh program statistik.
R ditemukan oleh Ikaha dan Gentleman pada tahun 1995 di University of Auckland dan dikembangkan sebagai bahasa pemrograman untuk komputasi statistik. Sejak itu R telah menjadi software yang dominan khususnya untuk data analisis dan digunakan oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu tanah, ekologi, dan geoinformatika.
Pernyataan itu disampaikan oleh Yayan Satyakti, SE, M.Si, Ph.D. dari FEB UNPAD saat menjadi narasumber di Workshop Shoftware R (Virtual) yang diselenggarakan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Senin-Selasa, 22-23 Juni 2020.
“Di jaman yang serba digital dan memerlukan big data, R sangat bermanfaat, bahkan google dan microsoft menggunakan R karena R bisa melakukan analisis dari data yang besar dan dengan R, peneliti bisa melakukan melakukan update dan mengkritisi. Updatenya dari user dan bukan dari perusahaannya” jelasnya.
Menurutnya, R menjadi semakin populer tidak hanya dilihat dari komputasi statistiknya saja tetapi juga karena kemampuan Geographic Information System (GIS) yang membuatnya relatif mudah untuk menghasilkan model berbasis raster. Yang dikembangkan R adalah pada bahasa fungsi, matematika dan logika. Dengan R, peneliti bisa mengolah data lebih dari 10 fungsi dengan cepat bahkan ratusan.
Kelemahan R karena sifatnya menggunakan bahasa pemrograman, berbeda dengan Stata atau Eviews, sehingga menjadi tampak sulit bagi yang tidak terbiasa. Peneliti harus memiliki pemahaman yang lebih di bahasa matematika, statistik dan ilmu logika. Kelemahan lainnya, dari sisi stabilitas, datanya kurang stabil, harus ada trik agar bisa di baca oleh R.
Awalnya, R hanya alternatif berbiaya rendah bagi mereka yang tidak mampu membeli program statistik komersial. R telah melampaui persepsi ini dan sekarang mengalahkan persaingan komersial dalam hal fungsionalitas, fleksibilitas, dan keterpaduan dengan aplikasi lain. Banyak pesaing, misalnya SPSS bereaksi dengan mengintegrasikan R ke dalam program mereka.
Usai menjelaskan detil tentang R, Yayan melatih para peserta untuk langsung praktik mengaplikasikan penggunaan software R. (Humas FEB)
Merdeka belajar dalam Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim akan sangat berpengaruh kepada dunia pendidikan tinggi. Demikian juga berpengaruh bagi industri dan BUMN yang harus mempersiapkan lebih untuk menjadi mitra perguruan tinggi.
Ada perubahan yang harus dipahami oleh seluruh civitas akademika, terutama dosen. Dosen yang dulunya banyak mengajar dan mahasiswa sebagai pendengar namun sekarang berubah, dosen sebagai penggerak. Dalam merdeka belajar, mahasiswa diberi kemerdekaan menambahkan kompetensi yang diinginkan.
Peran program studi (prodi) menjadi sangat peting untuk mempersiapkan kurikulum merdeka belajar, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil matakuliah lintas prodi dalam perguruan tinggi, menawarkan beberapa mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya , melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan perguruan tinggi, dan jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi maka disiapkan kuliah daring.
Pembelajaran di kelas bersifat diskusi, problem solving dan higher order thinking. Dosen sebagai penggerak dalam menfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen. Merdeka belajar yang digunakan dalam bentuk non kuliah misalnya magang , menghadirkan praktisi, dan project yang melibatkan mahasiswa.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Dian Agustia,SE M.Si, Ak, CA, CMA, Ketua IAI KAPD dan juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga dalam Webinar Kurikulum Kampus Merdeka yang diselenggarakan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas, Rabu 24 Juni 2020 .
Sementara itu, narasumber lain, Gatot Soepriyanto, SE, Ak, M.Buss (Acc), Ph.D mengatakan dalam kampus merdeka, mahasiswa memiliki hak 3 semester untuk mendapatkan pengalaman di luar prodinya Beberapa hak itu diantaranya untuk melakukan 8 alternatif pilihan yakni magang, proyek di desa, kampus mengajar, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kewirausahan, proyek mandiri , atau proyek kemanusiaan.
Dikatakannya, ada panduan tersedia secara daring berjudul Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020. Dalam buku itu, dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan merdeka belajar, yakni mengenai pendaftaran, seleksi administratif akademik, pemilihan dari 8 kegiatan yang akan mahasiswa lakukan, proses penilaian oleh dosen pembimbing dan bagaimana pendampingan dari pihak eksternal sampai mahasiswa dinyatakan lulus, nilai dikonversi SKS dan diinput dalam kartu hasil studi . Dalam buku saku itu juga secara lengkap memaparkan setiap model yang ada.
Pembicara ketiga di webinar yakni Suprapto, SE, MM, Praktisi Asosiasi dan Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) membahas tentang kebutuhan di industri logistik yang memerlukan kompetensi dan integritas sumber daya manusia yang tinggi.
Acara yang diikuti oleh sekitar 200 peserta itu dibuka oleh Prof. Drs.Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hons), PhD, Ak., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. (Humas FEB)
