Kategori: s3_pdie

Karangan bunga yang berjajar rapi di Halaman Gedung I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan gelaran “Nonton Bareng (Nobar)” di selasar menambah kemeriahan penyambutan dua guru besar FEB yang baru saja dikukuhkan, Selasa 9 Maret 2021.

Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak. dan Prof. Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si. yang telah dikukuhkan sebagai guru besar bersama dengan tiga  guru besar dari Fakultas Pertanian  dan satu dari Fakultas Teknik merupakan kado terindah bagi UNS yang saat ini sedang merayakan Dies Natalis ke-45.

Prof. Bandi merupakan guru besar bidang Ilmu Akuntansi dari Prodi Akuntansi FEB yang  juga sebagai Wakil Rektor  Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan Prof. Izza Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan dari Prodi Ekonomi Pembangunan yang juga sebagai Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan.

Kehadiran dua guru besar disambut dengan meriah oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan (Tendik). Memasuki area lobi gedung 1 FEB, keduanya disambut dengan riuhnya musik dan konfeti warna-warni.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Djoko Suhardjanto, M. Com (Hons)., Ph,D, Ak dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Prof. Bandi dan Prof. Izza yang telah sampai pada puncak tertinggi jenjang akademik.

“Hadirnya 2 profesor yang hebat ini harus bisa menginspirasi para dosen FEB untuk  mencapai gelar professor,  harus keluar dari rutinitas, jangan yang biasa-biasa. Bagi yang Lektor segera ke Lektor Kepala  dan untuk yang Lektor Kepala harus segera diusahakan meraih gelar profesor. Sesuai harapan Rektor, guru besar harus tercapai minimal  20%” tegasnya.

Sementara itu, kedua guru besar dalam kesan dan pesannya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dekan dan seluruh sivitas akademika FEB UNS yang menyambut kehadirannya dengan suasana meriah. Keduanya juga mengajak agar para dosen memacu agar mampu mencapai guru besar.

Menurut Prof. Bandi, ke depan,  proses administrasi untuk Penilaian Angka Kredit (PAK) akan lebih sederhana melalui sistem yang terintegrasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya dan juga meminimalisir berkas.   (Humas FEB).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Prof. Wimboh Santoso yang juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Seblas Maret (UNS) hadir sebagai keynote speech pada webinar Contemporary Issues on Islamic Finance and Banking yang diselenggarakan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI PT) UNS Fintech Center, Rabu (03/03/2021) malam.

Prof. Wimboh menyampaikan materi terkait kondisi perbankan syariah di Indonesia serta potensi perbankan sharia di Indonesia dalam perbaikan ekonomi pasca pandemi. Di paparannya juga dijelaskan tentang rencana kebijakan OJK pada tahun 2020-2021.

“Nilai perdagangan produk halal/industri halal 3 billion USD, Indonesia merupakan tujuan wisata halal terbaik,” jelas Prof. Wimboh mengawali paparannya.

Ekonomi Indonesia diprediksi dapat pulih di tahun 2021. Dimulainya program vaksinasi nasional meningkatkan optimisme, hal ini didukung dengan peningkatan consumer index di bulan Februari yang mencapai 88%.

Dalam hal kebijakan di bidang ekonomi, telah terdapat sinergi kebijakan antar regulator di sektor keuangan perbankan, seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga pinjaman, budget deficit policy, bantuan likuiditas, LTV relaksasi, quantitative easing.

Terkait peran perbankan syariah, Prof. Wimboh menyatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah cenderung tidak terpengaruh efek pandemi Covid-19 karena mayoritas perbankan syariah terletak di daerah pedesaan.

Menutup materi yang disampaikan, Prof. Wimboh berharap semoga materi yang disampaikan akan bermanfaat bagi peserta webinar. “Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menjadi dasar pengetahuan tentang kondisi sharia banking in indonesia,” pungkasnya.

Salah satu pembicara dalam webinar tersebut, Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc,.Ph.D, dosen FEB UNS yang membahas mengenai mekanisme tata kelola di perbankan syariah.

Melalui penelitian yang telah dilaksanakan, Dr. Tastaftiyan menemukan bahwa mayoritas akademisi yang bertindak sebagai anggota Dewan Syariah di bank syariah juga menjabat sebagai anggota Dewan Syariah di bank syariah lain.

“SSB atau Dewan Syariah seharusnya independen dari pengaruh manajemen bank. Akan tetapi, anggota Dewan Syariah tetap menerima remunerasi dari perusahaan terkait. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan, terlebih jika seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Syariah di lebih dari satu bank,” jelas Dr. Tastaftiyan.

Narasumber lain dalam webinar yang digelar secara daring itu yakni Prof. M. Kabir Hassan, (University of New Orleans, USA), Prof. Hussein A. Abdou dari University of Central Lancashire, UK., Dr. Taufiq Hidayat selaku,  Direktur KNEKS Indonesia dan  Dwi Irianti, M.A., Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Indonesia, Prof. Mansor H. Ibrahim (INCEIF, Malaysia), Prof. Ahmet Faruk Aysan (Hamad bin Khalifa University, Qatar), Dr. Mariani Abdul-Majid dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof Dian Masyita (Universitas Padjajaran-UNPAD), serta Dr. Fakarudin Kamarudin dari Universiti Putra Malaysia (UPM).

Para peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi pada sesi tanya jawab webinar yang dipandu oleh Dewanti Cahyaningsih M.Rech tersebut.

Dengan terlaksananya international webinar ini diharapkan mampu mengungkapkan potensi-potensi dari perkembangan kegiatan keuangan dan perbankan islami di Indonesia dan secara global sehingga masyarakat dan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan cepatnya perkembangan teknologi keuangan, terutama teknologi keuangan Islam.

Reporter: Aulia

Editing: Humas

Pandemi yang mulai merebak di Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu membawa keterpurukan dari berbagai sektor. Setelah satu tahun berada dalam masa pandemi, ada upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor ekonomi, salah satunya adalah kebijakan Down Payment (DP) 0%. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk membebaskan uang muka atau DP 0% bagi pembelian rumah dan kendaraan bermotor sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Pemerintah optimis, dengan adanya vaksinasi, masyarakat akan semakin percaya diri untuk mulai bergerak sehingga aktifitas ekonomi masyarakat kembali pulih.

Menyikapi kebijakan pemerintah itu, Prof. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si., Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret  mengatakan, kebijakan itu memang dimaksudkan untuk menstimulasi pasar otomotif dan properti yang saat ini lesu. Namun saat ini tanda-tanda ke arah itu belum begitu jelas,  belum memberikan dampak yang signifikan.

“Kebijakan pemerintah yang sudah dilaunching kemarin, belum bisa memberi dampak yang signifikan, sekalipun Bank Indonesia sudah melihat adanya tanda-tanda perekonomian sudah mulai bergerak tetapi kan banyak faktor yang mempengaruhinya, bagaimana Usaha Kecil Menengah (UKM), pengusaha memanfaatkan kebijakan ini. Harapannya roda perekonomian akan berjalan secara normal, masyarakat kembali beraktifitas, kenyataannya pemerintah masih melakukan pembatasan-pembatasan di masyarakat sehingga orang akan berpikir dua kali untuk meminjam uang, pengusaha juga akan berpikir ulang untuk melakukan ekspansi” papar Prof. Hunik dalam Dialog Pagi RRI, Selasa, 2 Maret 2021.

Setidaknya dalam waktu dekat ini belum berdampak, masih menunggu keberhasilan vaksinasi sejauh mana. Dengan DP 0% sekilas menarik masyarakat untuk membeli mobil atau rumah, tetapi masyarakat akan terbebani angsurannya yang mungkin lebih besar.

Namun demikian, Prof. Hunik mendorong agar masyarakat juga tetap optimis. Pemerintah sudah berusaha menggelontorkan banyak bantuan untuk mengatasi permasalahan selama masa pandemi.   Harapannya ke depan dengan kebijakan DP 0 % ini akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Mudah-mudahan vaksinasi berhasil dan pemerintah juga melonggarkan mobilitas masyarakat sehingga optimisme bisa terwujud dan pada akhirnya bisa mengangkat ekonomi masyarakat Indonesia.

Disisi lain, Prof. Hunik melihat ada fenomena yang menarik yang terjadi di masyarakat. Di masa pandemi ini muncul wirausaha baru, banyak bermunculan bisnis online yang cukup mampu menyangga ekonomi rumah tangga. Mulai dari pedagang sayuran, kuliner sampai kepada fashion, muncul kreatifitas di kalangan masyarakat karena kondisi “kepepet”.

Prof. Hunik berharap masyarakat mampu melihat peluang-peluang usaha baru ketika usaha yang sebelumnya digeluti jatuh karena pandemi. Masyarakat diharapkan tidak menyerah dalam berusaha, selalu memunculkan ide-ide usaha baru, usaha online misalnya. (Humas FEB)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) adakan Workshop Pengajuan Anggaran dan Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diikuti 20 peserta perwakilan masing-masing program studi dan Pelaksana Helpdesk, Kamis 25 Februari 2021 di Ruang Laboratorium Komputer FEB UNS.

Koordinator Tata Usaha FEB UNS Tunggul Ardhi, S.Si.  dalam sambutannya mengatakan dengan perubahan UNS dari Badan Layanan Usaha (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) terjadi pula beberapa perubahan dalam model pengajuan anggaran dan penyusunan SPJ. Pedoman yang digunakan mulai saat ini menggunakan Standar Biaya Minimum (SBM) UNS.

Dalam kegiatan ini, pelaksana teknis akan dikenalkan dengan pedoman yang baru, bagaimana caranya mengajukan anggaran dan menyusun SPJ.  Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaksana teknis dari bidang maupun prodi lebih cepat melakukan penyesuaian,  tidak mengalami kesulitan lagi.

Christina Yulia Puspita Dewanti, S.IP, Bendahara Fakultas dan Gigih Fantriko Tri Wibowo, A.Md. dari Bagian Perencanaan FEB UNS menjadi instruktur dalam workshop yang digelar selama sehari.

Gigih Fantriko memberikan gambaran layanan di Bagian Perencanaan FEB UNS diantaranya upload data dukung fakultas (KPI), revisi ajuan revisi anggaran, download perencanaan fakulas dan prosedur pencairan anggaran. Dipandu pula bagaimana operator bidang dan prodi mengoperasikan aplikasi Sistem Perencanaan dan Evaluasi Anggaran (Sireva).

Sementara itu, Christina Yulia menyampaikan teknis tentang pengajuan anggaran hingga penyusunan SPJ. Peserta diharapkan untuk benar-benar mempelajari pedoman baru,  SBM UNS.

Untuk dapat mengevaluasi sejauh mana peserta mampu memahami apa yang disampaikannya, disesi terakhir, Yulia memberikan soal-soal yang harus dikerjakan dengan tepat oleh peserta. Soal yang diberikan diantaranya penyusunan SPJ dari Surat Perintah Bayar (SPBY), kuitansi dengan kesesuaian tarif-tarif yang digunakan dan pajak sesuai peraturan yang baru. Kemudian beberapa soal lain juga diberikan yang berhubungan dengan perhitungan honor narasumber, pembelian, jasa dan SPPD.  (Humas FEB UNS)