Blog

Permasalahan gizi di Indonesia terbagi dalam tiga permasalahan yakni kekurangan gizi pada anak, child stunting mencapai 27,67%, child wasting 10,2% dan juga kelebihan gizi balita sebesar 8%, dewasa 21%. Masalah lain, kekurangan gizi mikro yang dapat dilihat dari anemia Ibu hamil sebesar 48,9%. Keadaan malnutrisi tersebut perlu diwaspadai karena berdampak kuat terhadap penyakit tidak menular pada masa berikutnya, yaitu hipertensi, stroke dan diabetes.

Stunting berdampak luas  tidak sebatas hambatan pertumbuhan dan perkembangan saja, lebih jauh lagi hingga gangguan metabolisme, hipertensi, stroke dan diabetes. Berbagai penyakit tersebut berakibat pada penurunan produktifitas yang berpotensi pada kerugian ekonomi negara juga besar.

Untuk mengatasi permasalahan gizi, kita memerlukan investasi gizi karena setiap investasi $1 di Indonesia untuk menurunkan stunting melalui intervensi spesifik dengan cakupan minimal 90% akan memberikan manfaat 48 kalinya ($48). Investasi perbaikan gizi juga dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara hingga 3% per tahun.

Pernyataan itu disampaikan  Dr. Dhian Dipo, Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Webinar Series kedua bertema Pandemi Covid-19, Ekonomi Rumah Tangga dan Malnutrisi pada Anak yang diselenggarakan oleh Applied Microeconomics Research Group Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Kamis 10 September 2020.

Selanjutnya disampaikan program perbaikan gizi selama masa pandemi telah dilakukan dengan memodifikasi pelayanan gizi. Pelayanan dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan gizi seperti sebelum pandemi, membuat grup media sosial secara daring, kunjungan rumah bagi sasaran berisiko (balita gizi kurang, balita gizi buruk, bumil anemia, rematri anemia), konseling melalui media virtual, edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi, buku KIA sebagai alat edukasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang dilakukan secara mandiri di rumah.

Dr. Dhian berharap adanya dukungan dan koordinasi berbagai sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan posyandu pada adaptasi kebiasaan baru, penguatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya percepatan perbaikan yang berkelanjuan serta penguatan peran Tri Dharma Tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memaksimalkan kontribusi upaya penanggulangan stunting.

Sementara itu, narasumber kedua,  Dr. Elan Satriawan, M.Ec. Chief of Policy Working Group TNP2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang juga Dosen FEB UGM menyatakan upaya memulihkan ekonomi dan kesejahteraan termasuk malnutrisi juga harus didahului dengan upaya efektif pengendalian Covid-19.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar hampir 700 triliun rupiah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk untuk mempertahankan kesejahteraan kelompok bawah. Tantangannya adalah memastikan efektifitas anggaran dan program PEN mulai dari data, banyak program, serapan anggaran yang rendah dan kualitas pelaksanaan.

Dr. Elan menyinggung adanya potensi riset ke depan terhadap krisis ekonomi yang dipicu oleh Covid-19 dan telah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan. Sejauh ini beberapa dampak dari krisis ini telah tampak. Dari sisi makro adanya kontraksi ekonomi, penurunan konsumsi-investasi, pengeluaran pemerintah, maupun penurunan aktifitas ekonomi sektoral, maupun peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Dan dari sisi mikro adanya penurunan konsumsi rumah tangga, hilangnya pekerjaan atau pendapatan, penurunan kualitas pembelajaran, penurunan akses pada layanan kesehatan, dan lain-lain.

Di sesi kedua,  Tri Mulyaningsih, SE, M.Si, Ph.D  dan Vitri Widyaningsih dr, MS, Ph. D, dosen UNS serta beberapa peneliti lain dalam riset kolaborasi melihat stunting sebagai masalah yang kompleks, diasosiasikan dengan banyak dimensi yakni dimensi anak, dimensi kondisi orang tua dan rumah tangga maupun dimensi sekitar lingkungan dimana anak tumbuh.

Penelitian terhadap stunting perlu memperhatikan dimensi yang kompleks, misalnya perilaku makanan anak-anak berkaitan erat dengan resiko stunting yang tinggi. Stunting banyak diobservasi juga di rumah tangga miskin dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Terkait dengan lingkungan sekitar, adanya keterbatasan pada akses pelayanan kesehatan dan infrastruktur dasar berkontribusi pada tingginya angka stunting. (Humas)

Riset Group Green Economics and Sustainable Development  FEB UNS yang diketuai oleh Prof. Mugi Rahardjo, M.Si. menggelar pelatihan kedua dengan tema Cost Benefit Analysis (CBA) sebagai Pengambilan Keputusan Investasi, Selasa 8 September 2020.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 80 peserta menghadirkan narasumber  Dr. Evi Gravitiani, SE, M.Si dengan moderator Aulia Hapsari Juwita, SE, ME.

Diawal paparannya,  Dr. Evi Gravitiani menjelaskan  CBA adalah suatu proses yang sistematis untuk menghitung dan membandingkan manfaat dan biaya suatu proyek atau kegiatan investasi. Intinya CBA adalah hanya fokus membandingkan biaya dan manfaat. Manfaat harus lebih besar dari biaya, sangat simpel sebenarnya. Dalam CBA yang harus dilaksanakan adalah proyeknya pasti ada, ada alternatif, ada identifikasi, menghitung, mengukur dan menilai.

“CBA adalah salah satu alat untuk pengambil keputusan terutama keputusan dari segi investasi. Secara teori CBA sangat mudah dipelajari, hanya saja untuk prakteknya lebih harus banyak belajar dari studi kasus. Di forum ini  akan kami sampaikan contoh dari beberapa proyek yang pernah tim lakukan” jelas dosen yang saat ini menjabat  sebagai Kepala Program Studi Magister Ekonomi Studi Pembangunan FEB UNS.

CBA digunakan bila potensi pengeluaran proyek cukup signifikan untuk menjustifikasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperkirakan, mengukur, menghitung dan mengevaluasi manfaat dan dampak yang akan terjadi, juga  untuk meningkatkan efisensi, dalam arti biayanya minimal tapi hasilnya bisa optimal. CBA juga digunakan bila ada dampak lingkungan atau sosial di luar pengukuran efisiensi.

Lebih lanjut, Dr. Evi  menjelaskan proyek adalah unit terkecil dari aktivitas investasi dengan kegunaan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri proyek mempunyai titik awal dan akhir, merupakan unit tersendiri, memerlukan modal investasi tersendiri, biaya dan manfaat harus dapat diukur dalam satuan yang sama dan bukan kegiatan yang rutin.

Tahapan proyek diawali dengan   pra konstruksi yaitu mengidentifikasi proyek hingga selesainya studi kelayakan. Lalu tahapan konstruksi pembangunan proyek atau pelaksanaan proyek yang telah  dipelajari. Dan tahapan operasi, pengoperasian proyek yang telah diselesaikan seperti pemeliharaan sistem bagi penentuan biaya operasi sistem secara global.

Dalam proyek minimal kita melihat ada tujuh aspek yaitu aspek teknis yang membahas tentang lokasi tanah, jenis mesin, skala produksi; aspek pemasaran yang membahas tentang pasar, produk harga, promosi, distribusi; aspek manajerial dan administrasi yang membahas kemampuan staf, karyawan proyek, jumlah karyawan; aspek organisasi, membahas struktur organisasi proyek , bentuk organisasi yang digunakan, aspek finansial membahas tentang besarnya dana, sumber dana, asal dana; aspek ekonomi membahas tinjauan proyek secara ekonomi nasional, kontribusi proyek  terhadap perekonomian nasional, devisa negara  serta aspek lingkungan membahas tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan baik negatif ataupun positif.

(Humas)

Grup Riset Green Economics and Sustainable Development  Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UNS) menggelar pelatihan  bertema Analisis  Stakeholder dengan menggunakan MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, objectives and Recommendations), Selasa 1 September 2020.

Grup Riset yang telah menghasilkan banyak produk penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut diketuai oleh Prof. Dr. Mugi Rahardjo, M.Si dan beranggotakan Dr. Izza Mafruhah, M.Si, Dr. Suryanto, M.Si, Dr, Evi Gravitiani, M.Si., Dra. Nunung Sri Mulyani, M.Si, Drs. Kresno Sarosa P, M.Si, Drs. Supriyono, M.Si, Drs. Wahyu Agung Setyo, M.Si, Nurul Istiqomah, SE, M.Si. dan Dewi Ismoyowati, SE.,M.Ec. Dev.

Di pelatihan seri pertama yang digelar secara daring, Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si., menjadi narasumber  tunggal. Tidak hanya dari Jawa, peserta berasal dari berbagai provinsi, diantaranya Aceh, Padang, Jambi, Bali dan Lombok. Sebagian besar adalah dosen dan mahasiswa  dari  berbagai universitas. Ada juga dari pemerintah daerah, Litbang di  daerah Ngawi, Wonogiri, Pacitan , dan juga dari Badan Pusat Statistik.

Di awal paparannya, Dr. Izza menjelaskan bahwa MACTOR adalah alat analisis penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif artinya kualitatif yang dikuantitatifkan. Dasarnya adalah bagaimana kita memberikan penilaian atau persepsi atas indepth interview yang telah dilakukan kemudian diolah menggunakan matriks. MACTOR merupakan alat analisis yang belum banyak digunakan peneliti.

Selanjutnya dikatakan bahwa selama ini, saat melakukan penelitian khususnya yang berimbas kepada kebijakan, kita sering mengatakan saat melakukan analisis terhadap Academics (A) atau Businessman (B) atau Community (C) atau Government (G), seolah olah A maupun B, C, G memiliki suara yang sama.  Sebenarnya perlu dipilah akademisi itu siapa, pelaku bisnis itu siapa, businessman itu siapa, demikian juga government.  Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang ekonomi lingkungan, maka akademisi dari ekonomi, akademisi dari sosiologi dan akademisi lingkungan akan memiliki pendapat yang berbeda.

“Dengan menggunakan alat analisis MACTOR, kita dapat memilah banyak pelaku dan banyak tujuan.  Masing-masing pelaku memiliki aliansi dan konflik, bagaimana cara mereka mengelolanya. Hal ini bisa menjadi satu analisis kebijakan, kita jadi tahu sebenarnya antar aktor itu mana yang bisa beraliansi, antar stakeholder itu mana yang paling berpotensi atau memilik daya saing. Dengan menggunakan alat analisis ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan di atas” jelas dosen yang saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FEB UNS.

Analisis ini akan menggambarkan hubungan antara pemangku kepentingan, seberapa kuat jaringan yang terbentuk, bagaimana divergensi dan konvergensinya. Seberapa penting hubungan antara pemangku kepentingan terhadap pemangku kepentingan yang lain. Misalnya ketika kita bicara pengembangan UMKM yang ada di wilayah Solo Raya, mana yang paling potensi. Setelah dilakukan penelitian di Solo Raya yang paling memiliki pengaruh adalah Dinas Perdagangan, dan kalau di Boyolali adalah Dinas Pertanian, masing-masing pemangku berbeda-beda. Itu yang akan digambarkan dalam analisis ini.

Analisis ini juga menggambarkan hubungan antara pemangku kepentingan dengan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi pemangku kepentingan, membedakan dan mengkategorikan antar pemangku kepentingan, serta menganalisis ketertarikan antar pemangku kepentingan. (Humas)

Strategi dan  kebijakan pemerintah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bertahan selama krisis harus benar-benar efektif. Dua hal yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan agar bantuan kepada UMKM berjalan  efektif yakni melalui identifikasi jalur transmisi apa saja krisis tersebut berdampak pada UMKM dan langkah-langkah mitigasi krisis apa yang telah, sedang dan akan  diambil oleh UMKM.

Pernyataan itu disampaikan Prof. Tulus Tambunan, pemerhati UMKM dari Universitas Trisakti pada Webinar Series bertajuk Strategi Penguatan UMKM Di Tengah Masa Pandemi yang diselenggarakan Riset Group Fiskal dan Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB UNS), Kamis, 13 Agustus 2020.

Beberapa jalur transmisi yang perlu diidentifikasi diantaranya jalur impor bahan baku, jalur permintaan ekspor, dan jalur permintaan dalam negeri yang turun.

Dalam kondisi ini, menurutnya, kebijakan yang diperlukan adalah dukungan terhadap peralihan dari pemasaran berbasis  toko atau pertemuan fisik ke pemasaran berbasis daring  yang harus dilakukan oleh semua UMKM, khususnya bagi UMKM yang sangat bergantung kepada kunjungan konsumen. Bantuan pemerintah dapat berupa pendampingan bantuan modal murah atau pendampingan pelatihan.

Setelah pemerintah mengidentifikasi jalur-jalurnya, pemilik UMKM harus ditekankan  untuk mampu berkreatifitas dan memiliki kemampuan berinovasi serta kecepatan dan keinginan mereka untuk melakukan langkah-langkah kongkrit mitigasi, seperti pemasaran konvensional atau luring menjadi daring, atau mengantar pesanan lewat WhatsApp dan sebagainya.

“Kebijakan pemerintah harus membantu UMKM dalam melakukan diversifikasi pasar bahan baku dalam negeri, mendampingi UMKM dalam mencari alternatif bahan baku. Selain itu juga membantu melakukan penyesuaian produksi mereka dengan  tujuan mengurangi dampak kenaikan biaya dari mahalnya bahan baku,  misalnya tetap produksi tapi porsi bahan bakunya dikurangi”, jelasnya.

Sementara itu, narasumber lain, Lukman Hakim, Ph.D., Akademisi FEB UNS menyoroti paradigma baru UMKM sebagai by design.

Dikatakannya, UMKM dalam situasi krisis ekonomi termasuk di masa pandemi seperti ini sering dianggap sebagai  katup pengaman. Masyarakat yang terkena PHK atau penurunan pendapatan akan sangat mudah masuk ke sektor UMKM “kaki lima”.

“Pandangan seperti ini berarti  memahami UMKM  hanya sebagai by accident.  Dan sebagian besar kita memahaminya seperti itu. Pada  kondisi ekonominya bagus, kita tidak pernah bisa berfikir konstruktif bahwa UMKM adalah sesuatu yang memang kita perlukan” tegasnya.

Selanjutnya dikatakan, paradigma baru UMKM sebagai by design, untuk diciptakan  bukan lagi karena kecelakaan. Seharusnya UMKM harus kita siapkan benar-benar,  dibina sejak kecil menjadi menengah hingga besar. Pemerintah dengan anggarannya mempunyai kapasitas untuk itu, bisa bekerja sama dengan PT, swasta, technopark dan lainnya.

Dua narasumber lain di webinar tersebut, Agung Pratama Community Leader Qasir.id yang membahas tentang kesetaraan UMKM dalam penggunaan teknologi yang tepat serta Dedy Sunaryo Nainggolan, SE, ME, Credit Reviewer PT Bank DKI yang membahas peran bank dalam mendorong literasi keuangan digital bagi UMKM. (Humas)

Perubahan suhu dan curah hujan merupakan dua indikator utama dari  perubahan iklim  yang telah terjadi  di belahan dunia,  tidak terkecuali di Indonesia. Kondisi seperti  ini berdampak pada seluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertanian.

Sektor pertanian sangat tergantung kepada iklim. Ketika ada perubahan iklim, sektor pertanian terganggu dan dampaknya luar biasa, baik terhadap produksi maupun kestabilan ketersediaan pangan sehingga perlu adanya adaptasi.  Salah satunya adalah adaptasi petani.

Untuk mendiseminasikan hasil penelitian,  Applied Microeconomics Research Group yang diketuai oleh Prof. Dr. Yunastiti Purwaningsih, MP mengadakan webinar bertemakan  Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Pertanian,  Kamis,  13 Agustus 2020.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bersama dengan tim, Prof. Yunastiti menyampaikan dalam presentasinya bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pilihan adaptasi petani adalah umur, pengetahuan terhadap perubahan iklim, luas lahan, pendapatan non pertanian dan keanggotaan dalam kelompok tani.

Pada lahan tidak beririgasi, semakin tua umur petani maka cenderung akan memilih adaptasi monocrops atau monokultur, yakni menanam satu jenis tanaman saja pada musim tanam yang sama, misalnya hanya menanam padi. Sedangkan petani yang mempunyai pengetahuan tentang perubahan iklim atau yang menjadi anggota dalam kelompok tani akan cenderung memilih jenis adaptasi multicrops  atau multikultur,  yakni menanam lebih dari satu jenis tanaman, misalnya menanam padi dan palawija.

Dan pada lahan beririgasi, semakin tinggi luas lahan maka petani cenderung untuk memilih adaptasi multicrops. Semakin tinggi pendapatan non pertanian semakin besar peluang petani untuk memilih jenis adaptasi monocrops.

Dalam penelitian ini, tim  memberikan saran agar  lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan  kegiatan penyuluhan pertanian  dalam kondisi perubahan iklim. Materi yang lebih intensif yang disampaikan kepada petani adalah informasi mengenai perubahan iklim dan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi perubahan iklim serta  jenis tanaman yang cocok dan menguntungkan pada budaya multicrops di  tengah perubahan iklim.

Sementara itu, Prof. Dr. Rizaldi Boer, Pakar Manajemen Resiko Iklim, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim IPB membahas tentang  interkoneksi antara sistem pangan dan perubahan iklim.

Pertanian pangan berkontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Semakin besar kontribusi emisi akan mempengaruhi iklim. semakin tinggi emisi GRK di atmosfir akan menimbulkan kejadian iklim ekstrim yang besar baik intensitas maupun frekwensinya yang berdampak pada berkurangnya kemampuan produksi.

Lebih lanjut disampaikan untuk mengembangkan sistem pertanian yang rendah emisi dan adaptif  terhahap perubahan iklim,  FAO sudah mengembangkan sisem pertanian yang cerdas iklim yang terangkum dalam 6 komponen yakni penggunaan teknologi yang lebih efisien energi dan sumber energi berbasis non-BBM, penggunaan pupuk non  organik lebih efisien dan pupuk organik meningkat (optimalisasi pemanfatan limbah organik).

Di sisi pemanfataan lahan, lebih mengintensifkan lahan yang sudah digunakan daripada memperluas ke wilayah baru. Selanjutnya restorasi, konservasi dan penggunaan SDA yang lebih lestari  serta pemanfaatan informasi iklim. Informasi prakiraan iklim digunakan secara efektif dalam mengelola risiko iklim dan dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kegiataan usaha tani. (Humas)