Kategori: fakultas

Menuju adaptasi kebiasaan baru (new normal) secara otomatis kita harus masuk ke dalam situasi yang selalu menjaga jarak atau mengurangi kontak, istilah yang digunakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dikenal dengan  less contact economy.  Perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemi mempengaruhi bagaimana bentuk new normal, adanya pergeseran pola bisnis, ketahanan dan efisiensi, pergeseran struktur industri, pergeseran perilaku masyakarat, revolusi industri 4.0, serta ekosistem digital yang terhubung antar sektor.

New normal akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau less contact economy. Less contact economy ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa contoh hyperconnectivity yang sudah diterapkan selama pandemi diantaranya e-commerce dan logistik.

Hal itu disampaikan Dr. Izza Mafruhah, SE, M.Si, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) saat menjadi salah satu narasumber pada Webinar bertajuk Penanganan Dampak Covid 19 Terhadap Pelaku UMKM di Jawa Tengah yang digelar oleh  Bappeda Jawa Tengah, Senin 27 Juli 2020.

Selanjutnya disampaikan, pemerintah telah melakukan  langkah-langkah  penanganan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca Covid 19 diantaranya penangguhan pajak, penangguhan pembayaran jaminan sosial, penangguhan pembayaran angsuran hutang dan sewa yang berfokus pada wirausaha untuk meringankan kendala likuiditas,  pemberian jaminan pinjaman berupa Government Guarantee  untuk usaha-usaha baru dengan modal yang kecil, penyediaan hibah dan subsidi pasca Covid 19 untuk memulai usaha lagi, meningkatkan pinjaman dengan bunga bersubsidi, meningkatkan kemampuan UMKM di bidang teknologi untuk mengadopsi munculnya new normality  yang memaksa UMKM mengubah pola produksi dan pemasaran serta skema dan pendampingan khusus  dalam penyiapan pengembangan usaha pasca Covid 19.

Bagaimana kondisi Jawa Tengah untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru tersebut?. Perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana fase-fase kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari krisis, depresi, recovery, development.

“Kita perlu mengidentifikasi secara detil pada level kabupaten kota, sehingga nanti kabupaten kota punya data yang akurat kira-kira siapa yang akan dibantu,  bagaimana model bantuannya dan seperti apa pendampingan yang akan dilakukan, kemudian identifikasi aturan pendukungnya baik pada level pemerintah pusat, kementerian/ lembaga maupun level daerah. Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan usaha dan implementasi new normal’ paparnya.

Dr. Izza memberikan usulan aspek kelembagaan untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sehingga akan muncul konsep siapa melakukan apa,  agar tidak tumpang tindih.  Jika tidak terkonsep maka masing-masing akan bergerak sendiri-sendiri.

Menurutnya, stakeholder dipilahkan ke dalam 4 kelompok yakni regulator, eksekutor, supporting institution dan target atau end user.  Aspek regulatornya berada pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dinas terkait. Dari regulasi yang sudah diterapkan kemudian di eksekusi  oleh dinas-dinas terkait, lalu harus ada supporting institution oleh perbankan, akademisi dan juga masyarakat. Target atau end usernya adalah UMKM atau pelaku usaha.

“Kami juga mengusulkan semacam rumah virtual UMKM, yang disana terdapat virtual community untuk  memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana penggunaan virtual yang mendukung rumah virtual UMKM” jelasnya.

Rumah virtual UMKM mendukung UMKM dari aspek produksi, masyarakat memproduksi apa saja kemudian mereka menciptakan pasarnya sendiri (supply created own demand). Selain itu juga ada  pendidikan dan pelatihan pendampingan dan pengembangan ekonomi, pemasaran dan trading house, serta bantuan alat dan permodalan.

Dukungan dan kerjasama yang baik semua pihak terhadap konsep aspek kelembagaan untuk menuju adaptasi kebiasaan baru sangat diperlukan agar proses recovery kita berjalan dengan lancar dan cepat. (Humas)

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) Surakarta bekerjasama dengan pemerintah Desa Karangpatihan Ponorogo menggelar Webinar bertema Implementasi Pembelajaran Batik Ciprat bagi Penyandang Disabilitas sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian di Kampung Idiot Ponorogo, Selasa 22 Juli 2020.

Ketua Pengabdian Masyarakat, Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si. dalam sambutannya mengatakan webinar ini adalah satu rangkaian acara dari Program Pengabdian Masyarakat yang beranggotakan dosen FEB UNS yakni Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si,. Ph.D., Prof. Dr. Mugi Rahardjo, M.S, Prof. Dr. Julianus Johnny Sarungu, M.S serta Rochmat Aldy Purnomo, M.Si. mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Menurut Dr. Evi, program pengabdian masyarakat ini, persiapannya telah dilakukan sejak bulan Maret. Satu buku tentang Batik Ciprat sedang dalam proses editing dan tim bersyukur sudah memperoleh 3 HAKI dan ada 2 paper pengabdian yang sudah di submit ke jurnal pengabdian.

Selain Bhimo Rizky, PhD, narasumber lainnya adalah Eko Mulyadi, Kepala Desa Karangpatihan Ponorogo dan Samuji, pelaku sekaligus sebagai pendamping dari warga tuna grahita yang memproduksi batik ciprat.

Dalam paparan yang bertajuk Humanomics dalam Pembangunan Berkelanjutan, Belajar dari Batik Ciprat di Kampung Idiot Ponorogo, Bhimo mengangkat konsep bagaimana agar bisnis Batik Ciprat tetap berjalan dan bahkan meningkat namun juga tetap menghargai sisi kemanusiaan warga di sana yang melakukan proses produksi. Karena ada keterbatasan, kita perlu membantu mereka dalam memasarkan dan memantaunya serta menjaga kualitasnya dan menjaga sisi keamanan dari bahan bakunya.

Terlebih di masa pandemi, dimana pekerja juga dikenalkan dengan teknologi, maka perlu pendampingan yang lebih intensif.

“Kita mendorong pekerja yang memiliki kebutuhan khusus tersebut agar mampu berkembang, mereka tidak diperlakukan sekedar sebagai pekerja namun juga menjaga keberlangsungan sosialnya. Kita sebagai penyangga produk mereka sehingga ada yang menampung dan mereka tinggal menunggu feedbacknya, tidak harus mereka yang memasarkan atau mempromosikannya. Perlu diperhatikan pula bagaimana kualitas hidup mereka apakah semakin berkembang”, jelas Bhimo.

Sementara itu Eko Mulyadi mengatakan warga yang memiliki keterbatasan, khususnya tunagrahita diberi keterampilan Batik Ciprat hingga mereka benar-benar menguasainya.

Upaya ini dilakukan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, selain memberdayakan ekonomi sekaligus mengangkat strata mereka.

Warga memiliki pendapatan harian, bulanan, triwulan dan tahunan. Dengan keempat pendapatan yang mereka terima, kebutuhan hidup mereka sudah terpenuhi. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Secara umum kebebasan finansial dapat diartikan dengan memiliki tabungan, investasi, dan uang tunai untuk membiayai hidup yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Untuk mendapatkan kebebasan finansial dapat dimulai dengan menetapkan target, lalu mengidentifikasi situasi, menganalisis kesenjangan dan terakhir merencanakan pencapaian tujuan.

Penetapan target dapat ditentukan apakah pada tahapan  passive income seseorang dapat mencukupi semua kebutuhan pokok, ataukah passive income dapat memenuhi sampai dengan kebutuhan sekunder atau hingga memenuhi kebutuhan tersier.

Hal itu disampaikan Hery Sulistio Jati Nugroho Sriwiyanto, S.E., M.S.E, dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan (Prodi EP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) pada Webinar Pengabdian kepada Masyarakat Prodi EP dengan tema Perencanaan dan Kebebasan Finansial di Era Kenormalan Baru, Sabtu 11 Juli 2020.

Selanjutnya Hery menyampaikan usai penetapan target perlu juga mengidentifikasikan kondisi yang sedang berjalan saat ini bagaimana kondisi pekerjaan, usia, keluarga, kesehatan maupun perubahan kebutuhan pokok di masa new normal.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan direncanakan mulai dengan tetapkanlah life style Anda lalu buat anggaran bulanan dengan mengidentifikasikan pengeluaran dan pemasukan, hentikan pengeluaran yang tidak diperlukan seperti belanja yang tidak terencana dan hutang tidak produktif. Selanjutnya tingkatkan alokasi tabungan dan investasi yang menghasilkan pendapatan pasif.

“Pastikan kebutuhan akan fungsi kendaraan, rumah, liburan dan  ada aksesoris diri sesuai dengan fungsinya, hindari gengsi. Terkadang kita memaksakan kebutuhan yang sebenarnya tidak memiliki fungsi lebih. Aktifitas liburan yang diutamakan sering hanya sekedar  untuk update status media sosial atau memiliki jam olah raga padahal tidak benar-benar berolahraga dan lainnya” tegasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Devi Anggraini dari BNI Sekuritas Surakarta menyatakan di masa pandemi, masyarakat harus belajar untuk mengatur keuangan karena saat ini dalam kondisi ketidakpastian. Detoksi finansial perlu untuk menyehatkan kondisi keuangan kita.

Memasuki new normal, hal yang perlu dilakukan adalah menghentikan pengeluaran yang tidak penting, membuat skala prioritas kebutuhan, memisahkan dana darurat dan tabungan.

Dana darurat sendiri sifatnya harus mudah dikeluarkan, biasanya rata-rata 6 hingga 12 bulan ke depan. Hal ini untuk antisipasi misal kondisi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kerja tidak penuh dengan gaji separuh untuk selanjutnya diatur lagi hingga kondisi membaik.  Tabungan untuk melakukan diversifikasi investasi diantaranya deposito, emas , properti, surat utang negara, reksadana dan saham.

Di akhir paparannya, Devi mengingatkan agar masyarakat memilih investasi mana yang baik untuk pengelolaan keuangannya dan dapat mengenali ciri-ciri investasi bodong agar tidak mudah tertipu. Beberapa ciri investasi bodong yakni memberikan imbal hasil yang menggiurkan dalam waktu singkat dan tidak rasional, tidak memiliki ijin resmi dan kelengkapan legal,  tidak berada dibawah naungan OJK meskipun terkadang sudah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya, tidak dijelaskan struktur kepengurusannya, struktur kepemilikan, jenis kegiatan usaha dan alamat domisili, kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema ponzi (MLM) yang menyebabkan kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan serta  menggandeng orang terkenal untuk mengaburkan tipuan. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.