Kategori: fakultas

Memasuki tatanan kehidupan baru, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi mengubah perilaku keseharian,  termasuk juga bagi kalangan perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah menyiapkan protokol kesehatan untuk kembali mengoperasikan sektor usahanya di tengah pandemi Covid-19. Secara bertahap, hotel mulai buka kembali setelah beberapa waktu berhenti beroperasi dan banyak yang merumahkan karyawannya.

Drs. Bambang Irawan, M.Si,  Pengamat  Ekonomi  dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan  pihak PHRI yang menjemput bola untuk mulai menghidupkan kembali hotel dan restoran.

Menyongsong new normal, PHRI jauh lebih siap untuk mulai  menggiatkan kembali  industri perhotelan. Namun, pariwisata tidak hanya hotel, ada atraksi wisata  yang menjadi daya tarik kota Solo,  selain itu juga ada kuliner dan pasar tradisional.

Pemerintah pusat melalui PHRI perlu mendorong pemerintah kota untuk mendorong atraksi wisata atau produk-produk wisata lain untuk segera mempersiapkan diri menuju new normal sehingga bisa berakselerasi.

“Jika ada  meeting di hotel Solo, tentunya peserta tidak akan melulu tinggal di hotel  saja, mereka akan berjalan-jalan mengunjungi pasar tradisonal ataupun  menikmati kuliner yang banyak disuguhkan di kota Solo. Dan untuk hal ini,  sangat perlu dipersiapkan protokol kesehatan yang baru sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah. Harus ada akselerasi yang saling terkait antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah” tegasnya.

Di tingkat nasional, Solo berada diperingkat delapan dalam hal  MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). Hanya dalam konteks exhibition saja yang kurang, Solo belum mempunyai ruang yang memadai.  Solo memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kawasan MICE City. Potensi yang dimiliki Solo diantaranya keragaman budaya, obyek wisata yang beragam, dan hotel bertaraf internasional.

Pendapatan dari hotel kebanyakan dengan menjual mice-nya. Hotel perlu mempersiapkan diri di setiap event-event yang diselenggarakannya agar tidak menabrak protokol kesehatan, misalnya dengan pembatasan tamu yang berkunjung. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Akibat pandemi Covid-19, mulai tahun 2021, Indonesia diperkirakan mengalami defisit energi dan ini kali pertama sepanjang sejarah. Dengan keadaan ini, jika tidak segera melakukan langkah-langkah darurat dari sekarang, maka di tahun 2040 defisit energi Indonesia mencapai 80 miliar USD.

Ada upaya untuk mengurangi tekanan defisit energi dengan mengintrodusir biodiesel. Disetiap liter bensin atau solar, 30%-nya dicampur dengan minyak sawit yang diolah. Namun, hal ini menimbukan masalah baru, subsidi BBM turun, tapi ada subsidi lain yang sangat besar bagi pengelolaan sawit. Diprediksi tahun 2025 terjadi defisit sawit, sehingga dibutuhkan 5 hingga 9 juta hektar lahan sawit baru, hal ini bisa merusak hutan. Ongkos untuk energi ini akan sangat mahal.

Pernyataan ini disampaikan Faisal Basri, SE, MA, Ekonom Indonesia pada Webinar Seri Diskusi Kebangsaan bertema Defisit Energi di Era Pandemi yang digelar Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Senin, 6 Juli 2020.

Kepada peserta webinar yang sebagian besar adalah dosen dan mahasiswa, Faisal Basri menyarankan agar bisa menggunakan energi yang ramah lingkungan dan juga secara teknis lebih murah.

Lebih lanjut disampaikan, masa pandemi ini menjadi momen bagi generasi muda, generasi milineal untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Generasi muda memiliki hak mendapatkan lingkungan yang baik di masa kini dan mendatang.

Sementara itu, Hery Sulistyo Jati N, S, S.E., MSE., Dosen FEB UNS mengatakan menurut data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) defisit listrik akan terjadi sekitar tahun 2022 dan 2023 jika tidak ada komitmen baru dalam jangka dekat dan tidak ada upaya dalam mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dengan pandemi ini, energi terbesar yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah listrik. Hal ini akan mendorong defisit yang lebih cepat jika tidak ada komitmen baru dalam pembangkitan energi. Di struktur pasar energi kita, meskipun harga energi primer jatuh kita tetap membayar sesuai harga yang ditetapkan (administered price), industri pun tetap membayar pada harga minimum untuk listrik.

”Saat ini, transisi energi kita menghadapi tantangan besar. Dalam RUPTL, kita sudah merancang transisi energi dan harapannya di tahun 2022 atau 2023 kita akan punya investasi-investasi baru yang berkaitan dengan energi baru terbarukan sebagai bagian dari komitmen kita terhadap transisi energi. Apapun kondisinya, saat ini upaya untuk investasi EBT rasanya sangat berat, disatu sisi kita sudah mulai stop menggunakan energi fosil karena memang dalam perencananaannya kita sudah mengarah kepada transisi energi” jelas Hery.

Sasaran pengelolaan dalam tatanan ke depan, kita butuh ketahanan energi, utamanya energi listrik karena landscape-nya berubah, sebagian besar orang kembali ke rumah. Aktivitas akan dilakukan dari rumah seperti bekerja, sekolah dan kuliah dari rumah. Dalam tatanan normal baru, energi listrik memiliki kontribusi signifikan dan mulai menggeser peran BBM khususnya pada rumah tangga.

Tantangan energi kita adalah disinsentif terhadap pengembangan EBT, yang dulu investasinya mahal dan akan disubsidi pemerintah, sekarang pemerintah tidak akan fokus ke arah itu karena harus mengalokasikan sebagian besar dana untuk penanganan pandemi ini. Meskipun demikian, disatu sisi kita juga punya target pencapaian penurunan emisi, semuanya mengarahkan kita kepada transisi energi. (Humas FEB).

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan,  M.Si.

Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menghadapi Covid-19. Bagaimana dengan perusahaan yang bertindak sebagai private business economy? Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang terkena imbas berat dalam Pandemi Covid-19 ini, bahkan peran UMKM di krisis yang sekarang berbeda dengan krisis 1998.

Akibat daya beli masyarakat yang menurun, maka perusahaan harus melakukan keputusan sulit untuk melakukan PHK atau merumahkan karyawannya. Selain itu juga diakibatkan karena rantai suplainya terganggu baik dari sisi produksi maupun penjualan, maupun di ekspor dan impor.

Perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran biasanya sudah mempunyai masalah sebelum adanya Covid-19 tersebut. Sehingga Covid-19 hanya sebagai pemicu adanya bom waktu yang terjadi pada perusahaan tersebut.

Tetapi, jika kondisi perusahaannya sehat maka adanya Covid-19 ini membuat tujuan perusahaan yang profit oriented bertindak pula sebagai “corporate citizen”, yaitu memberikan manfaat atau pelayanan kepada anggotanya dan bergerak meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendapat itu disampaikan pakar ekonomi, Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Perbankan FEB UNS.

Dikatakan, banyak perusahaan yang akhirnya merubah produk yang dihasilkannya untuk mendukung program pemerintah, baik pada lini kesehatan, serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang garmen akhirnya memproduksi APD untuk memenuhi keperluan garda depan sektor kesehatan untuk mengatasi Covid-19 supaya angka kematian petugas kesehatan tidak tinggi.

Persentase kematian tenaga kesehatan akibat Covid-19 di Indonesia adalah sebesar 6,5 % dan merupakan angka yang memprihatinkan karena berada jauh di atas angka kematian tenaga kesehatan global yang sebesar 0,37 %. Tingkat kematian tenaga kesehatan di Inggris saja hanya sebesar 0,5 %; di Amerika Serikat yang mempunyai jumlah penduduk terpapar Covid-19 terbesar pun hanya sebesar 0,16 % (The Conversation). Hal ini disebabkan masih minimnya APD yang digunakan para tenaga kesehatan serta kualitasnya mungkin belum sesuai dengan yang diterapakan dalam standar kesehatan.

“Keikutsertaan perusahaan dalam menjalankan fungsinya pada masa pandemi sekarang  ini tidak semata untuk mencari keuntungan saja, melainkan untuk membantu pemerintah untuk memerangi wabah Covid-19 dan juga untuk membangun citra positif di mata publik. Citra baik bagi perusahaan adalah aset, karena nantinya brand image memiliki dampak pada persepsi konsumen” paparnya

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam bentuk empati, yaitu membuat atau membagikan produk untuk menopang kesehatan seperti masker atau hand sanitizer. Jika terdapat perusahaan yang beralih untuk memproduksi barang-barang tersebut (masker dan hand sanitizer), maka merupakan salah satu bentuk jalan keluar jangka pendek untuk mempertahankan supaya usahanya tetap berjalan guna menyelamatkan karyawannya dari gelombang PHK.

Peran lain yang dilakukan perusahaan adalah memberikan solusi. Ketika semua sistem yang biasa terjadi dalam kehidupan berubah tatanannya, dari kegiatan yang bersifat luring menjadi daring maka kita melihat banyak perusahaan yang ikut terjun untuk memberikan solusi, beberapa lembaga pendidikan online akhirnya mengratiskan pembelajaran supaya bisa dinikmati lebih banyak pelajar di Indonesia.

Perusahaan juga memberikan dukungan akses internet serta sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk rumah sakit guna mempermudah para petugas dan relawan untuk berkoordinasi, demikian juga pengantaran makanan serta barang online mempunyai peran yang besar untuk mengurangi kerumunan masyarakat di tempat-tempat publik.

Pada masa pandemi sekarang ini memang waktunya untuk memberi, aksi nyata yang telah dilakukan perusahaan adalah membantu pemerintah dalam memberikan aksi sosial kepada masyarakat, yaitu pemberian paket bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.

Diharapkan bantuan yang diberikan dapat mengurangi dampak sosial akibat adanya pandemic Covid-19, sehingga beberapa hal buruk misalkan angka kriminalitas bisa ditekan. (Humas)

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan,  M.Si.

Sumber: Nurul Istiqomah, SE, M.Si.

Pakar Ekonomi,  Nurul Istiqomah, SE, M.Si, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) berpendapat bawah krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini adalah krisis kesehatan publik serta humanitarian terbesar, dimana tidak saja menimbulkan kedaruratan kesehatan melainkan juga memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar.

Hampir semua sektor terkena imbasnya, dan sektor yang paling berat terkena pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata karena terhentinya usaha disebabkan social distancing. Sektor tersebut diprediksikan baru pulih pada tahun 2022. Sedangkan di sektor keuangan, terdapat ancaman ketidakmampuan dunia usaha untuk melakukan pembayaran pinjaman.

Oleh karena itu, OJK melakukan monitoring terhadap sektor produktif yang paling terkena dampak dari Covid-19. Walaupun komposisi pembiayaan terhadap sektor produktif hanya berkisar 28-30 %, sedangkan pembiayaan konsumtif berkisar 70-72% tetapi sektor tersebut yang memberikan efek multiplier yang lebih banyak ke perekonomian dibandingkan pembiayaan konsumtif.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh OJK yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian adalah dengan Relaksasi Kredit untuk menekan resiko kredit macet perbankan, sehingga perbankan tidak perlu menambah Non Performing Loan (NPL) guna menambah cadangan kerugian akibat kredit macet.

Hal ini dilakukan untuk menambah daya tahan dari dunia usaha dalam menghadapi Covid-19. Permintaan agregat yang menurun dari masyarakat, karena adanya ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang menyebabkan masyarakat melakukan langkah aman dengan mengurangi permintaan akan barang di lini sekunder dan tersier. Konsumsi yang tetap dilakukan oleh masyarakat adalah pada basic need, seperti pada produk bahan makanan, sedangkan permintaan pada produk sekunder dan tersier mengalami kelesuan.

Rentetan akibat penurunan permintaan agregat dari masyarakat selain berdampak kepada kedua sektor tersebut, ternyata juga berdampak ke sektor lainnya seperti sektor transportasi dan otomotif karena penurunan mobilitas manusia, sektor pertambangan karena adanya kelebihan produksi, sektor konstruksi disebabkan adanya potensi kenaikan pembangunan serta sektor UMKM.

Pada krisis ekonomi tahun 1998, UMKM bertindak sebagai penyelamat perekonomian Indonesia tapi pada krisis kesehatan publik sekarang ini justru UMKM yang menderita paling berat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh CORE Indonesia (Center of Reform on Economics) mengatakan bahwa masyarakat golongan rentan dan hampir miskin yang mempunyai potensi kehilangan pekerjaan yang paling besar karena umumnya mereka bekerja pada sektor informal, serta banyak usaha yang harus ditutup sementara karena adanya kebijakan PSBB.

Ketika permintaan agregat masyarakat mengalami penurunan maka gelombang PHK pun mulai melanda Indonesia. Berdasarkan data (Mei 2020) dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, terdapat 6 juta tenaga kerja yang terkena dampak dan 90 % dalam status dirumahkan sedangkan sisanya di PHK. Angka tersebut baru bisa dilacak dari sektor formal saja, sedangkan di sektor informal terdapat 314.883 orang (CNN Indonesia). Jika jumlah pengangguran bertambah, maka bisa dipastikan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan dan berakibat terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan catatan dari BPS menyatakan bahwa inflasi Indonesia pada bulan April 2020 mencapai titik terendah yaitu sebesar 0,08 %. Ini merupakan penggambaran anomali yang terjadi di Indonesia ketika menjelang lebaran, dimana inflasi biasanya mengalami peningkatan karena adanya peningkatan permintaan barang dan jasa.

Disisi lain, ketika daya beli masyarakat menurun karena adanya PHK serta penerapan PSBB, konsumsi aoutonomus yang dikeluarkan masyarakat tetap ada, bahkan kewajiban pembayaran yang bersifat wajib tetap harus dilakukan masyarakat. Ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat, diantaranya adalah peningkatan tingkat kriminalitas, karena ketika perut butuh sesuatu untuk dimakan sedangkan uang yang ada dalam genggaman mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak ada pemasukan, maka hal tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya angka kriminalitas yang tinggi.

 “Negara Harus Hadir” dilakukan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah karena merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Beberapa program yang dilakukan tersebut adalah bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja serta pemotongan tagihan listrik. Berdasarkan pernyataan Imaduddin Abdullah (pengamat ekonomi Indef) menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil mengatasi dampak Covid-19 melakukan stimulus fiskal disektor kesehatan, pengurangan dampak negatif dari Covid-19 serta bantuan bisnis yang diberikan pasca pandemik.

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 405,1 triliun yang akan diberikan kepada sektor kesehatan sebesar Rp. 75 triliun untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan.

 Sedangkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp. 110 triliun yang digunakan bagi 10 juta penduduk penerima PKH, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu pra kerja, serta insentif cicilan KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta diskon tarif listrik bersubsidi. Stimulus pemerintah dalam intensif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar Rp. 75,1 triliun serta untuk pemulihan ekonomi sebesar 150 triliun yang bertujuan untuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM. (Humas FEB).

Editor: Drs. BRM. Bambang Irawan, M.Si.

Sumber: Nurul Istiqomah, SE, M.Si.