FEB

Blog

  • MESP FEB UNS Students Honored as Best Presenter at TICEMBA 2025

    MESP FEB UNS Students Honored as Best Presenter at TICEMBA 2025

    Students of the Master’s Program in Economics and Development Studies (MESP) FEB UNS achieved notable recognition at the 2025 Tidar International Conference on Economics, Management, Business, and Accounting (TICEMBA). During the international conference held on 30–31 October 2025, two MESP students—David Andrean and Sanefaro Infun J. Mofu—received the Best Presenter 1st Place and Best Presenter 3rd Place awards respectively.

    The awards were presented by the Faculty of Economics, Tidar University, in collaboration with the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency of Magelang Municipality as an acknowledgment of the presenters’ strong delivery and research quality.

    At the conference, David presented his research titled Do Infrastructure Indicators Reduce Rural Poverty? Evidence from Karanganyar Regency. The study examines how infrastructure development influences poverty levels in rural regions by assessing the dynamics between core and peripheral areas. David explains that Karanganyar, which consists of both growth centers and rural zones, offers an ideal context for assessing whether development narrows existing disparities or unintentionally widens them.

    “I am very grateful to receive the Best Presenter title. It is a memorable experience because the participants come from various regions. This award motivates me to continue improving my research and public speaking skills,” David stated.

    His greatest challenge involved simplifying complex findings into a concise yet meaningful presentation. Supported by PODES data from BPS and clear visualizations, his presentation was considered relevant, sharp, and accessible by the reviewers. David also expressed appreciation for the guidance of his supervisors, Sarjiyanto, Ph.D., and Malik Cahyadin, Ph.D., along with the support of peers and family. He hopes more MESP students will take the opportunity to join international conferences, adding, “We do not need to be perfect to begin. What matters most is the willingness to try. Shoot your shot, you never know which doors will open.”

    Another Best Presenter awardee, Sane, delivered a study titled Regional Disparities and Determinants of Poverty in Papua: Klassen Typology Analysis and Panel Data Regression. His research is motivated by the development paradox in Papua, where improvements in macroeconomic indicators do not consistently correlate with substantial poverty reduction. In several periods, poverty rates have even increased.

    “Concerns about the situation in Papua encourage me to examine the sources of inequality more rigorously. This is not only an academic study but also a modest advocacy effort to bring Papua’s issues to an international forum,” Sane explained.

    During preparation, his greatest challenge involved balancing thesis proposal work with conference readiness. During the presentation, he needed to condense complex research into a concise and compelling delivery within a seven-minute timeframe. Sane expressed his gratitude to his supervisors, Dr. Evi Gravitiani and Sarjiyanto, Ph.D., for consistently supporting the refinement of his research. “TICEMBA serves as an essential platform to develop scientific communication skills, broaden insights on development issues, and introduce Papua’s concerns into academic discussions,” he added.

    These achievements demonstrate the ongoing quality of research and academic development within the MESP Program, which remains aligned with regional and national economic issues.

    The studies presented by the two MESP students contribute directly to SDG 1 (No Poverty) through comprehensive analysis of poverty reduction strategies. The topics on infrastructure and spatial inequality further support SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) and SDG 10 (Reduced Inequalities). Their participation in the international conference also contributes to SDG 17 (Partnerships for the Goals) by promoting collaboration and knowledge exchange at the global level.

  • ACTIVE 2025: Ajang Kolaborasi dan Kompetisi untuk Generasi Muda Berdaya Saing

    ACTIVE 2025: Ajang Kolaborasi dan Kompetisi untuk Generasi Muda Berdaya Saing

    Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali menyelenggarakan Accounting Society in Versatility (ACTIVE) 2025, rangkaian kegiatan berskala nasional bertema “Youth Empowered in United for Economics Transformation.”

    Program ini menghadirkan lima agenda utama: Talkshow Nasional, Business Plan Competition (BPC), Accounting Competition for College Students (ACCESS), Field Trip, dan Indonesian Cultural Gathering Night (ICGN).

    Rangkaian berlangsung dalam dua waktu pelaksanaan: Talkshow Nasional pada 12 Oktober 2025 di Ballroom UNS Inn, serta BPC, ACCESS, dan ICGN pada 26–27 Oktober 2025 di FEB UNS. Para delegasi juga mengikuti Field Trip ke Kampung Batik Laweyan dan Museum Monumen Pers untuk mengenal budaya dan literasi Kota Surakarta.

    Sebagai ajang nasional, ACTIVE 2025 diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ruang pengembangan diri, jejaring, sekaligus kompetisi yang mempertemukan talenta muda berdaya saing tinggi. Tujuan utama ACTIVE adalah mendorong mahasiswa untuk berpikir inovatif sekaligus berani mengambil aksi nyata dalam menghadapi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

    Talkshow Nasional mengangkat tema “Lead the Leap: Bridging Ambition and Action for an Impactful Future” dengan menghadirkan tiga narasumber inspiratif: Shafa Salsabila, Malaikha Dayanara, dan Budi Santoso, S.E., Ak.

    Selain itu, dua kompetisi utama turut digelar, yaitu BPC melalui tiga tahap seleksi BMC, proposal, pitching deck dan ACCESS melalui tahap preliminary dan final. Rangkaian ditutup dengan ICGN, malam apresiasi bernuansa budaya Indonesia.

    Kegiatan ACTIVE 2025 mendukung Sustainable Development Goals khususnya SDG 4 (Quality Education) dan SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui pengembangan kapasitas mahasiswa, peningkatan kreativitas, serta penguatan kompetensi di bidang ekonomi dan kewirausahaan.

  • Mahasiswa MESP FEB UNS Raih Penghargaan Best Presenter di TICEMBA 2025

    Mahasiswa MESP FEB UNS Raih Penghargaan Best Presenter di TICEMBA 2025

    Prestasi membanggakan ditorehkan oleh mahasiswa Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (MESP) FEB UNS dalam ajang Tidar International Conference on Economics, Management, Business, and Accounting (TICEMBA) 2025.

    Pada konferensi internasional yang berlangsung pada 30–31 Oktober 2025 tersebut, dua mahasiswa MESP, David Andrean berhasil meraih penghargaan Best Presenter 1st Place dan Sanefaro Infun J. Mofu, Best Presenter 3rd Place.

    Penghargaan tersebut diberikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tidar bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Magelang, sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan penyampaian materi dan kualitas riset yang unggul.

    Dalam konferensi ini, David mempresentasikan riset berjudul “Do Infrastructure Indicators Reduce Rural Poverty? Evidence from Karanganyar Regency

    Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pembangunan infrastruktur memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan, dengan melihat dinamika hubungan pusat–pinggiran (core–periphery).

    David menjelaskan bahwa Karanganyar, yang memiliki pusat pertumbuhan sekaligus area rural, merupakan konteks ideal untuk menilai apakah pembangunan mampu menjembatani ketimpangan atau justru memperlebar jarak kesejahteraan.

    Saya sangat bersyukur memperoleh predikat Best Presenter. Ini pengalaman berkesan karena pesertanya berasal dari berbagai daerah. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk meningkatkan kemampuan riset dan public speaking ke depan,” ungkap David.

    Tantangan terbesar baginya adalah menyederhanakan hasil penelitian yang kompleks ke dalam presentasi singkat namun tetap substantif. Didukung oleh data PODES BPS serta visualisasi yang kuat, presentasi David dinilai reviewer sebagai relevan, tajam, dan mudah dipahami.

    David juga mengapresiasi arahan dari dosen pembimbing, Sarjiyanto, Ph.D dan Malik Cahyadin, Ph.D serta dukungan rekan studi dan keluarga. Ia berharap mahasiswa MESP lain berani mencoba kesempatan konferensi internasional.

    Kita tidak harus sempurna untuk memulai. Yang terpenting adalah keberanian mencoba. Shoot your shot, you never know what doors will open.”

    Peraih Best Presenter lainnya, Sane, membawakan penelitian berjudul “Regional Disparities and Determinants of Poverty in Papua: Klassen Typology Analysis and Panel Data Regression”.

    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks pembangunan di Papua, di mana perbaikan indikator makroekonomi tidak serta-merta diikuti penurunan kemiskinan yang signifikan. Bahkan, pada beberapa periode angka kemiskinan menunjukkan peningkatan.

    Keprihatinan terhadap kondisi Papua membuat saya ingin mengkaji penyebab ketimpangan ini secara lebih ilmiah. Ini bukan sekadar riset akademik, tetapi bentuk advokasi kecil untuk membawa isu Papua ke forum internasional, jelas Sane.

    Dalam proses persiapan, tantangan terbesarnya adalah membagi waktu antara penyusunan proposal tesis dan persiapan konferensi. Sementara saat presentasi, ia harus merangkum penelitian kompleks menjadi penyampaian yang padat dan impactful dalam durasi hanya tujuh menit.

    Sane menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Evi Gravitiani dan Sarjiyanto, Ph.D yang terus membimbing penyempurnaan kualitas penelitiannya.

    TICEMBA menjadi wahana penting untuk melatih komunikasi ilmiah dan memperluas wawasan isu pembangunan, sekaligus kesempatan untuk membawa suara Papua dalam diskusi akademik,tuturnya.

    Prestasi kedua mahasiswa FEB UNS ini sekaligus menunjukkan kualitas riset dan pembelajaran di Program Studi MESP yang terus relevan dengan isu ekonomi regional maupun nasional.

    Riset yang dipresentasikan kedua mahasiswa MESP FEB UNS memiliki kontribusi langsung terhadap SDG 1 (No Poverty) melalui analisis mendalam mengenai penyebab dan solusi pengentasan kemiskinan. Topik infrastruktur dan ketimpangan wilayah juga mendukung SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) serta SDG 10 (Reduced Inequalities).

    Keterlibatan keduanya dalam konferensi internasional turut memperkuat SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di forum global.

  • Management Study Program Lecturers FEB UNS and KADIN Surakarta Organizes Community Engagement Program

    Management Study Program Lecturers FEB UNS and KADIN Surakarta Organizes Community Engagement Program

    A Community Engagement team from the Management Study Program conducts a Community Engagement program in collaboration with the Surakarta Chamber of Commerce and Industry (KADIN Surakarta). The program carries the theme “Business Process Literacy as a Foundation for Digital Solutions for MSMEs” and targets MSME entrepreneurs supported by KADIN Surakarta.

    The initiative aims to improve participants’ understanding of business processes and decision-making as a foundation for effective digital transformation. Throughout the activities, MSME participants are trained to examine their business processes by identifying and reflecting on 20 business decisions they have previously made. The activity applies participatory learning and step-laddering techniques, which enhance the quality of group discussions and decision-making.

    The head of the Community Engagement team, Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc., Ph.D., explains that many MSME entrepreneurs continue to rely on intuition when running their businesses without distinguishing between strategic and operational decisions. He states, “Understanding business processes is essential for entrepreneurs to determine priorities and select digital technologies that genuinely support their needs.”

    The program also introduces the McKinsey decision-making framework, which classifies decisions into four categories: big bets, cross-cutting decisions, delegated decisions, and ad hoc decisions. This framework helps participants recognize that digital transformation requires careful analysis of business processes.

    In addition, MSME entrepreneurs receive guidance on various digital solutions that can support business management, including accounting applications, CRM platforms, collaboration systems, and digital marketing tools. Participants are encouraged to align decision categories with the most effective technologies to ensure targeted digitalization.

    Evaluation results indicate that more than 80 percent of participants experience improved understanding of business processes and digital readiness. Most participants express their intention to adopt at least one digital technology in the near future to enhance business efficiency.

    KADIN Surakarta welcomes the program and encourages continuous assistance for MSME entrepreneurs. David R Wijaya, SE, Executive Director of KADIN Surakarta, states, “MSME digitalization must begin with strong business literacy. We appreciate the academic contribution toward building this foundation.”

    As a follow-up, the Community Engagement team plans to establish an MSME Digitalization Clinic to assist entrepreneurs in applying technology in stages, beginning with digital record-keeping and progressing to analytics-based marketing.

    This Community Engagement program supports SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) by improving MSME capacity, SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) by strengthening business process literacy and the application of digital solutions, and SDG 17 (Partnerships for the Goals) through collaboration between the university and KADIN Surakarta.

  • Book Review on the P2SK Law Explores Indonesia’s New Financial Services Architecture

    Book Review on the P2SK Law Explores Indonesia’s New Financial Services Architecture

    Management Study Program, Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS) held a Book Review session entitled “The New Architecture of Indonesia’s Financial Services Sector After Law Number 4 of 2023 on the P2SK Law” on Monday, 24 November 2025 at the Soedarah Soepono Hall, FEB UNS. The event invited the author of the reviewed book, Setiawan Budi Utomo, Senior Executive Researcher (Director), Research Specialist, and Lecturer at OJK Institute. The session was moderated by Arum Setyowati, PhD., one of the lecturers at FEB UNS.

    This academic forum served as a platform to examine the major transformation of Indonesia’s financial services sector following the enactment of the P2SK Law, an omnibus regulation that restructures institutional architecture, supervisory scope, and the direction of national financial development.

    Dr. Sinto Sunaryo, S.E., M.Si., SHRM.CP., Head of the Management Study Program, stated in her remarks that the current activity is expected to provide academic enrichment and expand students’ understanding. She highlighted the importance of bringing perspectives that align with Indonesia’s regulatory context, especially the policy landscape of the financial sector after the introduction of the P2SK Law.
    “We encourage various perspectives from academics and practitioners, thus creating link and match between the two point-of-views. Students should not only learn theories but also understand how these theories operate within the Indonesian context. Please make the most of this event, ask as many questions as needed, and we hope Mr. Setiawan can share insights that help students understand the realities of the national financial sector,” she said.

     The P2SK Law as a Milestone in National Financial Reform

    In his presentation, Setiawan explained that prior to the enactment of the P2SK Law, Indonesia’s financial services sector faced several challenges, including fragmented regulations, overlapping mandates, weak coordination among authorities, and low financial inclusion in various regions. At least 17 sectoral laws operated independently, highlighting the urgent need for harmonization through an omnibus approach.

    The P2SK Law, enacted in January 2023, represents a major leap in financial sector reform following the establishment of the Financial Services Authority (OJK) in 2011. Containing 341 articles, the regulation introduces institutional strengthening, broader supervisory coverage, digital governance, consumer protection, and the advancement of sharia finance and sustainable financing.

    Institutional Transformation and Coordination Strengthening

    One of the key components of the P2SK Law is the enhancement of cross-authority coordination among OJK, Bank Indonesia, LPS, and the Ministry of Finance through the Financial System Stability Committee (KSSK). The Committee now holds a stronger legal basis for crisis prevention, early intervention, and policy protocol formulation during systemic stress.

    The supervision of financial services cooperatives and Microfinance Institutions (LKM) has also shifted under OJK’s authority, creating a more integrated supervisory structure. This change is significant because many cooperatives and LKM previously operated without adequate governance standards.

    Banking Reform and the Emergence of Digital Banks

    In the banking sector, the speaker emphasized that the P2SK Law adopts a more systematic risk-based supervision through three categories: normal, intensive, and special supervision. The Law also supports the consolidation of BPR/BPRS, the strengthening of sharia banking structures, and the acceleration of digital service transformation. The emergence of digital banks has become a strategic development. The P2SK Law provides clearer governance guidelines related to minimum capital, cybersecurity, digital know your customer (KYC) mechanisms, and technology risk management.  The Law also encourages the integration of environmental, social, and governance (ESG) principles into financing portfolios as part of the transition toward sustainable finance.

     Non-Bank Financial Sector and Financial Technology Innovation

    Regulation transformation extends to the non-bank sector, including insurance, pension funds, financing companies, and venture capital firms. These industries are required to improve governance, enhance digital transformation, and strengthen service transparency.

    Regarding technology, the speaker described how the P2SK Law regulates Financial Sector Technology Innovation (ITSK), including fintech, e-wallets, peer-to-peer lending, insurtech, and digital assets. The regulation covers licensing, personal data protection, real-time digital reporting, and the development of regulatory sandboxes and innovation hubs that facilitate collaboration between regulators and industry players. Consumer protection in the digital ecosystem is also a central focus, particularly through algorithm transparency, limitations on personal data access, and the establishment of AI-based complaint channels.

     Financial Inclusion, Cooperatives, and Sharia Finance

    The P2SK Law introduces strategies to expand financial inclusion, particularly for women, MSME actors, persons with disabilities, and communities in underdeveloped regions. Local governments are encouraged to integrate inclusion programs into their medium-term development plans and regional budgets. With regard to cooperatives and LKM, the book highlights the need for governance improvements, reporting standardization, human resource certification, and strengthened oversight to prevent predatory practices conducted under the guise of cooperatives. The P2SK Law also places significant emphasis on sharia finance, including alignment with the halal ecosystem, sharia compliance mechanisms, and the development of sharia-based financing instruments.

    The discussion session was highly interactive, with questions from participants regarding implementation challenges, digital transformation readiness, and the role of students in contributing to the financial sector’s governance in the future. “The success of the P2SK Law depends heavily on human resource capacity, the harmonization of derivative regulations, and the ability of financial institutions to adapt to technology,” Setiawan said.

    This activity supports SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) through enhanced literacy of the financial sector, SDG 10 (Reduced Inequalities) through improved access to inclusive finance, and SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) through strengthened understanding of financial governance and institutional regulation.

  • FEB UNS Organizes Short Course “Applied Microeconomics of Global Health” in Collaboration with Erasmus University and Wageningen University

    FEB UNS Organizes Short Course “Applied Microeconomics of Global Health” in Collaboration with Erasmus University and Wageningen University

    Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS) organizes an international program through the Short Course “Applied Microeconomics of Global Health,” conducted on 25–27 November 2025 at UNS Tower. This activity is a collaboration between FEB UNS, Erasmus University Rotterdam, and Wageningen University & Research, and is attended by participants from various regions across Indonesia.Vice Dean for Academic and Research Affairs of FEB UNS

    The short course is officially opened by Prof. Tri Mulyaningsih, Ph.D., Vice Dean for Academic and Research Affairs of FEB UNS, who also serves as the co-organizer of the program. In her remarks, Prof. Tri expresses her appreciation for the strong enthusiasm demonstrated by participants from diverse backgrounds and regions, including Sumatra, Java, and other provinces.Assoc. Prof. Sparrow in Applied Microeconomics of Global Health Short Course

    She states that global health issues increasingly require multidisciplinary approaches, particularly given the ongoing public discussions on universal health coverage, BPJS deficits, malnutrition, and mental health.

    Participants of Applied Microeconomics of Global Health Short Course“This workshop brings together economists and health scholars so that we can examine major issues such as malnutrition, pandemics, and mental health from interdisciplinary perspectives. Hopefully, this activity will not only expand knowledge but also broaden networks and research collaboration,” said Prof. Tri.

    During the opening session, Prof. Tri also introduces the three international speakers: Robbert Sparrow (Associate Professor of Development Economics, Erasmus University), Matthias Rieger (Professor of Global Health, Erasmus University), and Margarita de Vries Mecheva (researcher in behavioral experiments, Wageningen University).Matthias Rieger (Professor of Global Health, Erasmus University)

    Over three days, participants take part in six structured intensive sessions. On the first day, discussions focus on Universal Health Coverage and the Economics of Nutrition & Stunting. Participants also join small group activities guided by the speakers. Each group is asked to identify one relevant public health issue, share perspectives, and agree on a topic to be analyzed throughout the workshop series. The groups then present their initial findings before proceeding to the next sessions.

    The first day concludes with a cultural activity at Javanologi UNS, where speakers and participants have the opportunity to play gamelan, learn about traditional Javanese instruments, and experience firsthand the cultural practices that form an essential aspect of local heritage.

    Speakers of Applied Microeconomics of Global Health Short CourseOn the second day, the program continues with discussions on Nutrition Transition & the Triple Burden of Malnutrition and Globalization & Health. The third day centers on Health Behaviours & Behavioural Field Experiments and a Behavioural Design Tutorial. The short course concludes with a closing dinner.

    Prof. Tri hopes that this program becomes a platform for researchers, practitioners, and academics from multiple disciplines to strengthen shared understanding of global health economics. “I hope you enjoy this program and experience the hospitality of UNS and the city of Solo,” she concluded.

  • Tim Dosen S1 Manajemen Bersama KADIN Surakarta Laksanakan Program Pengabdian Masyarakat

    Tim Dosen S1 Manajemen Bersama KADIN Surakarta Laksanakan Program Pengabdian Masyarakat

    Tim dosen Program Studi S1 Manajemen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Literasi Pemahaman Proses Bisnis sebagai Landasan Solusi Digital bagi UKM”, yang menyasar para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) binaan KADIN Kota Surakarta.

    Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UKM terhadap proses bisnis dan pengambilan keputusan sebagai fondasi transformasi digital yang efektif.

    Dalam kegiatan ini, para pelaku UKM diajak memetakan proses bisnis mereka melalui identifikasi dan refleksi atas 20 keputusan bisnis yang pernah mereka buat. Proses ini menggunakan pendekatan participatory learning dan teknik step-laddering yang terbukti mampu meningkatkan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan kelompok.

    Ketua pelaksana pengabdian, Drs. Yong Dirgiatmo, M.Sc., Ph.D menjelaskan bahwa banyak pelaku UKM masih mengandalkan intuisi dalam menjalankan usaha, tanpa memisahkan mana keputusan yang bersifat strategis dan mana yang operasional.

    “Pemahaman terhadap proses bisnis adalah kunci agar pelaku usaha dapat menentukan prioritas dan memilih teknologi digital yang benar-benar relevan,” ujar perwakilan tim dosen.

    Kegiatan ini juga memperkenalkan kerangka pengambilan keputusan McKinsey yang mengklasifikasikan keputusan menjadi empat kategori: big bets, cross-cutting decisions, delegated decisions, dan ad hoc decisions. Melalui kerangka ini, peserta dapat memahami bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan tanpa analisis proses bisnis yang matang.

    Selain itu, pelaku UKM mendapatkan edukasi mengenai berbagai solusi digital yang dapat mendukung pengelolaan usaha, seperti aplikasi akuntansi, platform CRM, sistem kolaborasi, dan pemasaran digital. Peserta diajak menautkan kategori keputusan dengan teknologi yang paling efektif agar digitalisasi berjalan tepat sasaran.

    Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap proses bisnis dan kesiapan digital. Sebagian besar peserta menyatakan siap mengadopsi minimal satu teknologi digital dalam waktu dekat untuk meningkatkan efisiensi usaha mereka.

    KADIN Surakarta menyambut baik program ini dan mengharapkan keberlanjutan pendampingan bagi pelaku UKM.

    “Digitalisasi UKM harus dimulai dari literasi bisnis yang kuat. Kami mengapresiasi upaya akademisi dalam membangun pondasi tersebut,” ungkap David R Wijaya, SE selaku Direktur Eksekutif KADIN Surakarta.

    Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian merencanakan penyelenggaraan Klinik Digitalisasi UKM yang akan membantu pelaku usaha menerapkan teknologi secara bertahap, mulai dari pencatatan digital hingga pemasaran berbasis analitik.

    Program pengabdian ini diharapkan menjadi model kolaborasi strategis antara perguruan tinggi, asosiasi bisnis, dan pelaku usaha dalam memperkuat daya saing UKM di era digital.

    Program pengabdian ini mendukung SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui peningkatan kapasitas UKM, SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui penguatan literasi proses bisnis dan penerapan solusi digital, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi perguruan tinggi dan KADIN Surakarta.

  • Kajian Buku UU P2SK, Kupas Arsitektur Baru Sektor Jasa Keuangan Indonesia

    Kajian Buku UU P2SK, Kupas Arsitektur Baru Sektor Jasa Keuangan Indonesia

    Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar kegiatan Kajian Buku bertajuk “Arsitektur Baru Sektor Jasa Keuangan Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK”, Senin (24/11/2025) di Aula Gedung Soedarah Soepono FEB UNS.

    Kegiatan ini menghadirkan langsung penulis buku yang akan dikaji dalam forum, Setiawan Budi Utomo, yang juga sebagai Peneliti Eksekutif Senior (Direktur), Spesialis Riset dan Widyaiswara OJK Institute. Acara dipandu oleh Arum Setyowati, Dosen FEB UNS.

    Kegiatan kajian buku ini menjadi wadah akademik untuk memahami lebih mendalam transformasi besar sektor jasa keuangan Indonesia melalui hadirnya UU P2SK, sebuah regulasi dalam format omnibus yang menata ulang arsitektur kelembagaan, ruang lingkup pengawasan, serta arah pengembangan keuangan nasional.

    Ketua Prodi S1 Manajemen, Dr. Sinto Sunaryo, S.E., M.Si.,SHRM.CP dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi recharging akademik dan akan menambah wawasan mahasiswa.

    Menurutnya, sangat penting menghadirkan perspektif yang relevan dengan konteks nasional, terutama terkait lanskap kebijakan keuangan Indonesia pasca lahirnya UU P2SK.

    “Kami mendorong berbagai perspektif dari akademisi maupun praktisi agar terjadi link and match. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami bagaimana teori itu berlaku dalam konteks Indonesia. Silakan manfaatkan acara ini, bertanyalah sebanyak mungkin, dan kami berharap Pak Setiawan dapat berbagi pengalaman agar mahasiswa semakin memahami realitas sektor keuangan di Indonesia.” Tuturnya.

    UU P2SK sebagai Tonggak Reformasi Keuangan Nasional

    Dalam pemaparannya, Setiawan menjelaskan bahwa sebelum disahkannya UU P2SK, sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarotoritas, hingga rendahnya inklusi keuangan di berbagai wilayah. Setidaknya terdapat 17 undang-undang sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan harmonisasi yang lebih kuat melalui pendekatan omnibus law.

    UU P2SK yang disahkan pada Januari 2023 menjadi lompatan terbesar dalam reformasi sektor keuangan setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2011. Regulasi ini memuat 341 pasal dan mengatur penguatan kelembagaan, perluasan cakupan pengawasan, tata kelola digital, perlindungan konsumen, hingga penguatan sektor syariah dan pembiayaan berkelanjutan.

    Transformasi Kelembagaan dan Penguatan Koordinasi

    Salah satu aspek penting dalam UU P2SK adalah penguatan koordinasi lintas otoritas antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pencegahan krisis, memberikan respons dini, dan menyusun protokol kebijakan saat terjadi tekanan sistemik.

    Selain itu, pengawasan koperasi jasa keuangan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kini berada di bawah OJK, sehingga pengawasan sektor keuangan menjadi lebih terintegrasi. Langkah ini menjadi penting karena banyak koperasi dan LKM yang sebelumnya berjalan tanpa standar tata kelola yang memadai.

    Reformasi Perbankan dan Munculnya Bank Digital

    Pada sektor perbankan, narasumber menegaskan bahwa UU P2SK memperkenalkan pengawasan berbasis risiko yang lebih sistematis melalui tiga kategori: pengawasan normal, intensif, dan khusus. UU P2SK juga mendorong konsolidasi BPR/BPRS, penguatan struktur perbankan syariah, serta percepatan digitalisasi layanan.

    Kehadiran bank digital menjadi salah satu isu strategis. UU P2SK memberikan kerangka tata kelola yang lebih jelas mengenai modal minimum, keamanan siber, mekanisme know your customer (KYC) digital, dan manajemen risiko teknologi.

    Tidak hanya itu, UU P2SK juga mendorong integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam portofolio pembiayaan sebagai bagian dari transisi menuju keuangan berkelanjutan.

    Sektor Non-Bank dan Inovasi Teknologi Keuangan

    Reformasi juga menyentuh sektor non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. Industri ini dituntut memperkuat tata kelola, memperluas transformasi digital, serta meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat.

    Pada aspek teknologi, narasumber menguraikan bagaimana UU P2SK mengatur Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) termasuk fintech, e-wallet, P2P lending, insurtech, hingga aset digital. Regulasi mencakup perizinan, perlindungan data pribadi, pelaporan digital real-time, serta penguatan regulatory sandbox dan innovation hub yang menjadi ruang kolaborasi antara regulator dan pelaku industri.

    Perlindungan konsumen digital turut menjadi fokus utama, terutama melalui transparansi algoritma, pembatasan akses data pribadi, serta penyediaan kanal aduan berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Inklusi Keuangan, Koperasi, dan Keuangan Syariah

    UU P2SK juga memuat strategi untuk memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi perempuan, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah tertinggal. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan program inklusi ke dalam RPJMD dan APBD.

    Dalam konteks koperasi dan LKM, buku ini menekankan pentingnya pembenahan tata kelola, standarisasi pelaporan, sertifikasi SDM, serta penguatan pengawasan untuk mencegah praktik rentenir berkedok koperasi.

    Tak kalah penting, UU P2SK memberikan perhatian besar pada keuangan syariah, termasuk integrasi dengan ekosistem halal, penguatan kepatuhan syariah, dan pengembangan instrumen pembiayaan berbasis syariah.

    Sesi diskusi berjalan aktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait tantangan implementasi UU P2SK, kesiapan transformasi digital, dan peran mahasiswa dalam mengawal tata kelola sektor jasa keuangan di masa depan.

    “Keberhasilan UU P2SK sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, harmonisasi regulasi turunan, dan kemampuan lembaga keuangan beradaptasi dengan teknologi” ungkap Setiawan.

    Kegiatan ini mendukung capaian SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui peningkatan literasi sektor keuangan, SDG 10 (Reduced Inequalities) melalui penguatan akses keuangan inklusif, serta SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui pemahaman tata kelola dan regulasi kelembagaan keuangan yang lebih kuat.

  • FEB UNS Selenggarakan Short Course “Applied Microeconomics of Global Health” Bersama Erasmus University dan Wageningen University

    FEB UNS Selenggarakan Short Course “Applied Microeconomics of Global Health” Bersama Erasmus University dan Wageningen University

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar program internasional melalui penyelenggaraan Short Course “Applied Microeconomics of Global Health” yang berlangsung pada 25–27 November 2025 di UNS Tower.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara FEB UNS, Erasmus University Rotterdam, dan Wageningen University & Research, dengan peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia.

    Short course dibuka secara resmi oleh Prof. Tri Mulyaningsih, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Penelitian FEB UNS sekaligus co-organizer kegiatan.

    Dalam sambutannya, Prof. Tri mengungkapkan rasa senang melihat antusiasme peserta yang datang dari beragam latar belakang dan wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, dan berbagai provinsi lainnya.

    Dikatakan bahwa isu kesehatan global semakin memerlukan pendekatan multidisiplin, terutama mengingat banyaknya diskusi publik mengenai universal health coverage, defisit BPJS, malnutrisi, hingga isu kesehatan mental.

    “Workshop ini mempertemukan para ekonom dan akademisi kesehatan agar kita dapat melihat isu-isu besar seperti malnutrisi, pandemi, hingga kesehatan mental dengan perspektif interdisipliner. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperluas jejaring dan kolaborasi riset,” ujar Prof. Tri.

    Dalam kesempatan tersebut, Prof. Tri juga memperkenalkan tiga narasumber internasional yang hadir yakni Robbert Sparrow (Associate Professor of Development Economics, Erasmus University), Matthias Rieger (Professor of Global Health, Erasmus University), serta Margarita de Vries Mecheva (peneliti di bidang behavioral experiments, Wageningen University).

    Selama tiga hari, peserta mengikuti enam sesi intensif yang dikemas secara terstruktur. Pada hari pertama, selain pembahasan mengenai Universal Health Coverage dan Economics of Nutrition & Stunting.

    Peserta juga mengikuti kegiatan kelompok yang dipandu narasumber. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi satu isu kesehatan publik yang relevan, berbagi pandangan, lalu menyepakati satu isu untuk dianalisis lebih lanjut selama rangkaian workshop. Kelompok kemudian melaporkan hasil diskusi mereka sebelum melanjutkan sesi berikutnya.

    Short course hari pertama ditutup dengan aktivitas budaya di Javanologi UNS. Narasumber dan peserta berkesempatan mencoba memainkan gamelan, mengenal instrumen-instrumen tradisional Jawa, serta merasakan langsung pengalaman berkesenian yang menjadi bagian penting dari budaya lokal.

    Hari kedua, peserta mengikuti pembahasan dan diskusi tentang Nutrition Transition & Triple Burden of Malnutrition dan Globalization & Health.

    Sementara itu di hari ketiga berfokus pada Health Behaviours & Behavioural Field Experiments serta Behavioural Design Tutorial.  Rangkaian short course ditutup dengan Dinner.

    Prof. Tri berharap kegiatan ini menjadi ruang bertemunya peneliti, praktisi, dan akademisi dari berbagai disiplin untuk bersama-sama membangun pemahaman yang lebih kuat mengenai isu ekonomi kesehatan global.

    “Semoga Bapak Ibu menikmati kegiatan ini dan merasakan keramahan UNS serta Kota Solo,” pungkasnya.

    Kegiatan short course ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan kapasitas akademik dan riset di bidang kesehatan global mendukung SDG 3 (Good Health and Well-being), sementara peningkatan kualitas pembelajaran internasional dan kolaborasi lintas institusi selaras dengan SDG 4 (Quality Education) dan SDG 17 (Partnerships for the Goals).

  • International Students Sharing Session Strengthens Students’ Global Perspectives

    International Students Sharing Session Strengthens Students’ Global Perspectives

    Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS) presented another interactive and insightful atmosphere through the International Students Sharing Session held on Thursday, 20 November 2025 at the Konimex Hall of FEB UNS. The event featured three international students currently pursuing their studies at FEB UNS—Mabengba David Aja Kofi (Ghana), Sylivia Aulila Lugereka (Tanzania), and Tazegul Nyyasmammedova (Turkmenistan)—who shared their experiences regarding challenges and survival strategies as students.

    In his opening remarks, Mulyadi, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D., Lecturer at FEB UNS, emphasized the importance of this activity as a platform for cross-cultural learning. He encouraged students to use the opportunity to actively practice their English communication skills. “I expect active participation from the students. Push yourselves to the fullest so that your English proficiency improves through direct conversations with international students,” stated Dr. Mulyadi. He further noted that such interactions can expand students’ perspectives, particularly for those planning to pursue further studies abroad.

    During his session, Kofi encouraged participants not to be afraid of making mistakes when speaking English, stressing that communication itself is the priority. “Do not be afraid of being wrong. We are not native speakers, so there is no need to use a professional standard. What matters is that the person you are speaking to understands your point,” he shared.
    Kofi reminded students that fear of mistakes often becomes the biggest obstacle in language learning.

    Meanwhile, Sylivia highlighted the importance of having an interest in the country one plans to visit. Such interest, she explained, helps individuals better prepare for life in a new environment. “Although many people can speak English, there are still situations, such as in traditional markets, where we need to understand the local language,” she noted while sharing her experiences in Indonesia.
    She also offered financial management tips for international students, suggesting that comparing prices using one’s home currency can serve as an effective saving strategy.

    Tazegul shared her personal experience attending an English training center, where all participants were constantly encouraged to communicate in English, even if imperfectly. “Because we were used to speaking English every day, my skills improved rapidly; the environment plays a major role,” she explained.

    The sharing session extended beyond language-related issues, covering topics such as survival strategies, overcoming homesickness, financial management, and building global networks before graduation. Through direct interaction, FEB UNS students gained deeper insights into the realities of life as international learners.

    The International Students Sharing Session aligns with SDG 4: Quality Education and SDG 17: Partnerships for the Goals. Through the exchange of experiences and cross-cultural dialogue, the activity enhances global learning quality and supports international partnership-building within the university environment.