FEB

Blog

  • Bahagia Melayani, Profesional Berkinerja: FEB UNS Gelar Pelatihan Peningkatan Kinerja Pegawai

    Bahagia Melayani, Profesional Berkinerja: FEB UNS Gelar Pelatihan Peningkatan Kinerja Pegawai

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kinerja Pegawai untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Jumat 17 Oktober 2025 di Aula Gedung Soedarah Soepono FEB UNS.

    Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diinisiasi oleh Bidang Nonakademik FEB UNS sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan.

    Sutaryo, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CRA., CRP., ACPA, Wakil Dekan Bidang Nonakademik FEB UNS, dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada civitas academica dan masyarakat.

    “Agenda pelatihan seperti ini akan terus kita lakukan minimal empat kali dalam setahun dengan tema yang berbeda-beda. Tidak ada alasan apakah akan pensiun atau sudah senior lalu tidak mau belajar, karena semua kita ini pelayan yang harus memberikan layanan terbaik, berbicara sopan, dan berperilaku baik. Di satu sisi kita menerima kompensasi, maka di sisi lain kita wajib menunjukkan kinerja,” tegasnya.

    Kegiatan menghadirkan dua narasumber,  Eko Rahayuningsih, S.E., Akt., M.Si., M.Acc., CA., ASEAN CPA, CGAA, CHRMP, CCMs, CRMP membawakan materi bertema Optimalisasi Kinerja SDM dalam Peningkatan Kualitas Layanan.

    Dalam paparannya, ia menjelaskan pentingnya transformasi pengelolaan sumber daya manusia dari human resources menjadi human capital, di mana pegawai tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi, tetapi juga aset berharga organisasi.

    “Setiap pengeluaran untuk SDM bukan sekadar biaya, melainkan investasi. Ketika kinerja pegawai sejalan dengan tujuan organisasi, maka efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan publik akan meningkat,” ungkapnya.

    Sesi kedua diisi oleh Heri Susilo, happiness motivator dan penulis buku Happiness at Work, yang menyampaikan materi bertema Hidup Bahagia, Hidup Berarti. Sesi ini dikemas secara interaktif dengan berbagai permainan, refleksi, dan aktivitas tim, menciptakan suasana pelatihan yang happy namun tetap bermakna.

    Heri menegaskan bahwa pegawai yang bahagia akan lebih produktif, kreatif, dan berdampak positif bagi lingkungan kerja.

    “Kinerja yang baik lahir dari pegawai yang bahagia. Kebahagiaan di tempat kerja dibangun dari tiga pilar: makna (meaning), keterlibatan (engagement), dan emosi positif (positive emotion). Pegawai yang bahagia akan bekerja dengan integritas, disiplin, dan semangat kolaborasi,” jelasnya.

    Pelatihan berlangsung interaktif dengan diskusi, refleksi, serta berbagi pengalaman antarpegawai. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi tenaga kependidikan untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai pelayanan prima dan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.

    Melalui pelatihan ini, FEB UNS berupaya membangun lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik.

    Kegiatan ini selaras dengan komitmen universitas dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 yakni Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan kompetensi pegawai dan SDG 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

  • Tingkatkan Daya Saing Program Pascasarjana, FEB UNS Bahas Kurikulum RPL MESP

    Tingkatkan Daya Saing Program Pascasarjana, FEB UNS Bahas Kurikulum RPL MESP

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar kegiatan Pembahasan Draf Kurikulum Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan (MESP) pada Kamis, 16 Oktober 2025 di Laboratorium Project Based Learning (PBL) Gedung Soedarah Soepono FEB UNS.

    Kegiatan dibuka oleh Prof. Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian FEB UNS, dan dihadiri oleh Prof. Dr. Suryanto, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi MESP, Prof. Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS yang bergabung secara daring, serta dosen-dosen MESP FEB UNS.

    Dalam sambutannya, Prof. Tri Mulyaningsih menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memfasilitasi Prodi MESP untuk mempersiapkan pembukaan Program RPL.

    “RPL adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang melalui pengalaman kerja sebelumnya. Saat ini, FEB telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan RPL di tingkat S1, seperti pada Prodi Akuntansi yang menerima mahasiswa dari BPKP. Untuk jenjang S2, kita merancang RPL berbasis pencapaian kredit dari portofolio pekerjaan, bukan sekadar transfer kredit,” jelas Prof. Tri.

    Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa potensi kerja sama melalui RPL sangat besar, baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga profesional. Dengan adanya RPL, program studi dapat menjaring mahasiswa dari kalangan praktisi yang memiliki pengalaman relevan, sehingga tidak hanya meningkatkan jumlah mahasiswa, tetapi juga memperkaya interaksi akademik di kelas.

    “Pertimbangan pengembangan RPL ini bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga agar program studi dikelola secara lebih ekonomis. Beberapa prodi masih menghadapi tantangan dari sisi jumlah mahasiswa. Dengan RPL, kita berharap dapat meningkatkan daya tarik program, memperluas jejaring kerja sama, dan membuat kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Prof. Dr. Suryanto, S.E., M.Si., Kaprodi MESP menjelaskan bahwa pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pembaruan kurikulum untuk memperkuat daya saing program magister di FEB UNS.

    “Kita memang masih tertinggal dari Magister Manajemen dalam hal penerimaan mahasiswa. Karena itu, selain program reguler dan fast track yang sudah berjalan, RPL menjadi alternatif penting bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman kerja dan kompetensi profesional,” ujar Prof. Suryanto.

    Ia menambahkan, model RPL di MESP akan membuka kesempatan bagi lulusan S1 Ekonomi maupun non-ekonomi yang memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun, khususnya di bidang perencanaan, kebijakan publik, atau ekonomi daerah. Melalui mekanisme asesmen dan portofolio, pengalaman kerja peserta akan diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran sesuai standar akademik.

    Diskusi yang dipandu secara interaktif ini juga menghadirkan masukan substantif dari LPPMP UNS terkait tata kelola akademik dan ketentuan administratif RPL, mulai dari syarat pendaftaran, penentuan credit recognition, hingga proses verifikasi dokumen portofolio peserta.

    Dengan adanya pembahasan draf kurikulum ini, Prodi MESP diharapkan dapat segera membuka jalur RPL pada semester genap tahun akademik 2025/2026. Program ini akan memperluas akses pendidikan tinggi bagi para profesional, sekaligus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan kebijakan ekonomi.

    Kegiatan ini sejalan dengan komitmen FEB UNS dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 yakni Pendidikan Berkualitas melalui penyediaan akses pembelajaran yang inklusif dan pengakuan terhadap pembelajaran nonformal; serta SDG 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja profesional di sektor publik dan ekonomi pembangunan.

  • Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset Dorong Kolaborasi FEB UNS dan Pemerintah Daerah

    Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset Dorong Kolaborasi FEB UNS dan Pemerintah Daerah

    Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset, Rabu 15 Oktober 2025 di UNS Inn.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif kerja sama antara  Prodi Ekonomi Pembangunan FEB UNS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memperkuat peran riset akademik dalam mendukung proses perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

    Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    Workshop dibuka dengan sambutan dari Johadi, S.E., M.Sc., Ketua Kerja Sama FEB UNS, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas perencanaan fiskal dan kebijakan publik di tengah keterbatasan keuangan daerah.

    “Mudah-mudahan workshop ini memberikan warna pemahaman baru di tengah tekanan keuangan fiskal kita. Tahun 2026, basis anggaran kita menurun sekitar 19,9 persen dari tahun 2025, dan itu berdampak besar karena dana perimbangan kita mencapai 83 persen. Dengan kondisi ini, riset yang dilakukan pemerintah daerah bersama BRIDA dan Bappeda perlu menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat guna, tepat sasaran, dan memiliki outcome yang jelas,” ujar Johadi.

    Lebih lanjut, Johadi menyampaikan pentingnya menanamkan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas dalam investasi publik daerah.

    “Investasi yang dilakukan pemerintah harus memberikan return yang baik atau menghasilkan public service obligation yang tinggi. Kalau keduanya tidak tercapai, berarti dana publik belum digunakan secara optimal. Oleh karena itu, riset dan inovasi di perguruan tinggi harus berdampak pada kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif,” lanjutnya.

    Ia juga menegaskan komitmen FEB UNS dalam membangun kolaborasi lintas sector, tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga pelaku bisnis dan masyarakat.

    “Kami di FEB UNS memiliki unit kerja yang memang berfokus pada penguatan jejaring kolaboratif. Harapannya, kampus dapat menjadi pusat pengembangan riset yang mewadahi dan mewakili kepentingan para pemangku kebijakan, serta mendorong UMKM untuk bergerak lebih produktif,” tambahnya.

    Rangkaian workshop terdiri atas dua sesi utama. Sesi pertama membahas Perencanaan Pembangunan dan Policy Paper dengan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas RI, yang menyoroti peran akademisi dalam mendukung perumusan policy brief berbasis riset. Sesi kedua diisi oleh narasumber dari BRIDA Provinsi Jawa Tengah, yang memaparkan pentingnya riset dan inovasi daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 25 peserta yang terdiri dari dosen, peneliti, dan perwakilan dari Bappeda dan BRIDA wilayah Solo Raya, termasuk Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Wonogiri.

    Diskusi berlangsung aktif dan produktif, menyoroti berbagai isu teknokratis dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan berbasis data.

    Melalui kegiatan ini, FEB UNS memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan berbasis riset. Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga perencana diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknokrat daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif, efisien, dan berdampak jangka panjang.

    Kegiatan Workshop Perencanaan Kebijakan Berbasis Riset turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, riset kolaboratif, dan pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

  • Fiscal Corner FEB UNS dan Kementerian Keuangan Gelar Workshop Pengayaan Materi Modul Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

    Fiscal Corner FEB UNS dan Kementerian Keuangan Gelar Workshop Pengayaan Materi Modul Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

    Fiscal Corner Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Workshop Pengayaan Materi untuk Modul Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran (PPP) Rabu 15 Oktober 2025 di UNS Inn.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama strategis antara FEB UNS dan Kementerian Keuangan dalam penguatan kurikulum dan pembelajaran fiskal. 

    Workshop dibuka dengan sambutan Prof. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si., Ph.D., Dekan FEB UNS, yang menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika kebijakan publik.

    “Ada satu poin penting, bagaimana kita mengembangkan kurikulum yang adaptif, arah pembelajarannya menuju studi kasus dan berbasis proyek (project-based learning). Materi ini tidak hanya untuk mata kuliah di pascasarjana, tetapi juga untuk jenjang S1, dan relevan bagi semua program studi di FEB, baik Ekonomi Pembangunan, Akuntansi, maupun Manajemen,” ujar Prof. Bhimo.

    Prof. Bhimo juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan menjadi aset penting bagi FEB UNS, khususnya melalui kegiatan Fiscal Corner yang telah berjalan sejak 2024.

    “Kami telah menjalin kolaborasi dengan Kemenkeu melalui berbagai kegiatan dan sejumlah riset kebijakan. Saat ini kami juga mengikuti inisiatif Financial Research yang diinisiasi oleh Kemenkeu, sebagai bentuk tindak lanjut dari kerja sama yang sudah terbangun,” tambahnya.

    Rangkaian workshop dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Mulyanto, M.E., Ketua Fiscal Corner FEB UNS, yang mempresentasikan rancangan modul Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran.

    Modul yang disusun berbasis Outcome Based Education (OBE) ini mencakup 12 bab yang terbagi atas dua bagian besar, yaitu perencanaan dan penganggaran, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa. Pendekatan pembelajarannya menekankan kombinasi antara teori dan praktik melalui simulasi penyusunan dokumen, analisis fiskal, serta rekomendasi kebijakan publik berbasis data.

    Sesi berikutnya paparan materi oleh Noor Cholis Madjid, S.E., M.Si., Widyaiswara Ahli Utama dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK Kementerian Keuangan RI, yang menyampaikan materi tentang penguatan konsep perencanaan dan penganggaran nasional.

    Ia menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal melalui pendekatan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dan Performance-Based Budgeting (PBB).

    Selanjutnya, Risky Sulistyanto, S.E., M.M., Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, memaparkan praktik implementasi perencanaan pembangunan dan penganggaran di kementerian/lembaga.

    Dalam paparannya, Risky berbagi pengalaman mengenai proses penyusunan anggaran, pengawasan fiskal, serta inovasi kebijakan keuangan yang diterapkan di lingkungan Kemenkeu.

    Acara yang dipandu oleh Adib Barliyin Abdurrahim dan Titin Dwi Aryanti ini berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan dosen, pengembang kurikulum, serta mahasiswa pascasarjana FEB UNS.

    Para peserta antusias berdiskusi dan memberikan masukan terkait penerapan pembelajaran fiskal dan penganggaran berbasis proyek di kelas.

    Melalui kegiatan ini, FEB UNS memperkuat sinergi akademik dengan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan kurikulum yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang perencanaan dan penganggaran publik.

    Kegiatan Workshop Pengayaan Materi untuk Modul Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran turut berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 yakni Pendidikan Berkualitas melalui peningkatan mutu kurikulum dan metode pembelajaran berbasis praktik; serta SDG 17 yakni Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, dengan memperkuat kolaborasi antara FEB UNS dan Kementerian Keuangan RI dalam mendukung tata kelola fiskal yang transparan dan berkelanjutan.

  • Senat Akademik FEB UNS Bahas Renstra, SOTK, dan Usulan Prodi Baru

    Senat Akademik FEB UNS Bahas Renstra, SOTK, dan Usulan Prodi Baru

    Senat Akademik Fakultas (SAF) Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan rapat pleno pembahasan dan pengesahan dokumen strategis fakultas yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) 2024–2029, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta usulan pendirian Program Studi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam.

    Kegiatan yang berlangsung di UNS Tower dihadiri oleh para anggota senat akademik fakultas.

    Dalam sambutannya, Prof. Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M.Si, Ketua Senat Akademik FEB, menyampaikan bahwa pelaksanaan pleno ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan dekanat kepada senat untuk melakukan pembahasan dan pengesahan terhadap dokumen Renstra, SOTK, serta proposal prodi baru.

    “Kami dari senat mengundang Bapak dan Ibu untuk menelaah dan memberikan masukan agar draft yang telah disusun semakin sempurna. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak revisi yang diperlukan, dan hasil pembahasan hari ini dapat segera ditetapkan,” ujar Prof. Hunik.

    Sementara itu, Sutaryo, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CRA., CRP., ACPA, Wakil Dekan Bidang Non Akademik, menyampaikan bahwa pembahasan ini menjadi momen penting untuk meneguhkan arah kerja fakultas dalam lima tahun mendatang.

    “Renstra ini pada dasarnya disusun berdasarkan capaian dan baseline tahun 2024, yang kemudian diproyeksikan hingga 2029. Idealnya, penyusunan Renstra dilakukan setelah adanya kontrak kinerja antara dekan dengan rektor. Namun, karena proses tersebut masih berlangsung, kami tetap melangkah agar fakultas memiliki arah yang jelas dan terukur,” tuturnya.

    Lebih lanjut Dekan menyampaikan secara garis besar paparan terkait rancangan Renstra dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Berikutnya paparan dari para Wakil Dekan FEB UNS.

    Sementara itu, materi pendirian Program Studi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam disampaikan secara oleh tim penyusun, Arif Rahman Hakim, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D., dan Mulyadi, S.E., M.Ec.Dev., yang menjelaskan latar belakang, urgensi, serta prospek keilmuan dan kebutuhan sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan Islam yang semakin berkembang.

    Turut hadir memberikan arahan dalam forum tersebut, Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., QC, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Informasi UNS.

    Forum pleno berjalan dinamis dan konstruktif. Para anggota senat aktif memberikan berbagai tanggapan, catatan, dan usulan penyempurnaan terhadap dokumen Renstra maupun SOTK serta usulan pendirian Program Studi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam.

    Diskusi berlangsung secara terbuka, menyoroti berbagai aspek strategis seperti arah pengembangan akademik, tata kelola kelembagaan, serta urgensi pembukaan Program Studi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam yang dinilai relevan dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

    Setelah sesi pembahasan dan diskusi, rapat pleno menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rekomendasi untuk penyempurnaan dokumen strategis sebelum disahkan secara resmi.

    Proses ini mencerminkan komitmen Senat Akademik FEB UNS dalam mewujudkan tata kelola fakultas yang transparan, partisipatif, dan berbasis data, guna mendukung pencapaian visi fakultas menuju reputasi internasional.

    Kegiatan ini turut berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs), khususnya SDG 4 yakni Pendidikan Berkualitas melalui penguatan tata kelola dan pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; serta SDG 8 yakni Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan mendorong terbentuknya lulusan yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • FEB UNS Adakan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra

    FEB UNS Adakan Rapat Koordinasi Penyusunan Renstra

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) adakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Ruang Sidang Dekan Gedung Soeharno TS.

    Kegiatan dihadiri oleh Dekanat, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Tim Perencanaan.

    Sutaryo, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CRA., CRP., ACPA, Wakil Dekan Bidang Non Akademik menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh unsur pimpinan dalam menyusun arah kebijakan fakultas selama lima tahun ke depan serta memastikan rancangan Renstra selaras dengan kebijakan universitas dan tantangan pendidikan tinggi terkini.

    Dikatakan bahwa penyusunan Renstra merupakan kewajiban strategis fakultas untuk mengarahkan pengembangan kelembagaan secara terukur dan terencana.

    “Renstra ini tidak disusun secara individual, tetapi melibatkan banyak pihak agar hasilnya komprehensif. Hari ini kita bahas bersama dengan Dekanat sebelum nantinya dibawa ke Senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan final,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa pembahasan Renstra tidak hanya berfokus pada angka-angka target, tetapi juga memperhatikan misi dan visi fakultas agar tetap sejalan dengan arah pengembangan universitas.

    “Angka-angka dalam Renstra disusun berdasarkan data historis yang diolah dan disajikan secara obyektif. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menurunkan visi dan misi fakultas ke dalam strategi konkret yang dapat dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Rapat koordinasi ini juga menjadi tahapan awal sebelum pembahasan Renstra dalam Rapat Senat Fakultas. Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan substantif agar dokumen Renstra FEB UNS menjadi pedoman pengembangan fakultas yang adaptif, berdaya saing, dan relevan dengan dinamika pendidikan ekonomi dan bisnis modern.

    Kegiatan penyusunan Renstra ini juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan tujuan ke-17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

  • Mahasiswa FEB UNS Dalami Stabilitas Sistem Keuangan bersama Lembaga Penjamin Simpanan

    Mahasiswa FEB UNS Dalami Stabilitas Sistem Keuangan bersama Lembaga Penjamin Simpanan

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS) menggelar Kuliah Umum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menghadirkan Ferawaty Marbun, Kepala Divisi Perhitungan dan Verifikasi Premi Perbankan LPS, sebagai narasumber.

    Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Soedarah Soepono ini diikuti oleh lebih dari 200 mahasiswa dari 11 kelas dari program studi Manajemen, Bisnis Digital, dan Ekonomi Pembangunan.

    Kuliah umum ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap sistem keuangan nasional dan peran penting LPS dalam menjaga stabilitasnya.

    Dalam paparannya, Ferawaty Marbun menjelaskan bahwa LPS hadir sebagai respon terhadap krisis moneter 1997/1998, ketika kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun akibat tidak adanya jaminan simpanan.

    “Sejak beroperasi tahun 2005, LPS memastikan dana nasabah tetap aman dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan,” jelasnya.

    Ferawaty kemudian menguraikan fungsi dan mandat LPS, yang meliputi menjamin simpanan nasabah penyimpan, melakukan resolusi bank, menjamin polis asuransi, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan melakukan penyelesaian terhadap perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya.

    Ia juga menjelaskan perkembangan regulasi yang memperkuat peran LPS melalui berbagai undang-undang, mulai dari UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPKSK, hingga UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Dalam perkembangannya, mandat LPS tidak hanya menjamin simpanan bank, tetapi juga mencakup penjaminan polis asuransi yang akan efektif pada tahun 2028.

    Materi kuliah juga menyoroti mekanisme dan batas penjaminan simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan syarat 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat penjaminan LPS, dan tidak terindikasi fraud. Melalui skema ini, LPS menjamin lebih dari 99,9% rekening perbankan di Indonesia, termasuk bank umum, BPR, dan bank syariah.

    Selain menjelaskan peran domestik, Ferawaty juga memaparkan perbandingan lembaga penjamin simpanan di berbagai negara, seperti Federal Deposit Insurance Corporation (AS), Deposit Insurance Corporation (Jepang), dan Singapore Deposit Insurance Corporation Ltd. Dengan mandat sebagai risk minimizer, LPS memiliki peran penting dalam mencegah krisis sistemik dan menjaga ketahanan sektor keuangan Indonesia.

    Ia turut menyinggung konsep resolusi bank gagal, yang mencakup empat metode: Purchase and Assumption (P&A), Bridge Bank, Penyertaan Modal Sementara (PMS), dan Likuidasi. Hingga Agustus 2025, LPS telah menyelesaikan likuidasi terhadap 127 bank dan menangani 18 bank dalam proses penyelesaian.

    Melalui kuliah ini, mahasiswa FEB UNS memperoleh wawasan konkret tentang bagaimana teori ekonomi, keuangan, dan manajemen risiko diterapkan dalam praktik kelembagaan. Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa stabilitas sistem keuangan adalah pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Sebagai penutup, Ferawaty menegaskan bahwa literasi keuangan di kalangan generasi muda perlu diperkuat agar mereka memahami peran lembaga keuangan negara dan mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang sehat.

    Kegiatan kuliah umum ini menjadi bentuk nyata sinergi antara dunia akademik dan lembaga otoritas keuangan dalam memperluas wawasan mahasiswa.

    Selain mendukung visi FEB UNS menuju world class faculty, kegiatan ini turut berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), melalui peningkatan literasi keuangan dan pemahaman akan tata kelola sistem keuangan yang tangguh dan inklusif.

  • Lab Bina Desa FEB UNS Gelar Pelatihan Manajemen Bisnis dan Keuangan: Bantuan Modal serta Pembiayaan

    Lab Bina Desa FEB UNS Gelar Pelatihan Manajemen Bisnis dan Keuangan: Bantuan Modal serta Pembiayaan

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) kembali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Manajemen Bisnis dan Keuangan dengan topik “Bantuan Modal serta Pembiayaan”.

    Kegiatan ini merupakan inisiatif Laboratorium Bina Desa FEB UNS yang diketuai oleh Yogi Pasca Pratama, S.E., M.E., Ph.D, dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Kamis, 16 Oktober 2025.

    Hadir sebagai narasumber, Bagus Hendri Setiawan, PJ Regional Office Bank BTN Head Kantor Wilayah Sulawesi Maluku Papua, sebagai narasumber.

    Dalam sambutannya, Prof. Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., Wakil Dekan Akademik dan Riset FEB UNS menyampaikan bahwa pelatihan ini penting untuk membekali mahasiswa serta masyarakat desa dalam memahami akses pembiayaan dan bantuan modal.

    “Kegiatan Lab Bina Desa ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan bagi mahasiswa tentang sektor perbankan, tetapi juga mampu mendukung masyarakat desa agar lebih sejahtera melalui penguatan kegiatan perekonomian,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pemahaman tentang pembiayaan modal akan menjadi bekal berharga bagi mahasiswa, baik untuk berkarir di sektor keuangan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

    Sebagai narasumber, Bagus Hendri Setiawan membagikan pengalaman praktisnya dari sudut pandang perbankan, khususnya dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia.

    Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Bagus menjabarkan materi pelatihan melalui empat pokok pembahasan yang saling berkaitan.

    Pertama, ia memberikan gambaran umum mengenai kondisi UMKM di Indonesia, termasuk kontribusinya yang mencapai 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta perannya sebagai tulang punggung perekonomian.

    Kedua, ia menjelaskan peran BTN dalam pemberdayaan UMKM, terutama melalui program Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan bersama kementerian terkait.

    Selanjutnya, ia memaparkan inovasi dan transformasi digital BTN yang menghadirkan efisiensi layanan perbankan melalui teknologi Decision Engine dan berbagai solusi digital untuk pelaku usaha.

    Terakhir, ia menekankan pentingnya laporan keuangan bagi UMKM sebagai instrumen utama dalam mengukur kinerja dan kesehatan bisnis, mencakup laporan laba rugi, posisi keuangan, dan catatan keuangan.

    Menurut Bagus, pertumbuhan kewirausahaan menjadi indikator penting kemajuan suatu negara.

    “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, terutama UMKM, memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, perbankan hadir untuk memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan literasi keuangan,” ujarnya.

    Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen FEB UNS untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dan masyarakat desa dalam pengelolaan bisnis dan keuangan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana perbankan mendukung pembiayaan usaha serta mengelola laporan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

    Kegiatan Pelatihan Manajemen Bisnis dan Keuangan Lab Bina Desa FEB UNS ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Melalui peningkatan literasi keuangan, akses permodalan, dan transformasi digital, kegiatan ini turut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi inklusif dan berdaya saing bagi masyarakat desa dan generasi muda.

  • FEB UNS Holds Coordination Meeting for Strategic Plan Formulation

    FEB UNS Holds Coordination Meeting for Strategic Plan Formulation

    Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS), holds a Coordination Meeting for the Formulation of the Faculty’s Strategic Plan (Renstra) on Wednesday, 8 October 2025, at the Dean Meeting Room, Soeharno TS Building. The meeting was attended by the Dean’s Office, Heads of Study Programs, Head of the Administration Office, and the Planning Team.

    Sutaryo, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CRA., CRP., ACPA., Vice Dean for Non-Academic Affairs, explained that the objective of the meeting is to align perspectives among all faculty leaders in formulating policy directions for the next five years and to ensure that the Strategic Plan remains consistent with university policies and current higher education challenges.

    He emphasized that the formulation of the Strategic Plan is a strategic responsibility of the faculty to guide institutional development in a structured and measurable manner. According to him, the process requires collective input and shared understanding. “The Strategic Plan is not developed individually, but collaboratively, to ensure its comprehensiveness. Today’s meeting serves as a discussion forum with the Dean’s Office before the draft is submitted to the Faculty Senate for final approval,” he stated.

    Dr. Sutaryo further noted that the Strategic Plan formulation should not only focus on quantitative targets but also uphold the faculty’s mission and vision to ensure alignment with the university’s strategic direction. “The figures in the Strategic Plan are based on historical data processed objectively. However, what matters most is translating the faculty’s vision and mission into concrete, efficient, and sustainable strategies,” he added.

    This coordination meeting also marked the initial stage before the discussion of the Strategic Plan in the Faculty Senate Meeting. Through this forum, all stakeholders are encouraged to provide constructive input, thus, FEB UNS Strategic Plan becomes a comprehensive document guiding the faculty’s development to remain adaptive, competitive, and responsive to the dynamics of modern economics and business education.

    The formulation of the Strategic Plan is also closely aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 (Quality Education) and Goal 17 (Partnerships for the Goals), as part of FEB UNS’s continuous effort to strengthen institutional governance and academic excellence.

  • FEB UNS Students Explore Financial System Stability with the Indonesia Deposit Insurance Corporation

    FEB UNS Students Explore Financial System Stability with the Indonesia Deposit Insurance Corporation

    Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Sebelas Maret (UNS), organized a general lecture featuring the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) with Ferawaty Marbun, Head of the Banking Premium Calculation and Verification Division of LPS, as the keynote speaker. The event took place at the Soedarah Soepono Hall, FEB UNS, and was attended by more than 200 students from 11 classes across the Management, Digital Business, and Development Economics Study Programs. The lecture aims to strengthen students’ understanding of the national financial system and the vital role of LPS in maintaining its stability.

    In her presentation, Ferawaty Marbun explains that LPS was established in response to the 1997/1998 monetary crisis, when public trust in the banking sector declined due to the absence of a deposit guarantee mechanism. “Since its inception in 2005, LPS has ensured the safety of customer deposits and maintained public confidence in the banking system,” she stated.

    Ferawaty outlined LPS’s key functions and mandates, which include guaranteeing customer deposits, resolving failed banks, guaranteeing insurance policies, maintaining financial system stability, and handling the settlement of insurance companies whose business licenses have been revoked. She also discussed regulatory developments that have expanded LPS’s role through several laws, including Law No. 24 of 2004 on LPS, Law No. 9 of 2016 on the Financial System Crisis Prevention and Resolution (PPKSK), and Law No. 4 of 2023 on the Financial Sector Development and Strengthening (P2SK). Over time, LPS’s mandate has grown beyond bank deposit insurance to include insurance policy guarantees, which will take effect in 2028.

    The lecture also covered the deposit guarantee mechanism, which protects deposits of up to IDR 2 billion per depositor per bank, provided the deposits meet the 3T requirements: recorded in the bank’s books (tercatat), the interest rate does not exceed LPS’s guarantee rate (tingkat bunga), and the account is not involved in fraud (tidak terindikasi fraud). Through this mechanism, LPS guarantees more than 99.9% of bank accounts in Indonesia, including those in commercial banks, rural banks (BPR), and Islamic banks.

    Ferawaty also provides a comparison of the deposit insurance institutions in other countries, such as the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in the United States, the Deposit Insurance Corporation in Japan, and the Singapore Deposit Insurance Corporation Ltd. With its role as a risk minimizer, LPS plays a crucial part in preventing systemic crises and maintaining the resilience of Indonesia’s financial sector.

    She further discusses the bank resolution process for failed banks, which involves four methods: Purchase and Assumption (P&A), Bridge Bank, Temporary Capital Participation (PMS), and Liquidation. As of August 2025, LPS has completed the liquidation of 127 banks and is handling 18 banks currently in the resolution process.

    Through this lecture, FEB UNS students gained practical insights into how economic theory, finance, and risk management are applied within financial institutions. The session also reinforced awareness that financial system stability serves as a foundation for sustainable economic growth.

    Concluding the session, Ferawaty emphasized the importance of strengthening financial literacy among young generations. “It is essential to enhance financial literacy, thus, the young generation can understand the role of financial institutions and can contribute to building a sound and resilient economic ecosystem,” she concluded.

    This general lecture demonstrated the collaboration between academia and financial authorities in expanding students’ knowledge and competencies. In line with FEB UNS’s vision to become a world-class faculty, the event also contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 (Quality Education) and Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), by promoting financial literacy and understanding of inclusive and robust financial governance.